Home / Article

Tuesday, 30 November 2021 - 09:51 WIB

Artikel HUT 60 Tahun Bangsa Papua 1 Desember 1961- 1 Desember 2021

Morning Star flag at Jayapura, Papua province

Morning Star flag at Jayapura, Papua province

Artikel HUT 60 Tahun Bangsa Papua 1 Desember 1961- 1 Desember 2021

TNI-POLRI JANGAN SIBUK URUS SIMBOL-SIMBOL BANGSA PAPUA

(TNI-Polri jangan merawat, memelihara dan mempertahankan Papua yang telah menjadi LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia)

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

Pembukaan Mukadimah UUD 1945 menyatakan:

“Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapiskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadialan.”

Dengan dasar konstitusi bangsa Indonesia telah menjamin dan memberikan ruang dan kesempatan untuk kemerdekaan setiap bangsa, maka, ” pendudukan dan penjajahan bangsa kolonial modern Indonesia atas bangsa Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Undang-undang Negara Republik Indonesia dapat menjamin untuk REFERENDUM bagi bangsa Papua Barat yang sedang berjuang untuk pengakuan dan pengembalikan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa Papua Barat pada 1 Desember 1961 yang dianeksasi oleh Indonesia dengan agresi militer.

Dari alun-alun Yogjakarta pada 19 Desember 1961, Ir. Soekarno menyatakan Tiga Komando Rakyat (Trikora). Salah satu nomor penting yang diakui Presiden pertama Indonesia dalam pidato resminya ialah:

“BUBARKAN NEGARA PAPUA BUATAN BELANDA. 

Dalam perjalanan para penguasa kolonial menambah satu kata, yaitu: “Boneka”, jadi sekarang sering dikenal dengan:

“BUBARKAN NEGARA ‘BONEKA’ BUATAN BELANDA.”

Negara Papua yang lengkap dengan atribut kenegaraan dan kebangsaan seperti : Bendera Bintang Kejora; Lagu Hai Tanahku Papua;  Simbol bangsa Burung Mambruk, Mata uang Gulden, dan lengkap dengan anggota Parlemen New Guinea Raad dianeksasi dan dibubarkan.

Proses dan fakta sejarah ini tidak bisa dihapuskan dan dihilangkan dengan moncong senjata, apalagi dengan cara-cara sibuk urus dan larang simbol-simbol bangsa Papua Barat.

Ada vidio beredar, ada beberapa anggota TNI menahan orang asli Papua yang menggunakan gelang di tangan dengan  simbol Bendera Bintang Kejora dan disuruh ambil parang dan diminta potong dan anak itu ambil parang dan memotong gelang di tangannya. Suara anggota TNI terdengar jelas:

“Ambil parang itu, potong gelang di tanganmu itu. Saya minta di hutan ini tidak ada orang yang memakai gelang atau noken yang menggunakan simbol bintang kejora.”

BACA JUGA  SKENARIO KONFLIK ORIZONTAL TELAH GAGAL DI AIRPORT WAMENA, MINGGU, 15 NOVEMBER 2020

Anggota TNI/Polri  yang miskin ide, inovasi dan kreativitas seperti penguasa mereka yang tidak mampu dan tidak sanggup menyelesaikan akar persoalan Papua yang sesungguhnya dan telah menjadi LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH dalam tubah bangsa Indonesia . Anggota TNI dan para penguasa berfikir bahwa tindakan teror, intimidasi dan pemaksaan itu sebagai suatu prestasi dan keberhasilan. Tapi,  perilaku itu sesungguhnya anggota TNI/Polri menyatakan kebodohan dan kemiskinan keilmuan mereka.

Aparat keamanan perlu sadar dan belajar banyak dari berbagai bentuk kesalahan dan kejahatan. Belajar dan koreksi diri dan memperbaiki  kekerasan yang berbasis diskriminasi rasial yang telah menjadi LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH dalam tubuh bangsa Indonesia. TNI/Polri jangan memelihara, merawat dan mempertahankan LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH ini. Perilaku ini sangat memalukan karena tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan modernisasi dewasa ini. Penjajahan primitif, kuno dan ketimggalan zaman harus dibuang ke tempat tong “sampah” karena sudah LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH.

