Home / Article

Sunday, 20 September 2020 - 01:07 WIB

SAYA BUKAN BANGSA BUDAK (Dulu Saya Bangsa Merdeka/Berdaulat Penuh Di Negeri Sendiri, Kini Menjadi Bangsa Budak & Tertindas Bangsa Kolonial Moderen Indonesia)

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Artikel

SAYA BUKAN BANGSA BUDAK

(Dulu Saya Bangsa Merdeka/Berdaulat Penuh Di Negeri Sendiri, Kini Menjadi Bangsa Budak & Tertindas Bangsa Kolonial Moderen Indonesia)

Oleh: Ambirek Godmendekmban Yoman/ Dr. Socratez S.Yoman

“….ia suka mandiri dan hidup dengan harmoni dalam alam sekitarnya,… ia mempunyai rasa harga diri tinggi. Ia bangga dan puas dengan keberadaannya dan tidak mudah mengemis.” ( 2019:87).

“Bagaimana pun bodoh dan primitifnya suatu bangsa, ia akan tumbuh, berkembang dan memiliki naluri mempertahankan hidup.” ( Sumber: Mayon Sutrisno: Arus Pusaran Soekarno: Roman Zaman Pergerakan, 2002:122).

“Kalau kita menyamaratakan watak suatu masyarakat berdasarkan tindakan segelintir orang, maka kita sungguh-sungguh berada dalam kekacauan.”
(Sumber: Syed H. Alatas, Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu Dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial: 1988: 243).

Artikel ini ditulis untuk menggambarkan kehidupan Orang Asli Papua (OAP) sebelum pemerintah kolonial moderen Indonesia menduduki dan menindas Orang Asli Papua.

Penulis juga berusaha untuk menjelaskan wajah kolonial moderen Indonesia dalam dinamika sejarah kekejaman berdarah di Papua. Karena kebanyakan rakyat Indonesia, terutama generasi muda Indonesia belum mengetahui apa yang terjadi pada awal penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Supaya negerasi muda Indonesia tidak memikul beban sejarah pengintegrasian yang palsu, bengkok, miring dan yang penuh berdarah serta penderitaan panjang dipihak rakyat Papua.

Melalui artikel ini juga, penulis ingin memperlihatkan wajah dan watak Indonesia yang sebenarnya kepada generasi muda bangsa Papua, supaya generasi muda bangsa West Papua tidak berada dalam bayang-bayang Indonesia yang berkultur militer dan rasis yang selalu menganggap dirinya manusia supior dan bermartabat.

Pastor Frans Leishout,OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1963 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019, ia meninggalkan salah satu legacy buku yang berjudul: “KEBUDAYAAN SUKU HUBULA LEMBAH BALIM-PAPUA.” Dalam buku ini Pastor Frans Lieshout, OFM mengakui kemerdekaan atau kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua, sebagai berikut:

“Saya sendiripun belajar banyak dari manusia Balim yang begitu manusiawi. Saya masih mengingat masyarakat Balim seperti kami alami waktu pertama datang di daerah ini. Kami diterima dengan baik dan ramah, tetapi mereka tidak memerlukan sesuatu dari kami, karena mereka sudah memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan itu. Mereka nampaknya sehat dan bahagia, …Kami menjadi kagum waktu melihat bagaimana masyarakat Balim hidup dalam harmoni…dan semangat kebersamaan dan persatuan…saling bersalaman dalam acara suka dan duka…” (2019:85-86).

“Para pemimpin tradisional mengatur dengan penuh wibawa kepentingan masyarakat mereka dan tidak ada orang yang menentang atau mendemo mereka. Maka profil asli orang Balim adalah kurang lebih sebagai berikut: Orang Balim biasanya tampil dengan gagah, ia suka mandiri dan hidup dengan harmoni dalam alam sekitarnya, ia menjunjung tinggi kehidupan bersama dan bersatu dengan orang lain, ia mempunyai rasa harga diri tinggi, ia trampil sebagai petani dan rajin bekerja. Ia bangga dan puas dengan keberadaannya dan tidak mudah mengemis. Ia mempertahankan nilai-nilai hidup baik dengan kontrol sosial yang kuat. Para pemimpin berpihak kepada masyarakat….” ( 2019:87).

