Artikel
KITA HARUS MENDIDIK GENERASI MUDA INDONESIA DENGAN MENULIS SEJARAH PENDUDUKAN DAN KOLONIALISME INDONESIA ATAS RAKYAT DAN BANGSA WEST PAPUA SELAMA 57 TAHUN
Oleh Dr. Socratez S.Yoman
A. Pendahuluan
Pada Rabu, 9 September 2020, seorang teman dan sahabat seperti orang Samaria yang baik hati dari pulau Jawa, setelah menerima buku penulis berjudul: “MELAWAN RASISME DAN STIGMA DI TANAH PAPUA” memberikan dukungan doa dan moril sebagai berikut:
“Terima kasih Bapak Socratez, “pena” Anda menjadi berkat! Kini saya mulai dicelikkan sejarah dan hakekat Bangsa Papua Barat. Mungkin saya tidak bisa membantu apapun, tapi kebenaran yang saya terima pasti saya teruskan.Selamat melayani, Bapak Gembala!
Tulisan ini bertujuan untuk mendidik generasi muda Indonesia tentang sejarah pendudukan dan penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke selama 57 tahun sejak 1 Mei 1963 hingga tahun 2020.
Diharapkan generasi muda Indonesia tidak mewarisi dan memikul beban sejarah penjajahan yang tidak benar, bengkok, dan busuk. Sejarah kolonialisme Indonesia di era moderen atas bangsa West Papua harus dibuka kepada publik Indonesia dan komunitas global.
Ada bukti respon positif dari teman-teman dari luar Papua setelah membaca Artikel, Opini, Fakta, Realitas dan Perspektif saya tentang kejahatan Negara yang menyebabkan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia selama 57 tahun sejak 1 Mei 1969-2020 dan juga yang membaca buku penulis yang berjudul: OTONOMI KHUSUS PAPUA TELAH GAGAL: Kesejahteraan Bukan Akar Masalah. UP4B Bukan Solusi. Kekerasan Kemanusiaan Berakar. Terjadi Pemusnahan Etnis Melanesia. Status Politik dan Sejarah Integrasi Adalah Akar Masalah Papua” (Yoman:2012).
1. FF ( 6 September 2020).
“Terima kasih pak. Bukunya saya sudah terima. Saya baru membaca satu buku tentang Otsus Papua Telah Gagal dan rasanya saya tdak sanggup lagi melanjutkan untuk baca buku berikutnya. Karena saya baru mengerti dan sekaligus kaget atas informasi yang bapak tulis dalam buku tersebut. Berita-berita seperti dalam buku bapak itu tertutup bagi kami selama ini. Saya sekarang sadar bahwa masalah Papua sangat serius dan betapa berdosanya bangsa Indonesia yang menindas umat Tuhan yang tidak bersalah di tanah Papua. Dua hari ini saya tak henti-hentinya menangis setelah mengetahui umat Tuhan di Papua di tindas selama ini.”
Buku ini kaya informasi tentang kejahatan Negara yang menyebabkan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Papua. Bobot buku ini hampir sama dengan buku penulis yang berjudul: “PEMUSNAHAN ETNIS PAPUA: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat” (Yoman:2007). Buku Pemusnahan Etnis Melanesia dilarang pemerintah Indonesia untuk peredarannya.
Para pembaca ingin memiliki informasi yang benar tentang kejahatan Indonesia yang digambarkan dalam dua buku ini, bisa kontak langsung bagian promosi dan pemasaran Maiton Gurik nomor kontak: 081258915274.
2. FK ( 4 September 2020).
Ada pula komentar seorang teman dari luar Papua sesudah membaca buku penulis berjudul: MELAWAN RASISME DAN STIGMA DI PAPUA: Kumpulan Catatan Seorang Gembala” (Yoman:2020).
“Dari buku ini saya mendapat banyak pencerahan akan situasi dan kondisi Papua yang tidak banyak dipublikasikan oleh media. Misalnya, pembunuhan 4 (empat) siswa di Paniai pada 8 Desember 2014, berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh TNI-Polri dengan alasan demi keamanan nasional. Saya setuju dengan Socratez bahwa, nyawa manusia lebih berharga dan bahkan jauh sangat berharga dari pada keamanan nasional. Keamanan tidak bisa ditempuh dengan cara mencabut nyawa manusia. Ini salah dan tidak bisa dibenarkan.”