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno dengan tepat mengatakan:

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah LUKA MEMBUSUK di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme).

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).

Penyebab LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH dalam tubuh bangsa Indonesia sudah ditemukan  dan dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu empat akar sejarah konflik atau akar kekerasan Negara di Papua. Empat pokok akar konflik dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008),  yaitu:

BACA JUGA  Mari, Kita Didik Rakyat Indonesia Bahwa Penguasa Indonesia Adalah Bangsa Kolonial Modern Yang Menduduki & Menindas Rakyat & Bangsa Papua Sejak 1 Mei 1963-Sekarang

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini,  Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam seruan moral pada 21 November diserukan, sebagai berikut:

“Miminta kepada Dewan HAM PBB (Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun.”

“Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme sistemik pada orang asli  Papua yang terus-menerus meningkat.”

“Presiden Joko Widodo tetap konsisten mewujudkan statemennya pada 30 September 2019 untuk berdialog dengan kelompok Pro Referendum, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki pada 15 Aguatus 2005.”

Akhir dari artikel ini, saya Mengucapkan:

SELAMAT MERAYAKAN/MEMPERINGATI  1 DESEMBER 1961-1 DESEMBER 2021 SEBAGAI HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RAKYAT DAN BANGSA PAPUA BARAT KE-60.

Anjing menggonggong di belakang, saudagar (ULMWP) terus melaju dengan inovasi dan kreativitasnya serta ide-ide baru untuk pengakuan kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat. Dunia ini bukan hanya milik Indonesia, dunia ini milik bangsa Papua dan milik semua bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Para pembohong, pencuri, perampok, pembunuh, penjahat tidak perlu ditakuti, tapi seganilah dan takutilah orang-orang benar yang mengatakan kebenaran dan yang memperjuangkan keadilan, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat dan kedamaian bersama.

Doa dan harapan saya, tulisan ini membuka wawasan  para pembaca. Selamat mengecap dan menikmati tulisan ini.

Ita Wakhu Purom, Senin,  30 November 2021

Penulis:

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)
  2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
  3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
  4. Aliansi Baptis Dunia (BWA).

Share :

Baca Juga

images

Article

RASISME SISTEMIK: AKAR MASALAH PAPUA YANG MERUPAKAN WATAK PENGUASA INDONESIA & RAKYATNYA
Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA

Article

Tiga Dob Di Papua  Tidak Akan Berjalan Baik Atau Akan Kandas Di Tengah Jalan
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

OTONOMI KHUSUS NOMOR 21 TAHUN 2001 BUKAN UNDANG-UNDANG KEUANGAN: PEMERINTAH INDONESIA JANGAN MENGUKUR MARTABAT ORANG ASLI PAPUA DENGAN NILAI UANG DAN JANGAN MENGABURKAN AKAR PERSOALAN PAPUA DENGAN PROMOSI NILAI UANG Rp 94,24 TRILIUN RUPIAH
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

STATUS QUO & QUO VADIS KEKUASAAN KOLONIALISME MODEREN INDONESIA DI PAPUA SELAMA 57 TAHUN SEJAK 1963

Article

AMANAT PRESIDEN BAPTIS DI AGAMUA, PADA 16 FEBRUARI 2020: WAJIB 1 APRIL RP 50.000 TIAP ORANG TERMASUK BAJI DALAM RAHIM
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

KEDAULATAN NKRI BERLAWANAN/BERTOLAK BELAKANG DENGAN KEDAULATAN MANUSIA PAPUA

Article

Artikel Hasil Pepera 1969 Di Papua Tidak Pernah Disahkan PBB Tapi Hanya Take Note (Dicatat) Dan Pendudukan Indonesia Di Papua Illegal
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Indonesia Sedang & Akan Dihakimi Komunitas Internasional Tentang Rasisme, Militerisme, Ketidakadilan, Pelanggaran Berat Ham Dan Kolonialisne Terhadap Rakyat & Bangsa Papua