Apa yang disampaikan Pastor Frans Lieshout, OFM, dalam konteks kebudayaan orang Balim, tetapi itu sudah merupakan gambaran tentang fakta kehidupan rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke. Atau bukti kehidupan bangsa Melanesia sebelum orang luar datang ke Tanah Papua.

Untuk memperkuat apa yang disampaikan Pastor Frans Lieshout, penulis mengambil salah satu contoh dari suku penulis berasal, yaitu suku Lani, supaya ada pertanggungjawaban dari saya ketika ada pertanyaan dari para pembaca.

Kata “Lani” akan memiliki arti yang jelas, lebih dalam dan luas, jika ditambah dengan kata “Ap” berarti menjadi “Ap Lani” yang mengandung makna, yaitu: “Orang-orang Otonom, mandiri, independen dan berdaulat penuh.”

Kata “Ap” sendiri artinya laki-laki. Kalau digandengkan dengan perempuan dikenal dengan kata “Apkumi.” Kata “kumi” berarti perempuan dalam jamak atau lebih dari satu perempuan. Kalau dalam pengertian tunggal itu biasa dipanggil atau disebut dengan kata “kwe” artinya perempuan.

Dalam buku: Kita Meminum Air Dari Sumur Kita Sendiri” (Yoman, 2010, hal. 92) penulis menjelaskan sebagai berikut:

Kata Ap Lani artinya: ” orang-orang independen, orang-orang yang memiliki otonomi luas, orang-orang yang merdeka, yang tidak diatur oleh siapapun. Mereka adalah orang-orang yang selalu hidup dalam kesadaran tinggi bahwa mereka memiliki kehidupan, mereka mempunyai bahasa, mereka mempunyai sejarah, mereka mempunyai tanah, mereka mempunyai gunung, mereka mempunyai hutan, mereka mempunyai sungai, mereka mempunyai dusun yang jelas, mereka mempunyai garis keturunan yang jelas, mereka mempunyai kepercayaan yang jelas, mereka mempunyai kemampuan untuk mengatur, dan mengurus apa saja, mereka tidak pernah pindah-pindah tempat, mereka hidup tertib dan teratur, mereka mempunyai segala-galanya.”

Jangan memaksa saya. Jangan memaksa saya menjadi seperti orang lain. Jangan memaksa saya percaya ideologi orang asing. Jangan memaksa saya percaya pada sejarah orang lain. Jangan memaksa saya untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Jangan memaksa saya untuk mengikuti norma-norma hidup orang asing. Jangan memaksa saya untuk menerima, mengakui dan menghormati pada pahlawan orang lain. Jangan memaksa saya untuk menyembah pada simbol-simbol bangsa asing. Jangan paksa saya untuk tunduk pada otoritas orang asing.

KARENA: “Saya Orang Lani. Saya Bangsa Papua. Saya Bangsa Melanesia. Saya Ap Ndumma. Saya Ap Nagawan. Saya Ap Nggok. Saya Ap Mage. Saya Ap Eginwarak. Saya Ap Nawerak/Nawiwarak. Saya Ap Nawiwunde. An Ap Nggirulek.”

Apa artinya ini semua? Saya orang berdaulat sejak dulu. Saya orang berdaulat dan merdeka sejak dulu. Saya orang independen sejak dulu. Saya orang otonom sejak dulu. Saya orang mempunyai kuasa atas hidup, tanah dan rakyat serta bangsa saya sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Paulo Freire melalui bukunya: “PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS” menyadarkan rakyat dan bangsa West Papua, sebagai berikut:

“Kesadaran ini tidak dapat dibungkus dan dijual; kesadaran ini diraih dengan sebuah refleksi dan aksi yang total. Hanya pemimpin yang ikut masuk dalam realitas, dalam sebuah situasi historis, yang bisa membuatnya melakukan kritik pada situasi penindasan dan mengubah situasinya” (2019:50).

Lebih jauh Freira menasihati rakyat dan bangsa West Papua, sebagai berikut:

“Kebebasan itu direbut, bukan sebuah hadiah. Kebebasan harus selalu dikejar. Kebebasan bukanlah suatu hal yang terletak di luar manusia; kebebasan juga bukan mitos. Kebebasan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mencapai hidup manusia yang utuh.”

Freire melanjutkan: “Untuk mengatasi situasi penindasan, orang harus terlebih dahulu mengetahui secara kritis penyebabnya, sehingga mereka dapat menciptakan sebuah situasi yang baru, situasi yang bisa membuat manusia menjadi seutuhnya”, ….maka kaum yang tertindaslah yang harus berjuang untuk menjadi manusia yang utuh” (2019: 19).

