Home / Article

Sunday, 8 August 2021 - 22:18 WIB

Kami Bukan Bangsa Teroris : Kami Manusia Bermatabat Dan Pemilik Sah Tanah Papua

A Papuan activist holds up a 'Morning Star' flag during a rally near the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Aug. 22, 2019. | Dita Alangkara / AP

A Papuan activist holds up a 'Morning Star' flag during a rally near the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Aug. 22, 2019. | Dita Alangkara / AP

Artikel

KAMI BUKAN BANGSA TERORIS: KAMI MANUSIA BERMATABAT DAN PEMILIK SAH TANAH PAPUA

“Mengapa Gereja-Gereja dan seluruh rakyat dan bangsa Papua diam dan membisu atas kebiadaban, kekejaman bangsa Indonesia atas orang-orang Papua yang dilabeli teroris? Ini sudah melewati batas-batas rasa keadilan, kesetaraan dan penghinaan yang amat merendahkan martabat kemanusiaan kami. Ini kejahatan kemanusiaan yang paling kejam, babar, dan primitif yang berjalan telanjang di era berperadaban modern. Kita jangan biarkan kekerasan kemanusiaan yang terlama dan terpanjang di Asia ini dan di depan mata.”

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA

“…pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan teroris.” (Haji Dr. Mahfud,MD, Menkopolhukam, Kamis, 29 April 2021).

Pemerintah  Negara Republik Indonesia yang datang menduduki dan menjajah kami, jangan merendahkan martabat kemanusiaan di atas Tanah leluhur kami. Kami tidak selamanya diam dan membisu ketika penguasa pemerintah kolonial Indonesia menghina dan merendahkan dan menghancurkan martabat kemanusiaan serta kehormatan kami dengan berbagai bentuk kekejaman dan kekerasan atas nama keamanan dan kepentingan integritas nasional.

Kami bukan bangsa teroris. Kami bukan bangsa monyet. Kami orang-orang bermartabat sebagai pemilik sah Tanah Papua yang sudah hidup ratusan bahkan ribuan tahun di Tanah ini. Leluhur dan nenek moyang kami bukan bangsa teroris dan monyet. Leluhur dan nenek moyang kami dapat mewariskan nilai-nilai luhur, kemanusiaan, keadilan, kebenaran,  kejujuran, kasih sayang, kesamaan derajat, hidup saling menghormati satu sama yang lain. Leluhur dan nenek moyang kami memiliki peradaban kemanusiaan. Ada kedaulatan. Ada dusun, tanah, hutan, budaya, bahaya, sejarah, kepercayaan dan ada kehidupan dan memiliki segala-galanya.

Mengapa penguasa Pemerintah Republik Indonesia merendahkan dan menghina martabat kemanusiaan kami dengan mitos, hoax, stigma dan label negatif?

Dalam tulisan ini, penulis menulis berbagai jenis dan bentuk hoax, mitos, stigms dan label yang diproduksi dan dipelihara dan digunakan oleh penguasa kolonial modern Indonesia dari waktu ke waktu sejak 1 Mei 1963, sebagai berikut:  Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar (GPL), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Separatis, pembuat makar, monyet, primitif, kanibal, Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), terbelakang, tertinggal, pemabuk, dan label terbaru yang paling terakhir ialah teroris.

Apakah Penguasa Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri masih mempunyai amunisi lebih ampuh lagi untuk melabelkan orang-orang asli Papua dari label teroris? Mengapa label, hoax, mitos, dan kabel-label negatif ini diciptakan oleh penguasa pemertintah dan TNI-Polri selama ini?

Ada beberapa tujuan, misi dan agenda utama, label, hoax, mitos dan stigma ini diproduksi, dipelihara dan digunakan atau dilaksanakan dengan moncong senjata.

Pendudukan dan penjajahan Indonesia di Papua Barat dengan Perjanjian ilegal atau tidak sah dari bangsa-bangsa asing.

  1. Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 Ilegal

Ilegal karena dalam Pembuatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962, orang asli Papua sebagai pemilik sah Tanah Papua tidak pernah dilibatkan. Perjanjian NYA itu dibuat oleh bangsa-bangsa kolonial asing yaitu Indonesia, Belanda dan Amerika untuk kepentingan tambang emas di Namangkawi/Ndugu-Ndugu (nama asing Tambang PT Freeport MacMoran) di Mimika. Artinya, NYA dibuat oleh para penjajah asing sebagai perampok dan pembunuh, yaitu Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat. Faktanya kita hadapi selama ini. 

  1. Pelaksanaan Pepera 1969 dimenangkan ABRI.

Pepera 1969 dilaksanakan dan dimenangkan oleh ABRI. Artinya, Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata. Banyak bukti keterlibatan ABRI.

Berbagai dokumen militer telah menunjukkan hal ini.  Salah satunya adalah Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969.

