Home / Article

Tuesday, 31 August 2021 - 14:09 WIB

Indonesia Dihuni, Dikuasai Dan Dipimpin Para Penguasa Berjiwa Rasis, Fasis, Diskriminatif Dan Pembuat Hoax, Stigma & Mitos

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Artikel

INDONESIA DIHUNI, DIKUASAI DAN DIPIMPIN PARA PENGUASA BERJIWA RASIS, FASIS, DISKRIMINATIF DAN PEMBUAT HOAX, STIGMA & MITOS

(Para pembaca artikel yang mulia, ikutilah khotbah RASIS, Diskriminatif, Hoax, Mitos dan label negatif dari: Jend. Abdul Mahmud Hendropriyono, Jend. Ali Murtopo, Jend. Luhut Binsar Panjaitan, Jend. Tito Karnavian, Ambrocius Nababan, Haji Prof. Dr. Mahfud MD, Ibu Tri Rismaharini)

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA

Beberapa Jenderal dan orang sipil berwatak barbar, kriminal dan rasialis serta diskriminatif yang membawa seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dalam pemahaman publik yang sangat menyesatkan dan juga dalam jurang kebinasaan bangsa besar ini.

  1. Jendral Abdul Mahmud Hendropriono

Pada 6 Juni 2021 mengaku bahwa pada saat di Seskoad pernah mengusulkan:

“Memindahkan sekitar 2 juta penduduk Irian Jaya dipindahkan ke Manado. Sebaliknya, orang-orang di Manado dipindahkan ke Papua.”

  •  Jendral Ali Murtopo

“Kalau mau merdeka sebaiknya tanyakan pada Tuhan apakah dia bisa berbaik hati membesarkan pulau di tengah Samudra Pasifik supaya bisa bermigrasi ke sana. Bisa juga tulis orang Amerika. Mereka sudah menginjakkan kaki di bulan, mungkin mereka akan bersedia menyediakan tempat untuk Anda di sana. Anda yang berpikir untuk memilih menentang Indonesia harus berpikir lagi, karena jika Anda melakukannya, murka rakyat Indonesia akan menimpa Anda. Lidah Anda pasti akan dipotong dan mulut jahat Anda akan digoyak. Lalu aku, Jenderal Ali Murtopo, akan masuk dan menembakmu di tempat “(Sumber: SEE NO EVIL: New Zealand’s Betrayal of the people of West Papua: Maire Leadbeater: 2018: 154)

  •  Jenderal Binsar Luhut Panjaitan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu kemunculan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua. Gerakan itu memfokuskan aksinya untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

“Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi.” ( Kompas.com, Jumat, 19/2/2016).

  •  Jenderal Dr. Muhammad Tito Karnavial

Sahabat-Sahabat yang terkasih, melalui narasi ini, saya menyampaikan tanggapan tentang pernyataan Haji Dr. Muhammad Tito Karnavian waktu menjabat Kapolri di Metro TV Papua  menanggapi demonstrasi damai di berbagai kota di Papua pada Agustus-September 2019 pada dasarnya menentang sikap RASISME yang terjadi pada 15-17 Agustus 2019 di Semarang, Malang dan Jogyakarta yang dilakukan oleh organisasi massa radikal seperti: Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPP) dan didukung oleh aparat keamanan.

Berita Hoax yang diproduksi penguasa Tito Karnavian yang disampaikan  dalam upaya menggelapkan dan membelokkan akar persoalan RASISME sebagai berikut:

“Jadi apa yang terjadi saat ini dan di luar, itu semua yang disign (dirancang) oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu saya kejar. Kita sudah tahu nama-namanya. Kami akan tegakkan hukum sama mereka. Karena sebagian mereka terus bermain seperti ini.

Ya, mengorbankan masyarakat ke depan berbenturan dan mereka-mereka bermain tangan bersih, tidak, kita tahu. Ini akan terus terjadi, kalau kita tidak akan bergerak keras, tegas, menegakkan hukum dengan cara-cara hukum pada mereka. Kami akan, tolong dicatat itu,teman-teman.

ULMWP dan KNPB bertanggungjawab atas insiden. Saya akan kejar mereka. Dan mereka juga produksi hoax-hoax itu.

BACA JUGA  SAYA ORANG LANI BUKAN ORANG INDONESIA

Teman-teman wartawan di Papua faham. Benny Wenda main. Ya, mereka ini mau mengejar apa? Mengejar dalam rangka tanggal 9 September itu ada rapat Komisi HAM di Jenewa. Jadi  bikin rusuh supaya ada suara.