Dalam konteks pendudukan dan penjajahan kolonial Indonesia di West Papua, bahwa Indonesia menciptakan kesadaran palsu, yaitu kita sama-sama Indonesia, satu bendera, satu bahasa, satu sejarah satu bangsa dari Sabang-Merauke. Indonesia juga memproduksi mitos-mitos palsu seperti: separatis, makar, OPM, KKB dan mitos palsu itu dipertahankan, dikampanyekan dengan berulang-ulang oleh pemerintah, TNI-Polri, wartawan, peneliti dan ilmuwan. Penciptaan mitos-mitos palsu ini bagian dari strategi bangsa kolonial Indonesia untuk merendahkan dan penghancuran semua kekayaan yang dimiliki rakyat dan bangsa West Papua.

Syed H. Alatas mengatakan dengan tepat sebagai berikut:

“Penghancuran kebanggaan pribumi dipandang sebagai suatu kebutuhan; karenanya dilakukan pencemaran watak pribumi (hal.44). Mereka harus direndahkan dan dibuat merasa bodoh dan bersikap tunduk, karena kalau tidak mereka akan bergerak untuk memberontak” ( Alatas, 1988: 44,37).

Semua modal kehidupan yang dimiliki rakyat dan bangsa West Papua dihancurkan, dirampok, dijarah dan dicuri dengan cara-cara yang tidak adil dan dengan perilaku rasialisme. Realitas ini menimbulkan perlawanan bangsa Papua. Rakyat dan bangsa West Papua telah sadar, tahu dan mengerti bahwa kedaulatan hidup dan martabat kemanusiaan dirampok oleh bangsa kolonial moderen Indonesia dengan cara yang kejam, brutal dan tidak adil. Ketidakadilan dengan jalan kejam dan brutal berkultur militer ini harus dilawan.

Dom Helmer Camara mengatakan:

“…ketidakadilan menimbulkan pemberontakan, baik dari kaum tertindas maupun dari kaum muda, yang bertekad untuk memenangkan dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi” (hal.36)….reaksi kaum tertindas juga menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih tajam. Tidak mungkin menutup-nutupinya agar tidak menyebar. Cukuplah mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia. Kaum tertindas, kaum yang dipinggirkan, kaum yang takut, sedang membuka mata, menjadi sadar dan mulai memiliki keberanian.” ( Camara: Spiral Kekerasan: 2005:41).

Paulo Freira mengutip dalam bukunya tentang kesadaran dan keberanian seorang petani dengan sangat indah dan menjadi inspirasi, sebagai berikut:

“Saya sekarang sadar saya adalah seorang manusia, seorang manusia yang terdidik. Kami tadinya buta, tapi sekarang mata kami telah terbuka. Sebelum ini, kata-kata tak ada artinya buat saya; sekarang kata-kata itu berkata kepada saya dan saya bisa membuatnya berkata-kata.” (Freira:xii).

Kaum penjajah dan penindas moderen seperti Indonesia mempunyai bentuk kemurahan hati yang palsu dan berpura-pura. Indonesia menciptakan tatanan sosial yang tidak adil dengan kemurahan hati yang palsu dan rasialisme. Ia menciptakan kemiskinan orang asli Papua yang tidak kalah bahayanya dengan operasi militer di Papua. Kemiskinan dan operasi militer mempunyai roh kekejaman yang sama.

Dalam misi pemusnahan etnis Papua pemerintah Indonesia dengan gemilang melaksanakan operasi militer di era moderen di Nduga sejak 4 Desember 2018 sampai 2020 yang menewaskan 110 orang anak, 38 orang perempuan, 95 orang laki-laki. Lebih kejam lagi pemerintah Indonesia dengan kekuatan militernya menciptakan perang kemiskinan rakyat secara permanen di Nduga lebih khusus dan pada umumnya di West Papua dari Sorong-Merauke.

Operasi militer di Nduga digambarkan oleh Pastor Frans Leishout, OFM sebagai berikut:

“Di Nduga, tidak jauh dari Wamena, sudah selama satu tahun lebih berlangsunglah operasi militer. Begitu banyak orang dibunuh di sana, ribuan telah mengungsi ke hutan rimba. Enam ratus anak tiba di Wamena, di mana sekolah-sekolah kecil yang bersifat darurat dibangun bagi mereka. Semuanya itu disangkal oleh pemerintah. Tidak ada pengungsi, kata pejabat pemerintah. Mereka menyatakan sesuka hatinya. Sebagian besar dari wilayah Papua ditutup bagi orang luar dan pemberitaan dari dalam provinsi disensor. Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri mereka.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020, hal. 600-601).