3. VB ( 8 November 2019)..
“Terimakasih bapak karena share artikel-artikel. Saya jadi terus mendapat perspektif lain soal Papua, dibanding yang selama ini pemerintah Indonesia katakan.”
4. SBD ( 8 Oktober 2019).
“Saya sering baca tulisan bapak di Facebook. Sangat berimbang, Karena saya yakin bapak membuat tulisan dengan fakta dan sesuai riset.”
“Selama ini, Saya dan mungkin orang lain yang kebanyakan tinggal diluar Papua hanya mendapat berita dari satu arah saja.”
“Sekarang saya sangat beruntung bisa berteman dengan bapak dan dapat menerima berita terbaru dan kondisi Papua.”
“Tindakan yang sangat tepat sekali, saya sangat setuju sekali kalau kita semua bertindak atas dasar kemanusiaan walaupun keyakinan dan keimanan kita berbeda.”
5. S (2 November 2019).
“Napuluk waa (anak terima kasih) kamu termasuk ahli sejarah dan rajin membaca baik sejarah Papua/Indonesia maupun dunia/Afrika.”
“Bapak sampe cape baca tulisanmu karena sangat banyak.”
“Bapak juga lihat di youtube diwawacarakan oleh seorang wanita non Papua. Good!!!
Tulisan George Saa juga bagus. Munculkan anak-anak yg pintar-pintar seperti Socrates,George Saa dan lain-lain ini untuk diskusi tentang Papua.”
“Ini sudah saya tonton sampe habis. Bapak juga nonton wawancara Oktovianus Mote itu kakakmu cerdas (kamu lebih cerdas).”
Nomor 5 ini komentar bapak guru saya waktu di Sekolah Dasar Negeri Tiom (sekarang: SD Inpres) terletak di ibu kota kabupaten Lanny Jaya. Guru saya orang Jawa Tengah.
6. A (8 November 2019)
“Terharu sekali membaca surat bapak… Maaf tanpa minta ijin saya sudah share…Kami terus mendoakan rakyat Papua.”
“Terima kasih pak Yoman, saya membaca dengan hati yang bergetar… Kami dapat merasakan sejak penambahan pasukan TNI & Polri, penangkapan, penganiayaan & pembunuhan tejadi di banyak tempat di West Papua….Ya Tuhan… Berikanlah kepada sdr/i ku West Papua kesempatan bebas menentukan nasib masa depan mereka yang terbaik. Agar anak cucu mereka dapat bersuka cita karena kekayaan tanah yang Engkau anugrahkan… Amiin…”
7. KM (25 Oktober 2019).
“Saya selalu ikuti bapa punya opini lewat buku, artikel, dan youtube. Sayang sekali, buku yang bapak tulis tidak semua dijual di toko buku. Saya ingin kasih ke anak-anak murid biar mereka baca juga.”
“Saya bisa merasakan ratapan dan jeritan hati bangsa West Papua melalui rangkaian kalimat yang ada dalam artikel bapak.”
“Tuhan dengar. Tuhan dengar. Tuhan Allah tidak tinggal diam.”
“Rata-rata yang dishare, mereka dapat banyak informasi baru dari bapak. Tidak banyak yang berkomentar lebih. Hanya memberikan beberapa emotion tanda terima kasih karena sudah baca banyak informasi penting yang bapak tulis dalam artikel itu.”
8. AP ( 31 Oktober 2019).
“Terima kasih sudah share surat terbuka tersebut, Pak Socratez. Sungguh berguna.”
“Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang komprehensif. Saya perlu mendalami agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya di luar Papua di sini supaya ikuti perkembangan di Papua. Mohon info. Apakah program transmigrasi Pemerintah Pusat ke Papua masih terus berjalan? Ada info yang bilang sudah dihentikan. Ternyata masih berlanjut ya.”
“Mohon maaf sekali atas jatuhnya korban selama ini. Saya sedih dan malu sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Saya (seperti juga mungkin Gus Dur dulu) sangat berharap masalah-masalah Papua bisa diselesaikan.”
“Saya pribadi memiliki pandangan bahwa orang Papua itu saudara saudari saya yang perlu dihormati dan tidak layak didiskriminasi dalam wujud apapun.”
“Orang-orang yg telah berlaku rasis dan mendiskriminasikan saudara saudari Papua harusnya merasa sangat berdosa dan malu melihat bahwa saudara saudari Papua yang sudah dihina ini malah membalas hinaan dengan dengan menyelamatkan ribuan warga pendatang, kebanyakan warga Muslim ketika pecah kerusuhan di Wamena. Terima kasih banyak untuk saudara saudari Papua dan mohon maaf sebesarnya atau tindakan rasis sebagian orang selama ini.”
9. PT ( 2 Januari 2019).
Kesan pribadi saya: Ndumma sebenarnya pribadi yng BAIK HATI. Selalu mau membantu orang termasuk bantu Indonesia dan TNI. Tetapi….. jika itikad baik Ndumma itu dimengerti salah oleh orang yang dibantu dan mereka “menyerang” Ndumma. Maka pada detik itu juga Ndumma berbalik “menyerang” mereka dengan MEMBONGKAR semua KEBENARAN dari awal sejarah Papua hingga detik ini utk selama-lamanyanya…..” Amin! “Luar biasa. Saya justru ditelepon banyak orag tentang artikel ini. Kesan positif. Karena sumber penulisannya sangat kuat dari berbagai literatur berbobot.”
Ini hanya sebagian kecil respon dari para pembaca buku, artikel, opini, fakta, realitas dan perspektif. Penulis juga mendapat inspirasi dari kutipan di bawah ini.
“Sukmatari, kau sudah melangkah. Jangan mundur. Tulis sebanyak-banyaknya tentang bangsamu. Bangsa tertindas yang selama berabad-abad membisu. Tulis, umumkan, jangan sampai tak melakukan perlawanan. Ingat gadis Jepara itu, ingat Mutatuli, ingat Hatta, ingat Suwardi Suryoningrat, Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, semua menggoncangkan sendi-sendi pemerintah kolonial dengan tulisan. Ya, dengan TULISAN! Menulis dan menulis sangat berbeda, ada orang menulis untuk klangenan, ada orang menulis untuk memperjuangkan sesuatu. Dan semua patriot yang kusebut, mereka menulis untuk memperjuangkan asas. Menulis hanya sebuah cara! Tulis Sukma.Tulis semua yang kau ketahui mengenai bangsamu. Tulis semua gejolak perasaanmu tentang bumi sekitarmu. Karena dengan menulis kau belajar bicara. …” (Mayon Sutrisno: Arus Pusaran Sukarno, Roman Zaman Pergerakan: hal. 201).
B. Tanggal 1 Mei 1962 Awal Malapetaka
Pastor Frans Leishout,OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam surat kabar Belanda De Volkskrant ( Koran Rakyat) diterbitkan pada 10 Januari 2020, menyampaikan pengalamannya di Tanah Papua.
” Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”
“Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (2020: hal. 593
Dalam laporan bulanan Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 5 Juli 2020 yang berjudul: “TUHAN, OTSUS PEMBAMGUNAN INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT PAPUA SUDAH MATI”, diuraikan perilaku dan wajah penguasa Indonesia.
“Begitu mendapat tempat di Papua setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963, para elit yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal dan semua tulisan tentang Sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan, semua dibakar di depan orang banyak di halaman Kantor DPRP sekarang di Jayapura” (Lihat, Acub Zainal dalam memoarnya: I Love the Army).
“Pada awal Juni 1963 banyak putra dan putri Irian Barat yang Pegawai Negeri dihentikan dan digeser dan digantikan oleh petinggi Indonesia yang baru datang. Di Jayapura dan Biak perampokan yang dilakukan para pendatang yang masuk ke rumah-rumah pegawai dan menjarah barang-barang berupa: pesawat radio, radio, tempat tidur dan lemari es, pakaian bahkan hasil-hasil kebun mereka ambil dan bawa pergi. Ini terjadi beberapa kota di Papua sejak Mei sampai Juni 1963.” (Sumber: Resolusi Partai Nasional Indonesia (PNI) Daerah Irian Barat, 6 Juni 1963, No.2/PN-II/1973).
“Mereka mendatangi ke rumah-rumah yang baru ditinggalkan petinggi pemerintah Belanda dan kantor-kantor pemerintah, mengambil/merampok semua barang-barang dari rumah-rumah dan kantor-kantor peninggalan Belanda, kemudian dinaikkan ke mobil/truk yang sudah diparkir untuk dibawa keluar Papua. Setelah merampok barang-barang dari rumah dan kantor pemerintah Belanda, kloter/rombongan lain masuk lagi ke rumah-rumah para pegawai orang Papua: di kota Biak, Kotabaru (Jayapura) para elit Indonesia ambil barang-barang dan mereka bawa unruk dikirim keluar Papua. Belakangan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan teguran lewat pidato Dwwan Pengurus Partai Nasional.”
