DOB Provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pengunungan Tengah merupakan upaya terakhir pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia

Realitas Politik Bukan Provokasi

KAMI MASIH ADA DAN HIDUP DI ATAS TANAH LELUHUR KAMI: TULANG BELULANG, AIR MATA, TETESAN DARAH DAN PENDERITAAN BANGSA KAMI ADALAH KEKUATAN DAN SENJATA UNTUK KAMI MERAIH MARTABAT KEMANUSIAAN KAMI DENGAN CARA-CARA TERHORMAT

(Rakyat dan bangsa Papua PASTI MERDEKA lepas dari Indonesia dan Tiga Provinsi Boneka Indonesia Adalah upaya Terakhir untuk mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia)

Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA

Rakyat dan bangsa Papua dan seluruh rakyat Indonesia perlu mengerti bahwa pengesahan DOB Provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pengunungan Tengah merupakan upaya terakhir pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia.

KARENA, Indonesia telah GAGAL dalam diplomasi di tingkat internasional dan tidak memiliki  argumentasi hukum dan politik yang kuat untuk mempertahankan Papua ke dalam wilayah Indonesia.

Indonesia HANYA bisa gunakan diplomasi berbasis KEBOHONGAN dan  UANG untuk tutup mulut para diplomat asing. Contoh terbaru, polisi Indonesia bawa uang darah dan uang hasil emas dari Papua 1 milyar pergi tutup mulut Sekretaris Jenderal MSG di Vanuatu.

Pemekaran tiga DOB lagi sebagai MESIN pemusnahan orang asli Papua dengan membangun basis-basis militer dan kepolisian, mendatangkan migran untuk menjadi penduduk dan untuk bekerja dan untuk menduduki Tanah  Papua.

Ini bukti dan wajah sesungguhnya   penguasa Indonesia yang berwatak FASIS, RASIS, KOLONIAL MODERN, BARBAR DAN KRIMINAL yang berbudaya militer. Karena tidak mengindahkan suara rakyat dan bangsa Papua. Tidak menghormati suara nurani rakyat Papua.

Pertanyaannya ialah darimana pembiayaan tiga DOB ini? Apakah anggaran tiga DOB ini dari utang Luar Negeri 7.000 Triliun itu?

Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar dan berat, yaitu:

1. Beban utang Luar Negeri sebesar Rp 7.000 Triliun.
2. Ada tekanan dari 84 Negara, Uni Eropa, dan PBB untuk Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.
3. Rakyat Indonesia, terutama Generasi muda Indonesia sudah mengerti akar sejarah kekerasan di Papua.
4. Parlemen Belanda, bekas penjajah Indonesia mengundang Benny Wenda sebagai Ketua ULMWP dan pada 6 April 2022 diakui sebagai  Inherim Provisional Goverment (Pemerintahan Sementara Papua Barat).
5. Rakyat dan bangsa Papua menolak DOB di seluruh Tanah Papua.
6. Pemekaran tiga DOB tanpa jumlah penduduk atau tidak memenuhi syarat jumlah penduduk untuk sebuah provinsi.
7. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat terbatas.
8. Banyak orang mengetahui akar sejarah kekerasan Negara Indonesia di Papua.

KESIMPULAN

Walaupun di atas TANAH ini akan ada HANYA tertinggal 1 atau 2 orang asli Papua, Papua Barat PASTI Merdeka sebagai bangsa berdaulat lepas dari bangsa kolonial modern Indonesia.

Dengan keyakinan itu 11 tahun lalu, pada 2011, dalam buku saya berjudul: WEST PAPUA: PERSOALAN INTERNASIONAL, saya abadikan iman, doa, harapan, impian, cita-cita dan kerinduan hati, sebagai berikut:

“SAYA TAHU, saya mengerti dan saya,sadar apa yang saya baktikan ini. Karena itu, Anda yakin atau tidak yakin, Anda percaya atau tidak percaya, Anda suka atau tidak suka, Anda senang atau tidak senang, cepat atau lambat, penduduk asli Papua Barat ini, akan memperoleh kemerdekaan dan berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat di atas Tanah leluhur mereka. Dalam keyakinan dan spirit itu, apapun resikonya dan pendapat serta komentar orang, saya dengan keyakinan kokoh dan keteguhan hati nurani, saya mengabdikan ilmu saya untuk menulis buku-buku sejarah peradaban dan setiap kejadian di atas Tanah ini. Supaya anak-cucu dari bangsa ini ke depan, akan belajar bahwa bangsa ini mempunyai pengalaman sejarah penjajahan dan penderitaan panjang yang pahit dan amat buruk yang memilukan hati yang dilakukan pemerintah Indonesia” (Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura), Papua Barat, Kamis, 09 Juni 2011,21:17WP).

TUJUAN utama tiga DOB, yaitu:

1. Membangun Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil, Polda, Polres, Polsek dan kesatuan lainnya. Jadi, di Tanah Papua ada 5 Kodam dan 5 Polda dan seterusnya.
2. Pengiriman Migran untuk pendudukan dan mengisi seluruh posisi di tiga DOB.
3. Akibatnya pemusnahan etnis orang asli Papua secara sistematis, terstruktur, terprogram, masif dan kolektif. Proses pembunuhan atau pemusnahan dengan cara membisu atas nama Pemerataan Pembangunan yang pasti bias pendatang.

Doa dan harapan saya supaya tulisan ini membuka mata dan hati para pembaca.

Waa….Waa….Waa….Kinaonak.

Ita Wakhu Purom, 11 April 2022

========

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).