Para pembaca artikel yang mulia dan terhormat, penguasa Indonesia tidak menghadirkan nilai-nilai Pancasila di Papua. Watak dan ciri khas bangsa kolonial sesungguhnya memang begitu. Penguasa Indonesia hadir dengan wajah kekejaman, kekerasan, kejahatan, penjarahan, perampokan dan berwajah dan kultur militer yang brutal dan tidak beradab dan tidak manusiawi.

Yang lebih kejam dan penghancuran kedaulatan dan kemerdekaan rakyat dan bangsa West Papua yang dahsyat dilakukan penguasa kolonial Indonesia ialah memproduksi mitos-mitos, stigma-stigma dan citra negatif seperti: separatis, makar, OPM, KKSB, terbelakang, tukang mabuk dan mitos-mitos kejam lainnya.

Alatas menggambarkan citra kolonial dan watak kolonial dunia Barat yang hampir sama dengan watak kolonial moderen Indonesia sebagai berikut:

“Citra yang negatif mengenai penduduk yang ditundukkan oleh kekuasaan kolonial Barat, yang menguasai ideologi kolonial, digambarkan berdasarkan pengamatan sepintas, kadang-kadang dengan praduga buatan yang kuat, atau kesalahpengertian dan metodologi yang keliru. Citra negatif yang umum bukanlah karya ilmu pengetahuan. Mereka yang mengumumkan penduduk di daerah tersebut sebagai malas bodoh, licik, dan kekanak-kanakan, biasanya bukan ilmuwan. Mereka adalah rahib, pegawai pemerintah, pemilik perkebunan, pelaut, tentara, penulis perjalanan populer, dan pelancong. Mereka membangkitkan citra pribumi yang negatif.” (1988:155).

Alatas menulis, “Menurut sejarah, masyarakat Filipina, Jawa dan Melayu mempunyai golongan pedagang. Apa yang terjadi dengan golongan pedagang ini? Ini telah dihancurkan oleh kolonialisme Eropa. Proses pemusnahan tersebut berawal pada permulaan abad ke 16 dengan datangnya orang-orang Portugis. Dengan takluknya Filipina kepada Spanyol, perdagangan orang Filipina menjadi semakin terbatas pada perdagangan kecil-kecilan antar pulau.” ( 1988:254).

Kekejaman kolonial Barat bangsa Spanyol yang menduduki dan menghancurkan penduduk Filipina yang digambarkan dengan jelas oleh Alatas. Pengalaman kekejaman dan penghancuran yang sama dilakukan oleh bangsa kolonial moderen Indonesia terhadap rakyat dan bangsa West Papua.

Pastor Frans Leishout,OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam surat kabar Belanda De Volkskrant ( Koran Rakyat) diterbitkan pada 10 Januari 2020, menyampaikan pengalamannya di Tanah Papua. Apa yang digambarkan Pastor Frans hampir sama dengan apa yang dialami oleh rakyat dan bangsa West Papua.

” Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”

“Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020, hal. 593).

Pastor Frans menggambarkan tentang siapa sebenarnya Indonesia. “Wajah Indonesia dari semula wajah sebuah kuasa militer.” (hal. 594).

Amirudin al Rahab membenarkan dan memperkuat, “…orang-orang Papua secara perlahan, baik elite maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.” (Sumber: Heboh Papua, 2010, hal.43.

Dalam laporan bulanan Dewan Gereja Papua (WPCC) pada 5 Juli 2020 yang berjudul: TUHAN OTSUS PEMBAMGUNAN INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT PAPUA SUDAH MATI”, diuraikan perilaku dan wajah penguasa Indonesia.

“Begitu mendapat tempat di Papua setelah UNTEA tanggal 1 Mei 1963, para elit yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal dan semua tulisan tentang Sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan, semua dibakar di depan orang banyak di halaman Kantor DPRP sekarang di Jayapura” (Lihat, Acub Zainal dalam memoarnya: I Love the Army).