Tanggal 9, tanggal 23, 24 September ada Sidang Majelis Umum PBB. Di situ nanti semua negara-negara bisa menyampaikan pandangan-pandangannya. Tapi tidak ada agenda mengenai Papua. Tapi sengaja bola dilempar.

Ada bebarapa unsur internal. Ya, beberapa, ada satu, dua negara didekati untuk supaya nanti angkat isu itu supaya bikin rusuh di sini.

Tapi kasihan, mengorbankan masyarakat. Nanti Tuhan yang membalasnya. Ya, ingat! Pembakaran, adanya korban, adanya meninggal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Mahakuasa. Itu. Tujuannya itu. Tidak ada yang lain. Siapa yang bermain? Benny Wenda.”

  •  Ambroncius Nababan:

“Edodoeee pace. Vaksin ko bukan sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace.

Di gambar pak Natalis Pigai ditulis: “DRUN YOK KITA BELI VAKSIN COVID19 DARI LUAR NEGERI. PEMERINTAH PUNYA DIRAGUKAN.”

Digambar Golira/Monyet ditulis: “KAKA VAKSIN KITA BUKAN SINOVAC/PFIZER.VAKSIN KITA VAKSIN RABIES.”

  •  Prof. Dr. Haji Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Dr. Haji Mahfud, MD atas nama Negara Republik Indonesia melabelkan rakyat dan bangsa Papua Barat “teroris” pada 29 April 2021. Pernyataan pelabelan itu sebagai berikut:

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris.”

Sebaliknya, menurut penulis “rakyat dan bangsa Papua Barat menganggap bahwa pemerintah Indonesia, TNI dan Polri yang menduduki dan menjajah serta melakukan kekerasan secara sistematis, terstruktur,  masif dan kolektif  yang berbasiskan RASISME dan KETIDAKADILAN yang menyebabkan PELANGGARAN BERAT HAM sejak 1 Mei 1963 hingga memasuki tahun 2021 ini dikategorikan sebagai teroris.” ( Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: Yoman, 2021:130).

  •  Ibu Tri Rismaharini

Risma mengancam memindahkan ASN Kemensos ke Papua saat memantau dapur umum di Balai Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (13/7). Risma kesal dengan para ASN yang tak sigap menyiapkan dapur umum di tengah lonjakan kasus virus corona.

“Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua.”

Ibu Risma dengan watak rasis selalu berimajinasi, bahwa orang-orang Papua itu jahat, tidak beradab, tidak manusiawi dan tinggal di pohon dan monyet. Ini sudah merupakan sebagian besar pemikiran yang menyesatkan orang-orang Indonesia.

  •  Nurazisah Asril

Ibu Nur berkomentar setalah melihat foto Frans Kaisiepo pada gambar uang Rp 10.000.

“Saya tidak setuju dengan gambar uang baru yang mukanya menyerupai monyet.!!! Bukannya memasang wajah pahlawan malah memasang wajah seperti itu.” ( Sumber Buku: Surat-Surat Gembala: Forum Kerja Oikumenes Gereja-gereja Papua:2012-2018:14).

  •  Farhat Abbas

Abbas dalam pandangannya selama ini bahwa Papua bukan bagian dari sejarah perjuangan Indonesia dan Papua adalah benua tanpa penduduk. Komentarnya sebagai berikut:

“Sewaktu Indonesia merdeka memang Papua tidak ikut..belakangan baru direbut Indonesia dari Belanda. Jadi wajar kalau Papua minta pisah dari Indonesia..tapi jangan sampai itu terjadi Indonesia akan rugi besar karena Papua tanahnya luas penduduknya sedikit..sebaiknya pemerintah memindahkan separuh penduduk pulau Jawa yang padat itu ke Papua..buat orang asli Papua tidak berdaya ..ajak dia kawin campur supaya ciri khas wajah Papuanya pelan-pelan hilang…” (2012-2018: 15).

