Artikel: Pencerahan untuk umat TUHAN
DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) MENDUKUNG ULMWP SEBAGAI RUMAH BERSAMA PERJUANGAN KEADILAN, MARTABAT KEMANUSIAAN, HAK POLITIK UNTUK PERDAMAIAN PERMANEN RAKYAT & BANGSA WEST PAPUA
Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA
Tulisan ini untuk memberikan pencerahan dan juga meyakinkan umat Tuhan, lebih khusus rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke dan yang ada di Luar Negeri dan juga kepada para pendukung rakyat Papua yang sedang berdiri bersama umat Tuhan yang memperjuangkan keadilan, martabat kemanusiaan, hak politik, dan kedamaian permanen dan melawan ketidakadilan, rasisme dan pelanggaran berat HAM.
Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung ULMWP karena selama 50 tahun lebih rakyat dan bangsa West Papua berjuang secara kelompok-kelompok dan itu memperpanjang penderitaan rakyat karena belum ada wadah politik yang memayungi dan mempersatukan para pejuang keadilan, hak asasi manusia dan perdamaian.
ULMWP dibentuk pada 7 Desember 2014 di Vanuatu dengan menyatukan Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua, NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation, WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (National Parliament of West Papua, NPWP) adalah kemenangan GEMILANG yang mematahkan siasat musuh yang selalu memecah belah perjuang rakyat dan bangsa West Papua.
Peristiwa 7 Desember 2014 di Vanuatu ini, seluruh rakyat dan bangsa West Papua menyatakan dengan Kepala Tegak Berdiri sebagai sebuah bangsa kepada Indonesia, kepada MSG, PIF, ACP dan kepada seluruh dunia, bahwa kami rakyat dan bangsa West Papua sebagai bangsa bermartabat dan terhormat telah bersatu dan membuat rumah besar, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Karena ULMWP sebagai Rumah Besar, Honai Besar, Perahu Besar sebagai rumah bersama, rakyat dan bangsa West Papua, maka Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung dan memberikan rekomendasi secara resmi kepada Dewan Gereja Dunia (WCC) pada 16 Februari 2019. Tujuannya Dewan Gereja Dunia mendoakan dan mendukung perjuangan keadilan, pedamaian dan hak penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa West Papua dengan jalan damai dan demokratis dengan menggunakan kaidah-kaidah internasional.
Peter Prove sebagai Ketua Delegasi Dewan Gereja Dunia (WCC) yang berkunjung ke West Papua dari tanggal 17-19 Februari 2019 telah dipercayakan menjadi juru bicara atas mandat surat resmi dari Dewan Gereja Papua (WPCC) kepada Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk berbicara diberbagai forum resmi internasional tentang persoalan ketidakadilan, rasisme dan pelanggaran berat HAM dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua.
Isi surat mandat Dewan Gereja Papua (WPCC) kepada Dewan Gereja Dunia (WCC) sebagai berikut:
1. Asking for the World Council of Churhes (WCC) to encourage a dignified and peaceful dialogue between of government of the Republik Indonesia and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) in resolving political issues with the alignment of the Act of Free Choice of 1969 history involving more neutral third parties;
2. Requesting the World Council of Churches (WCC) to encourage the UN to resolve cases of humanitarian crimes in Tanah Papua since 1969 until now;
3. Encouraging the World Council of Churches (WCC) to take concrete steps towards resolutions that have been decided at the council meeting of the Central Committee of World Council of Churches;
4. Asking the World Council of Churches to call on the Indonesia Government to stop the excessive security approach, building infrastructure and military instalations in Tanah Papua;
5. Asking the World Council of Churches (WCC) to call on the Indonesia Government to stop excessive exploitation of forests and nature, which has a negative impact on the preservation of natural resources and the indigenous people as well as the world communoty.
(Keterangan: Rekomendasi dibuat dan ditanda tangani oleh Dewan Gereja Papua pada tanggal 16 Februari 2019 dan diserahkan kepada Dewan Gereja Dunia pada 17 Februari 2019).
Dewan Gereja Papua (WPCC) dengan konsisten dan terus-menerus menyuarakan suara gembala dengan mendorong pemerintah Republik Indonesia mengadakan perundingan damai dengan ULMWP. Suara para gembala umat itu tertuang dalam surat-surat sebagai berikut:
1. Surat tertanggal, 26 Agustus 2019 berbunyi:
“We ask for the justice of the Republic of Indonesia in addressing the Papua problem as shown to GAM in Aceh. Vice President Yusuf Kalla actively encouraged dialogue with GAM mediated by the international side, while ULMWP was stigmatized by the KKB and faced a military approach. Therefore, we demand that the Indonesian government dialogue with ULMWP mediated by neutral third parties.”
2. Surat tertanggal, 13 September 2019, berbunyi:
“Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan Seruan Gembala yang pada tanggal 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura.”
3. Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal, 1 Oktober 2019, berbunyi:
“Agar masalah Papua diselesaikan dengan perundingan damai sebagai mana yang Pemerintah Indonesia sudah melakukan dengan Aceh/GAM yang berakhir dengan Perjanjian Helsinky. Dalam semangat demikian kami sudah menyarahkan Surat Gembala kami tertanggal 26 Agustus 2019 kepada Kapolri dan Panglima TNI; butir 6 Surat Gembala mendesak agar Pemerintah Indonesia bertindak adil terhadap Papua dengan berundingan dengan ULMWP yang bisa melahirkan Perjanjian Sydney, New York atau Washington atau Amsterdam (tergantung tempat mana yang disepakati oleh ULMWP dan NKRI).
4. Surat tertanggal, 13 Oktober 2019, berbunyi:
“As the best solution to stop the prolonged conflict in the Land of Peace, we reaffirm the contents of the Pastoral Letter dated August 26, 2019, that is, we demand that the Gomernment of Indonesia must hold formal dialogue with ULMWP mediated by a neutral third party (international) as they help a Dialogue with the people of Aceh.”
5. Surat Terbuka 7 Oktober 2020 Kepada Presiden Joko Widodo Selaku Panglima Tertinggi TNI/POLRI: Rakyat Papua Bukan Musuh NKRI, Stop Remiliterisasi Tanah Papua dan Tindaklanjuti Janji Presiden untuk Bertemu Kelompok Pro-Referendum Papua. Bunyinya sebagai berikut:
“Dewan Gereja Papua telah menyampaikan jalan Perundingan Damai, melalui Surat Gembala 26 Agustus 2019, yang mendesak Pemerintah RI untuk menunjukkan keadilan kepada rakyat Papua dengan solusi: berundingan dengan ULMWP sebagaimana jalan Perundingan yang pernah ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam menghadapi Konflik Berdarah dengan Aceh yang berakhir dengan Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.”
“Dan kepada Bapak Presiden Jokowi, kiranya Pancasila & Instrumen HAM bisa memberi Bapak pijakan untuk mewujudkan janji Bapak Presiden Jokowi untuk ‘bertemu dengan kelompok Papua Pro-Referendum’ tanggal 30 September 2019 lalu.”
Posisi Dewan Gereja Papua (WPCC) semakin menjadi JELAS dan TERANG untuk seluruh umat Tuhan di Tanah West Papua dari Sorong-Merauke dan yang berada di Luar Negeri pada Sabtu, 2 Januari 2021 Moderator Dewan Gereja Papua, Pdt. Dr. Benny Giay menegaskan kepada Tim Kerja Petisi Rakyat Papua (PRP), bahwa:
“Persoalan Papua sudah diambil oleh orang lain, bukan diurus oleh orang Papua sendiri. Kita tidak bisa berada pada pola lama. Kita berada dalam era sudah berubah. Perjuangan sekarang bukan perjuangan kelompok seperti dulu. Komunitas internasional sudah tangkap apa yang sudah dibuat oleh pimpinan ULMWP pada 1 Desember 2020 di Inggris. Saya tertinggal banyak. Banyak hal yang saya belum ikuti. Dunia memang cepat bergerak Kita harus bermain ikuti irama global. Deklarasi Benny Wenda ditangkap oleh orang lain dan mereka memanfaatkan deklarasi itu dan menekan Indonesia. Coba baca media-media bahasa Inggris. Ini tidak main-main. Sekarang banyak orang sudah mengerti persoalan Papua. Banyak orang mendukung orang Papua secara global. Bagaimana kita jaga dan dukung ULMWP. ULMWP lahir setelah 50 tahun lebih orang Papua berjuang dengan kelompoknya masing-masing. Tidak ada orang yang lawan ULMWP, karena ULMWP wadah milik rakyat Papua, bukan milik perorangan, kelompok atau suku. Kalau ada masalah internal selesaikan sesuai aturan ULMWP yang ada, tapi jangan merusak atau mengganggu ULMWP dengan berbicara sani-sini dengan media.”
Umat Tuhan di seluruh Tanah West Papua dan yang berada di Luar Negeri, yakinlah, sekarang domba-domba tidak berjalan sendiri dalam menggumuli dan berjuang demi kehormatan martabat kemanusiaan orang asli Paoua dan melawan ketidakadilan, rasisme, kekerasan negara, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran berat HAM dan mitos-mitos atau stigma separatis, makar, opm dan kkb yang selama ini merendahkan harkat dan kemanusiaan kami.
Moderator Dewan Gereja Papua (WPCC) Pdt. Dr. Benny Giay ingatkan Tim PRP
dengan pernyataan, bahwa “Deklarasi Benny Wenda ditangkap oleh orang lain dan mereka memanfaatkan deklarasi itu dan menekan Indonesia. Coba baca media-media bahasa Inggris. Ini tidak main-main. Sekarang banyak orang sudah mengerti persoalan Papua. Banyak orang mendukung orang Papua secara global.”
Ada beberapa media asing yang dilist oleh Dewan Gereja Papua (WPCC) yang dimaksudkan oleh Moderator Dewan Gereja Papua, sebagai berikut:
