Realitas Memutarbalikan Fakta
IRONI BERPIKIR PARA PENGUASA KOLONIAL MODERN INDONESIA UNTUK MEMUTARBALIKAN FAKTA OPERASI MILITER DAN PELANGGARAN BERAT HAM DI TANAH PAPUA YANG TERJADI SEJAK 1 MEI 1963 SAMPAI TAHUN 2021
Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA
“Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.”( Prof. Franz Magnis, 2015:255).
“Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” ( Pastor Frans Lieshout: 2020:601).
Dalam keadaan payah dan parah karena luka membusuk dan bernanah seperti ini, ada Ironi berpikir hampir seluruh penguasa bangsa Indonesia belakangan ini secara sistematis dan masif serta kolektif untuk menghilangkan semua fakta kekejaman, kejahatan, kebrutalan Negara yang melahirkan pelanggaran berat HAM penguasa kolonial firaun moderen Indonesia. Salah satu contoh terbukti dan terlihat dari ironi pemikiran MARSMA TNI (PURN) DWI BARMANTO & ANDRE VINCENT WENAS DI HOTNEWS TENTANG OPERASI MILITER DAN PELANGGARAN BERAT HAM DI PAPUA
Seluruh rakyat Indonesia selama ini dan sampai saat ini ditipu atau dibohongi oleh para penguasa dan petinggi Indonesia, bahwa pengiriman pasukan TNI-Polri jumlah banyak ke Papua untuk menjaga NKRI dan berperang dengan kelompok separatis, makar, opm, dan kkb. Mitos-mitos separatis, makar, opm dan kkb itu bukan untuk tujuan menjaga dan melindungi keamanan dan kepentingan nasional atau kepentingan NKRI. Mitos-mitos itu sebenarnya diproduksi, dipelihara dan dilestarikan dan digunakan diberbagai media dan dengan moncong senjata untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam dan perusahaan-perusahaan milik para penguasa dan para petinggi kolonial di Jakarta.
Negara melalui alat kekerasannya, yaitu TNI-Polri memproduksi mitos Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk mendiskreditkan perjuangan rakyat dan bangsa West Papua yang selama ini dengan cara-cara damai, diplomasi dan lobi serta bermartabat melalui wadah politik resmi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan juga deklarasi pemerintahan sementara yang dilakukan Tuan Benny Wenda sebagai Presiden Sementara pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris. Deklarasi ini sudah disambut dan dikerjakan serta dipublikasikan secara luas di tingkatan/level internasional melalui media-media asing. Dengan demikian, komunitas global mengetahui bahwa rakyat dan bangsa West Papua sudah siap untuk berdiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
Dalam menyikapi dinamika perjuangan rakyat dan bangsa West Papua melalui wadah ULMWP ini, Marsma TNI (Purn) Dwi Barmanto mengatakan: “Ada informasi masalah Papua lewat media, kita juga harus lawan dengan media. Karena, orang-orang tertentu atau kelompok kecil di Papua menyebarkan berita bahwa orang yang ditabrak juga disebut pelanggaran HAM.”
Istilah “kelompok kecil” atau Kelompok Kriminal Bersenjata” (KKB) dipelihara dan dikemas dengan baik oleh orang-orang berpikiran kerdil dan sempit dalam melihat persoalan kejahatan kemanusiaan terlama dan terpanjang dalam sejarah negara-negara Asia. Kekerasan dan kejahatan Negara dilakukan Negara sejak 1 Mei 1963 secara konstitusional, sistematis, terstruktur, masif dan kolektif.
Kalau Marsma TNI (Purn) Dwi Barmanto dengan kekerdilannya dan kesempitan pikirannya dalam memandang kejahatan Negara yang menahun (kronis) di Papua, maka kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh Negara merupakan proses edukasi yang benar, adil dan jujur sesuai fakta-fakta di lapangan.
Dari ratusan bahkan ribuan kasus korban kekerasan, ketidakadilan, rasisme dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan penguasa Indonesia, TNI-Polri, saya mendaftar beberapa contoh sebagai berikut:
- Siapa yang menembak menewaskan Arnold Clemens Ap pada 26 April 1984 di Pantai Base Jayapura?
Jawabannya: Pelakunya Negara yang menggunakan alat Negara, yaitu Kopasanda (kini: Kopassus). Apakah ini yang disebut ditabrak mobil yang disampaikan Marsma TNI (Purn) Dwi Barmanto?
- Siapa yang menculik dan membunuh Theodorus Hiyo Eluay dan menculik dan menghilangkan Aristoteles Masoka sopirnya Theys Eluay pada 10 Novemver 2001?
Jawabannya: Pelakunya Negara atas perintah Ibu Megawati Sukarnoputri dan yang melaksanakan di lapangan alat Negara, yaitu Kopassus. Para pelakunya sudah jelas. 1. Letkol.Inf. hartomo dituntut 2 tahun penjara; 2. mayor. Inf. Donny Hutabarat dituntut 2 tahun 6 bulan; 3. kapten. Inf. Rionardo dituntut 2 tahun penjara; 4. lettu., inf. Agus Supriyanto dituntut 3 tahun plus usulan dipecat;5. sertu Asrial dituntut 2 tahun penjara;6. sertu Laurensius LI dituntut 2 tahun penjara
- parka Ahmad Zulfahmi dituntut 3 tahun penjara plus usulan dipecat.
Apakah manusia-manusia yang dikategorikan “HOMO HOMINI LUPUS” artinya Manusia Pemangsa Bagi Sesama Manusia” ini sudah benar-benar dihukum dan dipecat?