(Sumber: Resolusi Partai Nasional Indonesia (PNI) Dalam Rapat Dewan Daerah ke I tanggal 9 Djuni 1963).
Peristiwa lain, “pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menimpan lambang-lambang Papua” (TAPOL, Buletin No.53, September 1982).
“Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi yang dilakukan ABRI (sekarang:TNI) dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs.Rusilah Sardjono.”
Presiden Republik Indonesia, Ir. Sukarno mengeluarkan Surat Larangan pada Mei Nomor 8 Tahun 1963.
“Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumulan, penyebaran, perdagangan atau artikel, pemeran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden.”
3. PEPERA 1969 Adalah Sejarah Kekejaman ABRI (kini: TNI).
Pdt. Origenes Hokojoku memberikan kesaksian tentang ancaman dari Brigadir Jenderal Ali Murtopo kepada peserta Pepera 1969 pada 2 Agustus di Jayapura:
“Kalau mau merdeka sebaiknya tanyakan pada Tuhan apakah dia bisa berbaik hati membesarkan pulau di tengah Samudra Pasifik supaya bisa bermigrasi ke sana. Bisa juga tulis orang Amerika. Mereka sudah menginjakkan kaki di bulan, mungkin mereka akan bersedia menyediakan tempat untuk Anda di sana. Anda yang berpikir untuk memilih menentang Indonesia harus berpikir lagi, karena jika Anda melakukannya, murka rakyat Indonesia akan menimpa Anda. Anda pasti lidah akan dipotong dan Anda mulut jahat mengoyak. Lalu aku, Jenderal Ali Murtopo, akan masuk dan menembakmu mati di tempat .”(Sumber: Maire Leadbeater: SEE NO EVIL: New Zealand’s Betrayal of the People of West Papua: 2018:154).
Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli – 2 Agustus 1969, rakyat dan bangsa West Papua tidak ikut terlibat memilih menjadi bagian dari Indonesia. Karena dari jumlah penduduk orang asli Papua 809.337 orang pada saat Pepera 1969. Dari jumlah penduduk ini ABRI (kini:TNI) memilih dan menyeleksi 1. 025 orang.
Berarti orang asli Papua yang tidak pernah ikut berpartisipasi dan memilih untuk tinggal dengan Indonesia sebanyak 808.332 orang dalam proses Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969. Perlu ditegaskan bahwa 1.025 orang adalah pilihan ABRI bukan pilihan orang asli Papua. Peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) berada dibawah teror, intimidasi dan tekanan moncong senjata ABRI.
Dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dalam proses pelaksanaan dan sesudah Pepera 1969. Berbagai dokumen militer telah menunjukkan hal ini. Salah satunya adalah Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969.
Dikatakan di sana, “Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.
Surat Rahasia Kolonel Infateri Soemarto yang diterbitkan Surat Kabar Nasional Belanda, NRC Handdelsblad, 4 Maret 2000. “Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia memanipulasi Pepera (Act of Free Choice) tentang status resmi Dutch New Guinea (Irian Jaya). Dengan seluruhnya berarti, wajar atau tidak wajar, Jakarta menginginkan untuk menghalangi orang-orang asli Papua dalam pemilihan melawan bergabung dengan Indonesia. Ini tampak dari yang disebut dengan “perintah rahasia” dalam bulan Mei 1969 yang diberikan oleh Soemarto, Komandan orang Indonesia di Merauke, bupati daerah itu…”(Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handdelsbald, March 4, 2000).
Laporan Hugh Lunn, wartawan Australia, menyatakan, “Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999).
Menurut Amiruddin al Rahab: “Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan punggungnya pemerintahan militer.” (Sumber: Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme, 2010: hal. 42).
Apa yang disampaikan Amiruddin tidak berlebihan, ada fakta sejarah militer terlibat langsung dan berperan utama dalam pelaksanaan PEPERA 1969. Duta Besar Gabon pada saat Sidang Umum PBB pada 1989 mempertanyakan pada pertanyaan nomor 6: “Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?” (Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN GA, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal.2).
“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).
Hak politik rakyat dan bangsa West Papua benar-benar dikhianati. Hak dasar dan hati nurani rakyat West Papua dihancurkan dengan moncong senjata militer Indonesia, walaupun fakta bahwa pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia): “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber: Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).
Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: “Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.” (Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).
Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:
“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).
Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:
“Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.” (2009:hal.169).
