DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) MENDUKUNG PENUH PERUNDINGAN DAMAI PRESIDEN RI DENGAN KELOMPOK PRO REFERENDUM (ULMWP) DIMEDIASI PIHAK KETIGA YANG NETRAL
Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman,MA
Kami apresiasi inisiatif Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia berinisiatif dan mendorong Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo untuk membuka ruang dialog dengan rakyat dan bangsa Papua Barat.
Para pembaca perlu mengetahui bahwa niat baik untuk bertemu dengan Pro-Kemerdekaan itu sudah disampaikan Presiden Ir. Joko Widodo pada 30 September 2019.
Niat baik presiden Republik Indonesia, bapak Ir. Joko Widodo sudah disambut baik oleh Tuan Benny Wenda, Ketua ULMWP dan Presiden Pemerintahan Sementara Bangsa Papua Barat.
Permintaan dan persyaratan yang disampaikan Tuan Benny Wenda, Ketua ULMWP dan Presiden Pemerintahan Sementara Bangsa Papua Barat dalam dua versi, sebagai berikut:
PEMERINTAHAN SEMENTARA PERSATUAN GERAKAN PEMBEBASAN UNTUK PAPUA BARAT (ULMWP)
Sekretariat Internasional, Jalan Winston Churchill, 1571 Port Vila, Republik Vanuatu.
Tanggapan Ketua ULMWP atas laporan Presiden Widodo bersedia menggelar rapat 7 Oktober 2019.
Saya, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mengetahui pemberitaan media bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia mengadakan pertemuan dengan ULMWP.
Namun, kami belum menerima surat resmi dari Presiden yang meminta pertemuan. Saya berharap dia bersedia duduk bersama saya untuk membahas masa depan West Papua.
Orang-orang Papua Barat telah dikhianati oleh janji-janji palsu Indonesia selama beberapa dekade. Indonesia menempati tanah kami, membunuh ratusan ribu orang Papua Barat, dan kemudian mengklaim mereka ingin ‘berbicara’.
Kami tidak akan tertipu oleh sikap ramah dan jabat tangan sementara orang-orang kami dibunuh di Nduga, di Wamena, di Jayapura. Kami sudah duduk bersama Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional.
Kami sudah mengangkat masalah West Papua di MSG dan forum internasional lainnya, tetapi Indonesia tidak menunjukkan kesediaan untuk benar-benar menyelesaikan akar penyebab konflik.
Indonesia belum menunjukkan kesediaan yang tulus untuk terlibat – satu-satunya tanggapan mereka adalah membunuh orang-orang kami, merusak tindakan Kepulauan Pasifik, dan menyebarkan propaganda tentang gerakan tersebut.
Oleh karena itu, agar pertemuan yang tulus dapat berlangsung, Presiden Widodo harus menunjukkan keseriusan dalam menangani akar permasalahan di Papua Barat.
ULMWP hanya akan mempertimbangkan untuk bertemu dengan Presiden setelah hal-hal berikut terjadi:
1. Tuntutan lama rakyat West Papua untuk referendum penentuan nasib sendiri tentang kemerdekaan termasuk dalam agenda pertemuan;
2.Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga (misalnya, diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara pihak ketiga yang disepakati);
3. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi Papua Barat sesuai dengan seruan yang dibuat oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019;
4.Semua tambahan 16.000 personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segera ditarik;
5.Semua tahanan politik dibebaskan, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, dan semua mahasiswa yang telah ditangkap selama pemberontakan baru-baru ini;
6.Semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM dicabut.
Indonesia selalu mengabaikan keinginan rakyat West Papua. Pada tahun 1962, Belanda, Amerika Serikat dan PBB menyerahkan kami ke Indonesia tanpa berkonsultasi dengan satu pun orang Papua Barat.
Pada tahun 1969, kami dijanjikan referendum yang bebas dan adil, dan ini direbut dari kami oleh Negara Indonesia.
Seruan kami untuk kebebasan, keadilan dan referendum untuk menentukan nasib kami sendiri telah diabaikan oleh Indonesia sejak saat itu.