“Pada awal Juni 1963 banyak putra dan putri Irian Barat yang Pegawai Negeri dihentikan dan digeser dan digantikan oleh petinggi Indonesia yang baru datang. Di Jayapura dan Biak perampokan yang dilakukan para pendatang yang masuk ke rumah-rumah pegawai dan menjarah barang-barang berupa: pesawat radio, radio, tempat tidur dan lemari es, pakaian bahkan hasil-hasil kebun mereka ambil dan bawa pergi. Ini terjadi beberapa kota di Papua sejak Mei sampai Juni 1963.” (Sumber: Resolusi Partai Nasional Indonesia (PNI) Daerah Irian Barat, 6 Juni 1963, No.2/PN-II/1973).

“Mereka mendatangi ke rumah-rumah yang baru ditinggalkan petinggi pemerintah Belanda dan kantor-kantor pemerintah, mengambil/merampok semua barang-barang dari rumah-rumah dan kantor-kantor peninggalan Belanda, kemudian dinaikkan ke mobil/truk yang sudah diparkir untuk dibawa keluar Papua. Setelah merampok barang-barang dari rumah dan kantor pemerintah Belanda, kloter/rombongan lain masuk lagi ke rumah-rumah para pegawai orang Papua: di kota Biak, Kotabaru (Jayapura) para elit Indonesia ambil barang-barang dan mereka bawa unruk dikirim keluar Papua. Belakangan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan teguran lewat pidato Dwwan Pengurus Partai Nasional.”
(Sumber: Resolusi Partai Nasional Indonesia (PNI) Dalam Rapat Dewan Daerah ke I tanggal 9 Djuni 1963).

Peristiwa lain, “pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digebrek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menimpan lambang-lambang Papua” (TAPOL, Buletin No.53, September 1982).

“Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi yang dilakukan ABRI (sekarang:TNI) dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs.Rusilah Sardjono.”

Presiden Republik Indonesia, Ir. Sukarno mengeluarkan Surat Larangan pada Mei Nomor 8 Tahun 1963.

“Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumulan, penyebaran, perdagangan atau artikel, pemeran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa ijin pertama dari gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh Presiden.”

Perampokan dan penjarahan yang dilakukan militer Indonesia digambarkan Djopari sebagai berikut.

“…Belanda waktu berangkat meninggalkan Irian Barat, meninggalkan segala sesuatu yang merupakan sarana umum dan milik pribadi kepada pemerintah setempat serta kenalan atau bawahannya. Dalam hal ini adalah berbagai perlengkapan militer di asrama-asrama militer, perlengkapan di kantor-kantor pemerintah, sarana-sarana di lapangan terbang dan pelabuhan, perlengkapan rumah dinas lengkap dan rumah-rumah pribadi lengkap. Setelah tanggal 1 Mei 1963 masyarakat di kota-kota Jayapura, Biak Manokwari dan Sorong menyaksikan berbagai fasilitas untuk digunakan di Irian Jaya itu diangkut ke daerah Indonesia lain menggunakan transportasi yang ada apakah itu tempat tidur, kasur, mesin cuci, kaca nako, wash tafel, oven, sepeda, vesva, kipas angin, tangga pesawat terbang di lapangan terbang internasional Mokmer Biak, dan dok apung di Manokwari.” (Djopari, 1993, hal.83, baca: Yoman, Pintu Menuju Papua Merdeka: 2001, hal.49).

Filep Karma dalam bukunya: “Seakan Kitorang Setengah Manusia” mengatakan:

“…Mereka (baca: Indonesia) memandang, menganggap dan memperlakukan orang Papua sebagai setengah manusia, tidak diakui sebagai manusia pada umumnya.”

“Kemudian terjadi perampasan hak-hak orang Papua, antara lain tanah, posisi di pemerintahan, atau pun perusahaan-perusahaan swasta, yang dimiliki orang Papua. Perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang diambil alih.”

“Contoh, dulu di Papua, ada perusahaan Nieuwnhuijs, yang dimiliki keluarga saya, Rumpaisum itu diambil alih oleh orang asal Manado. Sekarang perusahaan itu milik mereka, bergerak dalam ekspedisi muatan kapal laut.”

“Contoh lain, di Jayapura, di Jalan Irian-kalangan pejuang sebut Jalan Merdeka-hampir semua toko yang dimiliki orang Papua pada tahun 1960-an, sekarang bukan orang Papua lagi. Toko-toko tersebut sudah berpindah tangan kepada non-Papua. Diambil alih dengan cara kasar. Kadang dengan menuduh orang Papua tersebut OPM, maka saat itu ditangkap, semua asetnya berpindah tangan ke non-Papua.”