Dari fakta-fakta kekejaman dan kejahatan ini, Amiruddin menggambarkan ini dengan sangat tepat dan indah, sebagai berikut:
“Kehadiran dan sepak terjang ABRI yang kerap melakukan kekerasan di Papua kemudian melahirkan satu sikap yang khas di Papua, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI yang menjadi repesentasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. …Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.” (hal. 43).
Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan: “…pandangan dan keinginan politik orang-orang Papua telah disampaikan melalui berbagai saluran media: pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demonstrasi-demonstrasi damai, dan dalam beberapa masalah menyatakan kegelisahan atau ketidakamanan, termasuk peristiwa-perstiwa sepanjang perrbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua New Guinea yang diurus oleh Australia” (Sumber resmi: UNGA, Annex I A/7723, 6 November 1969, paragraph 138, p. 45).
“Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasasi oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih dari 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh anggota dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka adalah sepakat tinggal dengan Indonesia” ( Sumber resmi: UNGA Annex IA/7723, paragraph 250, hal. 70).
Berhubungan dengan pelaksanaan Pepera 1969 yang penuh pembohongan itu, Dr. Fenando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang mengawasi pelaksanaan Pepera 1969 melaporkan sebagai berikut.
“Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggungjawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka.
Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (Sumber resmi: UN Doc. Annex I A/7723, paragraph 23, p.4)
“Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi.” ( Sumber: Laporan Resmi Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260).
Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47).
C. Otonomi Khusus 2001 Mesin Operasi Militer Indonesia
Pada Selasa, 8 September 2020 sebanyak 500 prajurit TNI AD dari Yonif 432 Para Raider ditugaskan di Pegunungan Papua (Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah) dengan alasan wilayah-wilayah rawan. Gerakan pasukan TNI ini sesungguhnya bagian tak terpisahkan dalam melaksanakan operasi militer di Papua.
Kekejaman penguasa Indonesia terbukti dengan operasi militer Indonesia di Nduga-Papua atas perintah Negara. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memberikan perintah untuk TNI melaksanakan operasi Desember 2018- 2020.
Presiden Indonesia perintahkan: “Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” (Sumber: DetikNews/5/12/2028).
Presiden juga didukung oleh Wakil Presiden H.Jusuf Kalla dan ia memerintahkan: “Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.” (Sumber: Tribunnews.com/6/12/2018).
Perintah operasi militer dari Presiden Republik Indonesia didukung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo: “…DPR usul pemerintah tetapkan Operasi Militer selain perang di Papua.” (Sumber: Kompas.com/13/12/2018).
Perintah operasi militer diperkuat oleh
Menkopolhukam, H. Dr. Wiranto:
“Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” (Kompas.com/13/12/2018).
Dalam Otonomi Khusus ada pembangunan Kodim dan Koramil baru di seluruh Tanah Papua. Contoh: Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1715 Yahukimo, Batalyon 756 Jayawijaya, Koramil 1715 Kenyam, Nduga dan masih banyak lagi di Tanah Papua dari Sorong-Merauke.
Ada pembangunan beberapa Polres, seperti: Polres Puncak Jaya, Polres Lanny Jaya, Polres Tolikara, Polres Intan Jaya, Polres Yahukimo, Polres dan masih banyak lagi dari Sorong-Merauke.
Polres Puncak yang menelan biaya 13M lebih. Ini sesuai pengakuan Kapolda Papua, Jenderal Pol. Paulus Waterpauw, yang masuk di HP penulis:
“Yth.bp Kapolri, ijin melaporkan saat ini kami bersama Pangdam di Kab Puncak Ilaga dlm rangka laksanakan peresmian Polres Kab Puncak Ilaga yang dibantu anggaran pemda Puncak 13 M lebih sejak tahun 2016, kemarin kami juga telah ikuti peletakkan batu pertama Kodim Puncak Ilaga di Distrik Gome Kab Puncak, dump perkembangan akan dilapkan ksp pertama Kapolda Papua.” (Sumber: WashApp Kapolda Papua, 21 Juli 2020).
Pertanyaannya ialah sumber dana dari mana Kodim dan Polres dibangun di setiap kabupaten baru dalam era Otonomi Khisus? Apakah rakyat Papua membutuhkan pembangunan Kodim dan Polres di setiap kabupaten?
Apakah dana 13 M lebih dari pemda Puncak ini berasal dari dana Otonomi Khusus 2001 atau dana APBD atau APDN?