Agar kami percaya bahwa ini telah berubah, Indonesia harus menunjukkan itikad baik dan menyetujui pra-kondisi kami.
Keinginan kami untuk mencapai referendum demokratis, untuk menegakkan hak kami untuk menentukan nasib sendiri, tidak pernah sekuat ini.
Benny Wenda : Ketua ULMWP
Di bawah ini linknya versi aslinya atau versi Inggris, sebagai berikut:
Disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, komunitas internasional yang peduli dengan perjuangan keadilan, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat untuk kehidupan bersama lebih harmonis dan kedamaian permanen di Tanah Papua, bahwa DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) sudah menyampaikan Surat Resmi pada 7 Oktober 2020 kepada Presiden Republik Indonesia untuk Perundingan Damai dengan ULMWP.
Dalam Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo Selaku Panglima Tertinggi TNI/POLRI Rakyat Papua Bukan Musuh NKRI, Stop REMILITERISASI Tanah Papua dan Tindaklanjuti Janji Presiden Bertemu Kelompok Pro-Referendum.
Bunyi surat Dewan Gereja Papua (WPCC) sebagai berikut:
“Dalam semangat yang sama, Dewan Gereja Papua telah menyampaikan Jalan Perundingan Damai, melalui Surat Gembala 26 Agustus 2019, yang mendesak Pemerintah RI untuk menunjukkan keadilan kepada rakyat Papua dengan solusi: berunding dengan ULMWP sebagaimana jalan perundingan yang pernah ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam menghadapi Konflik Berdarah dengan Aceh yang berakhir dengan Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.”
Surat Gembala tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibacakan oleh Dewan Gereja Papua di depan Panglima TNI dan Kapolri di Swissbellhotel, sebagai berikut:
“Kami meminta untuk KEADILAN dari Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelesaian masalah Papua seperti telah ditunjukkan kepada GAM di Aceh. Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan berperan mendukung dialog dengan GAM dimediasi oleh pihak internasional, sementara ULMWP diberikan stigma KKB dan diperhadapkan dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP dinediasi pihak ketiga yang netral.”
Pemerintah Indonesia perlu dicatat baik, dan juga ingat baik-baik, mengerti baik-baik serta sadar baik-baik ialah satu-satunya wilayah yang dimasukkan ke dalam wilayah di Indonesia dengan keterlibatan komunitas internasional dan PBB ialah wilayah Papua, yang sekarang disebut provinsi Papua. Oleh karena itu, untuk penyelesaian persoalan konflik Indonesia-Papua merupakan satu keharusan untuk melibatkan pihak ketiga untuk memediasi perundingan damai yang setara Indonesia-ULMWP.
Tidak ada alasan Indonesia menghindar, karena Indonesia sebagai anggota PBB harus patuhi desakan 85 Negara dan Uni Eropa untuk mengijinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua. Indonesia juga sudah menjadi Asociated member MSG sehingga perlu dengan juga permintaan Negara-Negara MSG.
Persoalan Papua bukan persoalan internal Indonesia, karena persoalan Papua sudah berdimensi internasional dan persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marginalisasi, dan rasisme serta diskriminasi.
Apakah opini dialog ini hanya akal-akalan Indonesia dalam keadaan panik dan ketakutan untuk berusaha menghindar dan menghambat desakan 85 Negara, Uni Eropa untuk kunjungan Pelapor Khusus Komisi HAM PBB ke Papua?
Perkembangan dan kemajuan ULMWP sekarang ini sudah berada bersama MSG, PIF, ACP, Uni Eropa dan PBB.
ULMWP telah menjadi wadah politik resmi milik rakyat dan bangsa Papua Barat dan didukung oleh Dewan Gereja Papua (WPCC), Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC), Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk keadilan, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat dan perdamaian permanen di Tanah Papua.
Artinya ULMWP tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan WPCC, PCC, WCC, MSG, ACP, Uni Eropa dan PBB.
Doa dan harapan penulis, tulisan ini menjadi berkat dan semoga ada pencerahan baru.
Ita Wakhu Purom, Kamis, 10 Meret 2022
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