“Contoh lain lagi. Sebuah pompa bensin Samudera Maya di Dok V Bawah, Jayapura, milik seorang Belanda. Ketika Belanda pulang, sekitar tahun 1961 dan 1962, pemiliknya menyerahkan pompa bensin kepada Herman Wayoi, lengkap dengan semua surat-surat hak kepemilikan dan izin usaha. Sewaktu masuk tentara Indonesia, pomba bensin tersebut diambil paksa dari Herman Wayoi. Dia dituduh OPM, ditahan oleh militer, lalu tanpa sidang, beliau dipenjara dalam penjara militer beberapa tahun. Perusahaan tersebut tetap jadi milik Angkatan Darat.” (Karma, 2015, hal.7-8, baca: Melawan Rasisme Dan Stigma di Tanah Papua, 2020, hal.220)

Lazarus Sawias menggambarkan kehidupan orang Asli Papua sebelum Indonesia menduduki dan menjajah Papua.

“Kita pernah punya perusahaan pengadaan kayu di Manokwari untuk mensupplay kebutuhan kayu buat rumah-rumah di Papua. Di sini juga ada galangan atau doking kapal terbesar di Pasifik Selatan. Di sini, di New Guinea, sekarang West Papua, tepatnya di Hamadi ada sekolah Zeevaart (Sekolah Pelayaran) pemuda-pemudi dari Pasifik Selatan menimba ilmu di sekolah ini. Kita juga punya Rumah Sakit di Dok 2 Hollandia (Jayapura) termewah dan terlengkap di Pasifik Selatan, pasien-pasien dari Pasifik Selatan dapat dirujuk di Rumah Sakit ini. Semuanya hancur setelah Indonesia menduduki dan menjajah Papua.” (Yoman:2020,hal.221).

Pada tahun 1965-1968 di Saosapor, Werur, Kwoor dan Fev, Tambrauw, pasukan ABRI memotong leher orang dan membawa kepala itu keliling seluruh kampung untuk teror dan intimidasi orang asli Papua supaya dalam Pepera 1969 memilih Indonesia. Bahkan di Sorong ABRI menembak mati Otniel Safkaur, Abner Asmuruf, Yohanes Kareth, Kristian Kareth, Saul Kareth, Kalep Jepse, Kosmos Nauw, Adam Kambuaya, Elia Kambuaya, Musa Keba, Adam Korain, Howard Jitmau dan Sehu Jitmau dan masih banyak lagi di seluruh Tanah Papua.

Piter Sirandan saksi sejarah yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan Pepera 1969, pada awal Desember 2009, setelah membaca buku penulis: “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (2007), memberikan kesaksian:

“Pak Yoman, saya tiba di Jayapura, 1 Desember 1964. Saya menyaksian ABRI menembak mati Elly Uyok di Bioskop Rex (sekarang: Kantor Pos Jayapura). Saya ikut angkat mayat itu dan darahnya tampias ke baju saya.

Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang Papua yang mau berkata benar waktu itu. Kami benar-benar menipu orang Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka.

Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan Pepera 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan.

Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000; ( tujuh juta) dari pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan Pepera 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka.”
(Sumber: Yoman, Integrasi Belum Selesai, 2010, hal. 91-92; Yoman: Gereja dan Politik di Papua Barat, 2011, hal. 21; Yoman: Saya Bukan Bangsa Budak, 2012, hal.177).

WAJAH INDONESIA YANG SEBENARNYA DI TANAH PAPUA sudah dikenal sejak 1 Mei 1963 seperti digambarkan dalam artikel ini. Dan wajah brutal dan kejam itu sudah berurat akar dan menjadi gaya hidup Indonesia di Tanah Papua. Terbukti dengan operasi militer Indonesia di Nduga-Papua atas perintah Negara. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memberikan perintah untuk TNI melaksanakan operasi.

“Tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua. Tumpas hingga akar” (Sumber: DetikNews/5/12/2028).

Presiden juga didukung oleh Wakil Presiden H.Jusuf Kalla dan ia memerintahkan:

“Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak.” (Sumber: Tribunnews.com/6/12/2018).