Operasi militer di Kabupaten Nduga pada Desember 2018 sampai 2020, operasi militer terus berlangsung. Akibatnya 205 orang tewas karena ditembak TNI dan mati di tempat pengungsian karena kelaparan. Hampir 37.000 penduduk asli Nduga tinggalkan kampung halaman dan menyelamatkan diri ke Lanny Jaya, Timika, Ilaga dan Jayawijaya.
Pada 20 September 2020 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati Elias Karunggu (40) dan Selu Karunggu (20) di pinggir sungai Kenyem, di kampung Meganggorak, Nduga. Alasannya ayah dan anaknya diduga oleh TNI sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).
Pada 19 Desember 2018, TNI menembak mati Pendeta Geyimin Nigiri (83) Tokoh Gereja dan Perintis Gereja Kemah Injil di Kabupaten Nduga. TNI menembak mati dan dibakar jenazah Geyimin dengan menyiram minyak tanah dibelakang halaman rumahnya.
Ada kisah seorang ibu hamil yang sangat menyedihkan dan menyentuh hati nurani kita semua akibat Operasi Indonesia Militer di Nduga.
“Saya melahirkan anak di tengah hutan pada 4 Desember 2018. Banyak orang berpikir anak saya sudah meninggal. Ternyata anak saya masih bernafas. Anak saya sakit, susah bernafas dan batuk berdahak. Suhu di hutan sangat dingin, jadi waktu kami berjalan lagi, saya merasa anak bayi saya sudah tidak bergerak. Kami pikir dia sudah meninggal. Keluarga sudah menyerah. Ada keluarga minta saya buang anak saya karena dikira dia sudah mati.
Tetapi saya tetap mengasihi dan membawa anak saya. Ya, kalau benar meninggal, saya harus kuburkan anak saya dengan baik walaupun di hutan. Karena saya terus membawa bayi saya, saudara laki-laki saya membuat api dan memanaskan daun pohon, dan daun yang dipanaskan itu dia tempelkan pada seluruh tubuh bayi saya. Setelah saudara laki-laki tempelkan daun yang dipanaskan di api itu, bayi saya bernafas dan minum susu.
Kami ketakutan karena TNI terus menembak ke tempat persembunyian kami. Kami terus berjalan di hutan dan kami mencari gua yang bisa untuk kami bersembunyi. Jadi, saya baru tiba dari Kuyawagi, Kabupaten Lanny Jaya. Kami berada di Kuyawagi sejak awal bulan Desember 2018. Sebelum di Kuyawagi, kami tinggal di hutan tanpa makan makanan yang cukup selama beberapa minggu. Kami sangat susah dan menderita di atas tanah kami sendiri.” (Sumber: Suara Papua, 8 Juni 2019).
Dalam operasi militer di Nduga, TNI menembak mati 5 orang sipil pada 20 September 2019 di Gua Gunung Kenbobo, Distrik Inye dan mayat mereka dikuburkan dalam satu kuburan. Nama-nama korban tewas: (1) Yuliana Dorongi (35/Perempuan), (2) Yulince Bugi (25/ Perempuan; (3) Masen Kusumburue (26/ Perempuan; (4) Tolop Bugi (13/ Perempuan; (5) Hardius Bugi (15/L). (Sumber resmi: Theo Hesegem, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Manusia Papua).
Kasus Tolikara, Jumat, 17 Juli 2015 sebanyak 11 orang ditembak aparat keamanan Indonesia dan 10 orang luka-luka 1 orang bernama Endi Wanimbo tewas di tangan aparat keamanan Indonesia.
Dalam kasus ini terbukti rasisme, ketidakadilan dan pelanggaran berat HAM. Rasisme dan ketidakadilan terlihat Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial datang ke kabupaten Tolikara hanya mengurus orang-orang pendatang di Tolikara, urus kayu-kayu dan senk kios yang terbakar. Karena kios itu digunakan sebagai tempat ibadah (Musolah). Musolah itu terbakar, bukan dibakar. Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Sosial Republik Indonesia tidak mempersoalkan 10 orang yang luka-luka akibat ditembak aparat keamanan Indonesia dan 1 orang Endi Wanimbo yang tewas.
Fakta-fakta yang diuraikan ini mengakibatkan rakyat Papua telah kehilangan kepercayaan kepada Indonesia. Karena itu jalan penyelesaian masalah rumit ini adalah jalan perundingan damai tanpa syarat antara Indonesia dan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral menjadi kebutuhan mendesak.
Ita Wakhu Purom,Selasa, 8 September 2020
Penulis
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Alliansi Baptis Dunia (BWA).