BACA JUGA  PEMEKARAN 5 PROVINSI DI PAPUA SEBAGAI MESIN DAN STATUS QUO KOLONIALISME MODEREN INDONESIA UNTUK MENDUDUKI, MENJAJAH, MENINDAS, MENJARAH, MERAMPOK DAN MEMPERCEPAT PROSES PEMUSNAHAN ETNIS ORANG ASLI PAPUA BUKAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Melihat dari gerakan RASISME dilakukan para Jenderal secara kolektif di Indonesia ini lebih jahat dan berbahaya untuk keutuhan NKRI daripada gerakan perjuangan keadilan dan perdamaian rakyat Papua di West Papua. Karena, RASISME adalah musuh Allah dan musuh seluruh umat manusia. Khususnya, penghinaan terhadap orang asli Papua  merupakan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan  dan bangsa-bangsa kulit hitam di seluruh dunia dan juga penghinaan martabat seluruh umat manusia di planet ini.

Gerakan diskriminasi rasial ini memperlihatkan kejahatan Negara secara sistematis, terstruktur, terlembaga, masif dan kolektif dalam rangka proses pemusnahan etnis orang asli Papua. Dengan tepat alm Hermanus (Herman) Wayoi mengatakan:

“Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini…”    (Sumber:  Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).

Melihat dari fakta dan gerakan rasisme dari para jendral dan warga sipil Indonesia dengan sistematis dan masif serta kolektif ini menandakan bahwa rakyat dan bangsa West Papua tidak ada masa depan dalam rumah besar yang bernama Indonesia. Ada operasi militer, operasi transmigrasi, operasi pemekaran kabupaten dan provinsi untuk pemusnahan rakyat dan bangsa West Papua dari Tanah leluhur. Ini kejahatan kemanusiaan yang telah melampaui batas-batas nilai-nilai martabat (dignity) kemanusiaan karena terjadi pelanggaran berat HAM dari waktu ke waktu sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang tahun 2021, bahkan akan berlanjut terus sampai orang asli Papua benar-benar musnah.

Kejahatan, kekejaman, kekerasan Negara, kebohongan penguasa kolonial Indonesia sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang telah menyebabkan dalam tubuh bangsa Indonesia luka membusuk, luka bernanah, dan mendatangkan murka dan malapetaka dari Tuhan terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.

Tujuan utama dari semua label, mitos, dan stigma itu diproduksi sebagai TOPENG dan  TAMENG atau WAYANG untuk menyembunyikan sejarah akar konflik kekerasan dan kejahatan Negara yang sebenarnya, yaitu: Rasisme, Fasisme,  Ketidakadilan, Pelanggaran berat HAM-Pemusnahan Etnis Papua, Militerisme, Pepera 1969  tidak demokratis yang dimenangkan ABRI, Kolonialisme dan Kapitalisme.

Doa dan harapan penulis, artikel singkat ini menjadi berkat.  Selamat Membaca. Tuhan memberkati.  Waa…Waa….Kinaonak.

Ita Wakhu Purom, 12 Agustus 2021

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota: Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).

4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Share :

Baca Juga

pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

THE INDONESIAN TYRANICAL RULE THAT HAS CAUSED HUMANITARIAN TRAGEDY FOR THE INDIGENOUS MELANESIANS IN WEST PAPUA FOR THE LAST 59 YEARS SHOULD BE ENDED WITH A REFERENDUM SOLUTION ON SELF DETERMINATION SUPERVISED BY THE UN
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Article

5 PROVINSI DI PAPUA UNTUK JUMLAH PENDUDUK HANYA 4.392.024 JIWA DAN UNTUK 5 KODAM, 5 POLDA, PULUHAN KODIM DAN PULUHAN POLRES

Article

DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) MENDUKUNG ULMWP SEBAGAI RUMAH BERSAMA PERJUANGAN KEADILAN, MARTABAT KEMANUSIAAN, HAK POLITIK UNTUK PERDAMAIAN PERMANEN RAKYAT & BANGSA WEST PAPUA

Article

Victor Mambor wartawan senior Papua: DULU OPM, Sekarang ULMWP
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA MEMBERIKAN JAMINAN UNTUK REFERENDUM RAKYAT PAPUA
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Apa Perbedaan Operasi Teritorial, Operasi Militer Dan Operasi Tempur ?
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Selama 58 Tahun Sejak 1 Mei 1963 Indonesia Berhasil Melahirkan Enam Sikap Perlawanan Rakyat Papua

Article

ORANG ASLI PEGUNUNGAN PAPUA SEJAK DULU HIDUP BERMARTABAT, TERHORMAT, BERBUDAYA TINGGI DAN CINTA KEDAMAIAN