Dikatakan di sana,   “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun  yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.

Surat Rahasia Kolonel Infateri Soemarto yang diterbitkan Surat Kabar Nasional Belanda, NRC Handdelsblad, 4 Maret 2000. “Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia memanipulasi Pepera (Act of Free Choice) tentang status resmi Dutch New Guinea (Irian Jaya). Dengan seluruhnya berarti, wajar atau tidak wajar, Jakarta menginginkan untuk menghalangi orang-orang asli Papua dalam pemilihan melawan bergabung dengan Indonesia. Ini tampak dari yang disebut dengan “perintah rahasia” dalam bulan Mei 1969 yang diberikan oleh Soemarto, Komandan orang Indonesia di Merauke, bupati daerah itu…”(Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handdelsbald, March 4, 2000).

Berbagai dokumen lain bisa disebutkan termasuk pernyataan saksi mata Christofelt L. Korua, Purnawirawan Polisi  (Wawancara Penulis: Jayapura, 11 Desember 2002), Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200,  seruan Carmel Budiardjo, Direktur TAPOL, the Indonesia Human Rigths Campaign, pada 26 Maret 2002  kepada Kofi Annan Sekjen PBB dan banyak lagi.

Laporan Hugh Lunn, wartawan Australia, menyatakan,  “Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999).

BACA JUGA  OTONOMI KHUSUS NOMOR 21 TAHUN 2001 BUKAN UNDANG-UNDANG KEUANGAN: PEMERINTAH INDONESIA JANGAN MENGUKUR MARTABAT ORANG ASLI PAPUA DENGAN NILAI UANG DAN JANGAN MENGABURKAN AKAR PERSOALAN PAPUA DENGAN PROMOSI NILAI UANG Rp 94,24 TRILIUN RUPIAH

Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).

Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: “Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?”  (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).

“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:

“Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.” (2009:hal.169).

Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:

“Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. …Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.” (hal. 43).

ABRI memenangkan Pepera 1969 dan menghancurkan harapan dan cita-cita rakyat dan bangsa Papua yang mau memilih merdeka sebagai satu bangsa yang berdaulat.  Ada fakta-fakta yang kuat keinginan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka yang dilaporkan Dr. Fernando Ortiz Sanz.

“…bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.”
(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).

Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: “Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).

Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:
“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).

  1. Hasil Pepera 1969 tidak disahkan PBB

Hasil Pepera 1969 hanya dicatat. Dalam dokumen PBB tidak tertulis hasil Pepera 1969 diterima dan disahkan dan Papua Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Karena pelaksanaan Pepera 1969 itu melanggar hukum internasional tetapi Indonesia terus klaim dan pertahankan Papua Barat dengan hukum kedaulatan dan moncong senjata dan berlindung dengan topeng-topeng mitos, hoax, stigma, label.

Karena Resolusi PBB 2504 (XVII) tidak menyebutkan secara jelas dan tegas hasil Pepera 1969 bahwa Papua Barat tidak lagi menjadi wilayah berpemerintahan sendiri. Tetapi, sebenarnya yang dilakukan PBB tentang hasil Pepera 1969 ialah dicatat. Dalam bahasa Inggris “take note” artinya dicatat.  Karena, ada 15 Negara menentang dan menolak hasil Pepera 1969 yang penuh kecurangan dan tidak demokratis.

Hasil Pepera 1969 bisa gugur di PBB karena ada dua dasar, yaitu: Hasil Pepera 1969 ada masalah hukum internasional dan belum pernah disahkan, tapi hanya “take note” atau dicatat.  Alasan kedua hasil Pepera 1969 bisa gugur sendirinya karena pelanggaran berat HAM dan Rasisme yang terjadi selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 dan terus meningkat sampai memasuki tahun 2021.

  1. Otonomi Khusus gagal total atau mati

Satu fakta bahwa adanya Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 jilid I dan Otsus Jilid II pada 15 Agustus 2021, bahwa status politik rakyat dan bangsa Papua Barat belum final. Otsus 2001 jilid I dan Otsus  jilid II 2021 tidak menyelesaikan akar konflik Papua, yaitu rasisme, fasisme, militerisme, kapitalisme, kolonialisme, ketidakadilan, dan pelanggaran berat HAM semakin parah dan terus meningkat.

Apakah akar konflik Papua, yaitu Pepera 1969, kegagalan Otsus 2002, dan pemaksaan Otsus 2021 ini ditutupi dengan pelabelan orang-orang Papua sebagai teroris?

Perlu dijelaskan dalam tulisan ini, bahwa penguasa Pemerintah kolonial Indonesia menduduki dan mempertahankan Papua sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang  dengan alasan dan dasar yang rapuh. Karena alasan dan dasar yang rapuh, maka  hoax, mitos, stigma dan lebel menjadi kekuatan, amunisi dan mesin untuk menekan rakyat dan bangsa Papua Barat.

Dalam buku: KAMI BUKAN BANGSA TERORIS, penulis abadikan sebuah fakta sebagai berikut:

“Kebanyakan rakyat Indonesia yang mayoritas belum berpendidikan yang layak, maka pemerintah Indonesia dengan mudah mengontrol dan membangun serta mengawasi opini publik dengan media-media utama yang dikendalikan dan diawasi oleh militer. Banyak berita hoaks, stigma, mitos, dan label yang diproduksi dengan dikelola, dimanipulasi dan digunakan secara massif untuk kepentingan bisnis para jenderal dan para pemilik modal atau pengusaha di Papua.”

“Mitos, hoaks, stigma dan label terhadap Penduduk Orang Asli Papua, seperti: separatis, makar, OPM, KKB, dan label terbaru teroris, semuanya hanya tujuan ekonomi dan politik. Para petinggi Negara, para jenderal TNI-POLRI dan para politisi yang selalu berlindung dan bersembunyi dengan menyampaikan pernyataan politik bahwa kepentingan keamanan nasional atau demi jargon NKRI harga mati, maka separatis, OPM, KKB dan teroris harus ditumpas. Sebenarnya, kepetingan ekonomi dan bisnis, mitos-mitos harus dirawat dan dijaga ketat dengan kekerasan moncong senjata.” (Yoman, 2021:119).

BACA JUGA  Pemerintah Republik Indonesia Harus Memberikan Akses/Ijin Pengobatan Victor Yeimo

Mitos-mitos, hoax, stigma dan label itu hanya sebagai Topeng, Tameng dan Wayang yang diproduksi, dipakai atau digunakan oleh penguasa kolonial Indonesia untuk menyembunyikan akar konflik Papua-Indonesia, yaitu: Rasisme, Fasisme, Militerisme, Kapitalisme, Kolonialisme, Ketidakadilan, Pelanggaran Berat HAM, Pelaksanaan Pepera 1969 yang tidak demokratis yang dimenangkan ABRI (kini: TNI).

Dewan Gereja Papua (WPCC) menolak label teroris terhadap OPM dan orang-orang Papua. Pernyataan profetis Dewan Gereja Papua sebagai berikut:

“…Bapak Presiden sudah menetapkan OPM sebagai “teroris”, sehingga, kami, Dewan Gereja Papua menolak keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan OPM sebagai teroris; karena ini pertanda Pemerintah Republik Indonesia yang anggota Dewan HAM PBB masih menggunakan Tatapan Kolonial. Pemerintah Indonesia masih miskin pemikiran dan pendekatan kemanusiaan di Papua, walaupun membela HAM rakyat Palestina dan Roningha di Myanmar di depan Forum-forum PBB dan Forum Internasional lainnya.” ( Yoman, 2021:152).

  1. Apakah OPM pernah membom Gereja atau Masjid  di Makassar, Jawa atau Sumatra?
  2. Kami juga bertanya apakah OPM pernah membom  Mal atau stasion kereta api di Jakarta, Surabaya, London, New York, Paris, Malaysia atau Sydney dengan bekerja sama dengan ISIS, Jemaah Islamiah, dan HTI di Indonesia?
  3. Apakah OPM terbukti bekerja sama dengan: Alqaedah, Jemaah Islamiah, ISIS, HTI di Indonesia yang mensuplay senjata untuk OPM? Yang kami Dewan Gereja Papua (WPCC) baca di Media di Tanah Papua ialah: Oknum aparat di beberapa wilayah sudah terbukti menjual senjata dan amunisi kepada OPM; Apakah OPM binaan TNI-POLRI atau OPM benaran?
  4. Terkait kemungkinan OPM sudah terlibat dalam pemboman di Asia, Eropa, Amerika, kami juga bertanya kepada komunitas internasional: Apakah OPM bekerja sama dengan Jemaah Islamiah, ISIS membom New York dan Madrid dan kota lain? Apakah bapak Presiden sudah berkonsultasi dengan DPR RI, atau Negara lain sebelum OPM ditetapkan sebagai Teroris? Ataukah ini hanya permainan untuk keamanan Republik Indonesia ke depan:

a. membunuh pendatang atau membakar Medjid di Tanah Papua (yang belum pernah terjadi) dan menuduh atau mengaku Teroris Papua pelakunya?

b. ataukah Penetapan OPM sebagai Teroris ini dalam rangka menyiapkan OPM binaan TNI-POLRI menjadi pelaksana dari program ini; dan menuduh OPM teroris Papua sebagai pelakunya?

d. apakah ini trik atau taktik untuk mencegah Anggota Dewan HAM PBB yang sedang ditekan 85 Negara untuk kunjungi ke Tanah Papua? (Yoman, 2021:153-154).