Perintah operasi militer dari Presiden Republik Indonesia didukung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo:

“…DPR usul pemerintah tetapkan Operasi Militer selain perang di Papua.” (Sumber: Kompas.com/13/12/2018).

Perintah operasi militer diperkuat oleh
Menkopolhukam, H. Dr. Wiranto:

“Soal KKB di Nduga Papua, kita habisi mereka.” (Kompas.com/13/12/2018).

Sementara Kapolri Jenderal Dr. Muhammad Tito Karnavian (sekarang: Menteri Dalam Negeri) lebih cerdas, intelektual, rasional, berhikmat dan memberikan nasihat bijak:

“Kasus tersebut jangan dibesarkan dinasionalisasi, karena itu yang ditunggu oleh pihak mereka (OPM). Untuk memancing penetapan sebagai Operasi Militer melawan gerakan separatis.”

Lebih lanjut disarankan dalam aspek historis: ” Menurut sejarah, Papua masuk ke Indonesia melalui proses resolusi PBB. Sehingga untuk memudahkan mengangkat Papua ke Sidang PBB adalah dengan dalil terjadinya pelanggaran HAM, terjadi pembantaian oleh militer dan bahkan genosida.”

“Bila itu terjadi, maka ditetapkan darurat militer, kemudian terjadi pelanggaran HAM, kemudian itu maju ke Sidang PBB dan voting, maka dipastikan Indonesia bakal kehilangan Papua.” (Sumber: Swararakyat.com/06/12/2018).

Kekejaman dan kejahatan penguasa Indonesia ini telah melahirkan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia ada 4 pokok akar masalah Papua. Pemerintah Republik Indonesia HARUS menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Melihat realitas yang kejam dan brutal ini, Prof. Dr. Franz Magnis menegaskan:

“Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Franz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).

Kekejaman dan kejahatan penguasa kolonial moderen Indonesia telah menjadi luka membusuk dan luka bernanah dalam tubuh Indonesia.

Pastor Frans Lieshout, OFM menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan penuh rakyat dan bangsa West Papua sebelum Indonesia datang menduduki dan menindas sebagai berikut:

“Mereka sudah mengetahui semuanya, tentang membangun rumah, tentang membuka kebun; dalam lembah ini telah dibangun sebuah masyarakat yang sudah bertahan tak kurang dari berabad-abad lamanya. Mereka sama sekali tidak memerlukan kami.” (2020: hal.597)

Pastor Frans Lieshout melihat bahwa “Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (2020:601).

“Ada pepatah: “Meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, satu waktu, kebenaran itu akan mengalahkannya” (Prof. Dr. Jacob E. Sahetapy, S.H.,MA).

Solusi untuk mengobati luka bernanah dan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia ialah Pemerintah Republik Indonesia dan ULMWP duduk satu meja untuk perundingan damai tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral untuk menemukan solusi damai yang permanen.

Selamat membaca. Waa…waa..waa..

Ita Wakhu Purom, Sabtu, 19 September 2020

Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____

Share :

Baca Juga

Article

DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) MENDUKUNG ULMWP SEBAGAI RUMAH BERSAMA PERJUANGAN KEADILAN, MARTABAT KEMANUSIAAN, HAK POLITIK UNTUK PERDAMAIAN PERMANEN RAKYAT & BANGSA WEST PAPUA
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Ralat/koreksi: Dalam artikel ini ada ĺKutipan pandangan Theo van den Broek: yang benar dan seharusnya”….Dan, hal ini BUKAN berita baik bagi Papua.”
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Selama 58 Tahun Sejak 1 Mei 1963 Indonesia Berhasil Melahirkan Enam Sikap Perlawanan Rakyat Papua
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

RAKYAT DAN BANGSA WEST PAPUA HIDUP DALAM PENJARA MITOS-MITOS & IDEOLOGI KOLONIAL BANGSA INDONESIA

Article

Penulis sudah sekolah. Karena sudah sekolah

Article

OTONOMI KHUSUS 2001 SUDAH MENJADI JENAZAH/MATI SEDANG DIPAKSA PASANG OXYGEN UNTUK BERTAHAN BERNAFAS SEMENTARA WAKTU DENGAN REVISI DUA PASAL UU OTSUS

Article

DILARANG JUAL TANAH ATAU JANGAN MENJUAL TANAH (Kejadian 2:15)

Article

WEST PAPUA MERUPAKAN WILAYAH PASAR KEKERASAN MILITER DAN KEPOLISIAN INDONESIA