Home / Reality/Fact

Tuesday, 9 February 2021 - 14:02 WIB

INDONESIA JANGAN SIBUK URUS RENCANA PEMEKARAN PROVINSI-PROVINSI BONEKA YANG TIDAK RASIONAL DAN BUKAN KEBUTUHAN MENDESAK, TETAPI KAPAN INDONESIA MENJAWAB 18 PERTANYAAN PBB TENTANG ISU PELANGGARAN BERAT HAM DI PAPUA?

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Fakta/Realitas

INDONESIA JANGAN SIBUK URUS RENCANA PEMEKARAN PROVINSI-PROVINSI BONEKA YANG TIDAK RASIONAL DAN BUKAN KEBUTUHAN MENDESAK, TETAPI KAPAN INDONESIA MENJAWAB 18 PERTANYAAN PBB TENTANG ISU PELANGGARAN BERAT HAM DI PAPUA?

Oleh Dr. Socratez Yoman,MA

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Indonesia menjelaskan beberapa hal terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam dua tahun terakhir. Permintaan ini disebutkan dalam dokumen CCPR/C/IDN/QPR/2 tentang List of issues prior to submission of the second periodic report of Indonesia.

“Indonesia diharapkan menjawab pertanyaan yang ada dalam List of issues prior to submission of the second periodic report satu tahun setelah diterbitkannya list tersebut,” tulis perwakilan Komisi HAM PBB di Jenewa, Swiss” (Sumber Jubi: Sabtu (29/8/2020).

List of issues prior to submission of the second periodic report of Indonesia itu diterbitkan tanggal 6 Agustus 2020.

Berikut 18 isu tentang Papua dalam dokumen tersebut :

  1. Perdasus No. 1/2011 tentang Hak Perempuan Papua untuk korban kekerasan dan pelanggaran HAM
  2. Pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, termasuk informasi tentang jumlah korban berdasarkan etnis,khususnya Orang Asli Papua
  3. Program reparasi untuk keluarga korban dan status hukum terakhir dari kasus Paniai (2014),Wasior (2001) dan Wamena (2003).
  4. Langkah-langkah yang diambil untuk membentuk mekanisme independen untuk memastikan pertanggungjawaban atas tuduhan perlakuan buruk oleh penegak hukum dan petugas keamanan dari orang-orang yang ditahan
  5. Langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pengungsi, pencari suaka dan pengungsi internal, termasuk mereka yang mengungsi karena konflik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Termasuk dalam hal ini adalah : (a) langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap refoulement dan menetapkan prosedur penentuan status pengungsi; (b) data statistik tentang orang-orang yang mengungsi dan kondisi kehidupan mereka serta rencana untuk memantau dan membantu kepulangan mereka; dan (c) tindakan yang diambil untuk mencegah penyebaran COVID-19 di antara mereka.
  6. Harap berikan informasi tentang upaya yang dilakukan untuk memastikan akses ke pengadilan, independensi peradilan dan peradilan yang adil
  7. Semakin banyaknya kendala yang terjadi dalam konteks debat akademik, keterlibatan politik atau kegiatan serupa, termasuk pelarangan topik penelitian tertentu di perguruan tinggi, seperti isu yang berkaitan dengan Papua,
  8. Dugaan pembatasan akses jurnalis asing ke Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk informasi tentang upaya untuk menjamin dan mempromosikan kebebasan pers;
  9. Kekhawatiran bahwa kriminalisasi pencemaran nama baik dan penerapan sewenang-wenang ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, termasuk tentang makar, informasi hoax, dan hasutan permusuhan, digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.
BACA JUGA  PANDANGAN RASISME PARA JENDRAL DAN SIPIL DI INDONESIA: JENDRAL ALI MURTOPO, JENDRAL M.H. HENDROPRIYONO, JENDRAL BINSAR LUHUT PANJAITAN DAN AMBRONCIUS I.M. NABABAN

10. Pemadaman sebagian internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada bulan Agustus dan September 2019.

  1. Kekhawatiran bahwa pasal 106 dan 110 KUHP digunakan untuk membatasi ekspresi yang sah dari hak berkumpul secara damai;
  2. Kekhawatiran bahwa polisi tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan sebagai tanggapan atas surat pemberitahuan demonstrasi yang disampaikan oleh penyelenggara protes dan menggunakan tidak diterbitkannya surat pemberitahuna ini untuk membatasi pelaksanaan hak berkumpul secara damai, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat;
  3. Penggunaan kekuatan yang berlebihan untuk membubarkan demosntrasi damai, termasuk protes pada bulan Agustus dan September 2019 di Suyabaya, Malang dan kota-kota di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat serta dalam protes pasca pemilihan pada Mei 2019
  4. Penjelasan tentang tata cara pembentukan partai politik lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
  5. Informasi tentang kesesuaian dengan Kovenan hukum dan tindakan lain yang diambil sehubungan dengan seruan untuk referendum dan penentuan nasib sendiri di Papua dan protes tanpa kekerasan yang menganjurkan alasan yang sama, termasuk tentang penggunaan kejahatan makar (makar) di bawah pasal 106 dan 110 KUHP.
  6. Informasi mengenai laporan yang menuduh bahwa milisi dan kelompok nasionalis telah secara aktif terlibat dalam tindakan kekerasan di provinsi Papua dan Papua Barat serta tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia semacam itu.
  7. Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan memberantas diskriminasi rasial terhadap orang asli Papua oleh aktor non-negara dan lembaga pemerintah, termasuk polisi, militer dan lembaga peradilan pidana.
  8. Data demografi dan sensus yang dipilah berdasarkan latar belakang adat / etnis untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dan rencana untuk menerbitkan hasil sensus 2020.
BACA JUGA  Persoalan  Papua Adalah Masalah Berdimensi Internasional Bukan Persoalan Internal Indonesia

Ita Wakhu Purom, Minggu, 8 Februari 2021

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Amggota: Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____

Kontak Person: 08124888458

Share :

Baca Juga

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Reality/Fact

VIEW OF RACISM FROM THE GENERALS AND CIVIL LEADERS IN INDONESIA: GENERAL ALI MURTOPO, GENERAL M.H. HENDROPRIYONO, GENERAL BINSAR LUHUT PANJAITAN AND AMBRONCIUS I.M. NABABAN
Moderator Dewan Gereja Papua (Wpcc) Pdt. Dr Benny Giay

Reality/Fact

‘Hemenutik Curiga’ Kita, Membaca Wacana Komnas Ham RI’: OPM (Merah Putih?) Bersedia Berdialog Dengan Pemerintah. OPM Yang Mana?

Reality/Fact

JUSUF KALLA BAGIAN DARI KEKERASAN DAN KEJAHATAN NEGARA DAN TIDAK LAYAK MENJADI MEDIATOR UNTUK PENYELESAIAN PERSOALAN PAPUA

Reality/Fact

Persoalan  Papua Adalah Masalah Berdimensi Internasional Bukan Persoalan Internal Indonesia

Reality/Fact

Abdurrahman Wahid-Gur Dur (Alm) Manusia Berbudi Luhur Yang Selalu Ada Di Hati Orang Asli Papua
Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA

Reality/Fact

9 (Sembilan)  Bentuk Perlawanan Rakyat Dan Bangsa Papua Barat Atas Kejahatan Negara Indonesia

Reality/Fact

Bukan Segelintir Orang Yang Berjuang Untuk Penentuan Nasib Sendiri Atau Papua Barat Merdeka

Reality/Fact

Indonesia Tidak Ada Hak Kedaulatan Atas Tanah, Rakyat & Bangsa Papua