Dalam Prolog buku ini, Usman Hamid menegaskan:

“Definisi tentang terorisme di dalam peraturan perundang-undangan kita sangat longgar. Produser penetapan organisasi teroris ini pun terasa janggal karena tidak mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.” (Yoman, 2021: xii).

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Haji Dr. Mahfud, MD atas nama Negara Republik Indonesia melabelkan rakyat dan bangsa Papua Barat “teroris” pada 29 April 2021. Pernyataan pelabelan itu sebagai berikut:

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.”

Sebaliknya, “rakyat dan bangsa Papua Barat menganggap bahwa pemerintah Indonesia, TNI dan Polri yang menduduki dan menjajah serta melakukan kekerasan secara sistematis, terstruktur,  masif dan kolektif  yang berbasiskan RASISME dan KETIDAKADILAN yang menyebabkan PELANGGARAN BERAT HAM sejak 1 Mei 1963 hingga memasuki tahun 2021 ini dikategorikan sebagai teroris.” ( Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021:130).

Akar konflik Papua dengan Indonesia ialah Rasisme, Fasisme, Militerisme, Kapitalisme, Kolonialisme, Ketidakadilan, dan Pelanggaran Berat HAM.

Topeng dan Tameng atau Wayang penguasa kolonial modern Indonesia, TNI-Polri yang menyembunyikan akar konflik Papua dengan Indonesia: Mitos, Stigma atau Teroris yang diproduksi Pemerintah, TNI-Polri, yaitu: separatis, makar, opm, kkb, dan teroris. ( Yoman, 2021:119-124).

Melihat akar permasalahan sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia  yang tampaknya penuh rekayasa dan kepalsuan  seperti ini, jalan penyelesaian yang berprospek damai,  bermartabat dan manusiawi harus ditemukan antara penduduk asli Papua dengan pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, gagasan dialog damai dan setara antara Pemerintah Indonesia dan ULMWP harus didukung semua komponen. Dialog damai yang dimaksud penulis adalah dialog tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral seperti dialog Jakarta-GAM Aceh. Maksud penulis dialog tanpa syarat ialah dalam dialog tidak berbicara Papua Merdeka dan juga tidak dalam bingkai NKRI. Artinya dialog jujur dan setara antara Indonesia dan ULMWP atas dasar saling percaya untuk mencari penyelesaian Win Win Solution atau tanpa ada yang dianggap menang dan tanpa ada yang dianggapkan dikalahkan. Memang sangat sulit, tapi selalu ada harapan dan jalan.

Tanpa  kerangka baru seperti ini, yakinlah bahwa paradoks ini tidak akan pernah menemukan jalan penyelesaian yang menyeluruh dan bermartabat.   Karena itu, diharapkan dalam dialog harus melihat empat akar masalah Papua dengan nurani yang suci dan pikiran jernih untuk mencari penyelesaian untuk mewujudkan perdamaian  permanen demi masa depan Indonesia dan juga masa depan Orang Asli Papua.

Empat  pokok akar konflik dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), sebagai berikut:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Doa dan harapan penulis, para pembaca mendapat berkat pencerahan.

Ita Wakhu Purom, Rabu, 4 Agustus 2020

Penulis:

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
  2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
  3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
  4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Share :

Baca Juga

Article

WEST PAPUA MERUPAKAN WILAYAH PASAR KEKERASAN MILITER DAN KEPOLISIAN INDONESIA

Article

KOSOVO DAN WEST PAPUA : KITA BERJUANG PENGAKUAN LEBIH KURANG 4 NEGARA MERDEKA

Article

APA ARTINYA OTONOMI KHUSUS DALAM PERSPEKTIF ORANG ASLI PAPUA?

Article

DILARANG JUAL TANAH ATAU JANGAN MENJUAL TANAH (Kejadian 2:15)

Article

Artikel Hasil Pepera 1969 Di Papua Tidak Pernah Disahkan PBB Tapi Hanya Take Note (Dicatat) Dan Pendudukan Indonesia Di Papua Illegal
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Apa Perbedaan Operasi Teritorial, Operasi Militer Dan Operasi Tempur ?
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

OTONOMI KHUSUS NOMOR 21 TAHUN 2001 BUKAN UNDANG-UNDANG KEUANGAN: PEMERINTAH INDONESIA JANGAN MENGUKUR MARTABAT ORANG ASLI PAPUA DENGAN NILAI UANG DAN JANGAN MENGABURKAN AKAR PERSOALAN PAPUA DENGAN PROMOSI NILAI UANG Rp 94,24 TRILIUN RUPIAH

Article

Kemerdekaan rakyat dan bangsa West Papua itu PASTI dan tidak diragukan kebenarannya. Karena kemerdekaan rakyat dan bangsa West Papua hanya persoalan waktu. Itu sudah diakui oleh para tokoh terkenal Indonesia.