Manusia-manusia “Homo Homini Lupus” ini dihormati sebagai pahlawan. Jenderal Ryamizard: Pembunuh Theys Hiyo Eluay Adalah Pahlawan. Ryamizard meminta anggota Kopassus tersebut dihukum ringan. Hukum mengatakan mereka bersalah. Okelah dia dihukum. Tetapi bagi saya dia pahlawan” (Sumber: Tempo Interaktif: 19 Agustus 2003).
- Siapa yang menembak mati Musa Tabuni, yang lebih dikenal Mako Tabuni?
Pada 2012, Polda Papua memasukan
Mako Tabuni ke dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) gelap. Atas tuduhan yang tidak pernah dibuktikan hingga hari, tepatnya pada 14 Juni 2012, pasukan khusus Polda Papua menewaskan Mako Tabuni. - Siapa yang menewaskan Yustinus Murip dengan 8 orang sipil di Yeleka, Wamena pada 5 November 2003? Yang memimpin untuk penembakan ini Dandim Wamena Letkol Gustav Agus Irianto. Pelaku penembakan Yustinus Murip adalah Negara yang menggunakan alat ketahanan Negara.
Penembakan saya sangat marah. Dalam pernyataan media, saya katakan tindakan aparat keamanan itu perilaku biadab yang sangat tidak manusiawi. Saya juga marah besar kepada Dandim 1702 Wamena, Letkol Gustav Agus Irianto.
Saya tanya kepada Dandim, mengapa Saudara membunuh warga sipil, masyarakat saya? Ia jawab: “karena mereka mencuri senjata.”
Saya sampaikan kepada dia: “Saudara, apakah senjata yang lebih penting atau nyawa manusia? Saudara lakukan kesalahan fatal karena membunuh umat Tuhan. Saudara membunuh saudara-saudara saya. Saudara membunuh warga gereja. Di sini tidak ada OPM. Di sini tidak ada separatis. Yang ada di sini adalah orang-orang pemilik negeri tanah ini.” (Baca: Suara Gembela Menentang Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua, Yoman: 2012 :99).
- Siapa yang menembak dan menewaskan Kelly Kwalik pada 16 Desember 2009 di Mimika? Pelaku kekejaman dan kriminal bersenjata yang menewaskan Kelly Kwalik adalah Negara yang menggunakan alat Negara, yaitu Densus 88, Polri dan TNI.
- Siapa yang menewaskan Pendeta Elisa Tabuni di Tingginambut Puncak Jaya pada 16 Agustus 2004? Yang menewaskan Pdt Elisa Tabuni adalah Negara yang menggunakan kekuatan Negara, yaitu Pasukan Khusus (Kopassus) dibawah Dansatgas BAN-II/Kopassus, Letkol Inf.Yogi Gunawan.
- Siapa yang mewaskan Pendeta Giyimin Nigiri pada 19Desember 2018 di Distrik Mapenduma di Nduga? TNI menewaskan pendeta Girymin 80 tahun di rumahnya dan membakar jenazah dengan disirami minyak tanah dipinggir halaman rumahnya.
- Siapa yang menembak dan menewaskan pendeta Yeremia Zanambanidi Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua? Komisioner Komnas HAM dalam laporan hasil investigasinya melaporkan kematian pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, melibatkan anggota TNI.
- Siapa yang menembak dan menewaskan 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014? Nama-nama korban:
- Yulianus Yeimo (17 Thn), Apinus Gobai (16), Simon Degei (17), 4. Alpius You (18 Thn). Abia Gobay (17 Thn). Pelaku kejahatan ini adalah Gabungan TNI AD dan Polri (Timsus Yonif 753, Anggota Koramil Paniai Timur, Kopasus, Brimob Polda Papua dan anggota Polres Paniai serta PASKHAS/TNI AU). (Sumber Laporan: John NR Gobai: Indikasi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai 8 Desember 2014.
- Siapa yang menangkap, menyiksa dan menewaskan tiga pemuda atau waga sipil di Intan Jaya? Tiga pemuda yang tewas ditangan TNI bernama: (1) Janius Bagau; (2) Sony Bagau; (3) Yustinus Bagau. Tiga pemuda ini tewas di Puskesmas di tangan TNI pada 15 Februari 2021.
- Dari nomor 11 sampai selanjutnya boleh didaftar sendiri karena terlalu banyak korban orang asli Papua dari tangan bangsa kolonial moderen Indonesia, TNI-Polri sejak 1 Mei 1963.
Watak kolonialisme yang rasis dan barbar digambarkan dengan tepat dan sempurna dari Pastor Frans Lieshout, OFM, sebagai berikut:
“Pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian. Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” ( Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020, hal. 593).
Dari fakta-fakta kekejaman dan kebrutalan penguasa Indonesia, TNI-Polri terbukti ada pelanggaran berat HAM dan itu sudah menjadi seperti luka membusuk dan bernanah di tubuh bangsa Indonesia.
Jadi, Untuk mengobati dan memulihkan luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia dengan menemukan penyebab luka membusuk dan bernanah, yaitu empat akar persoalan. Jadi, masalah kemanusiaan, pelanggaran berat HAM, ketidakadilan dan rasisme serta tragedi kemabusiaan tidak bisa disembunyikan dengan mitos-mitos dan stigma-stigma kuno dan usang: separatis, makar, opm dan kkb. Akar persoalan Papua sudah jelas dan terang benderang seperti luka membusuk dan dan bernanah itu sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah tertuang dalam buku Papua Road Map, yaitu 4 akar persoalan sebagai berikut:
(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Penguasa Negara, TNI dan Polri kolonial moderen yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua, jangan sibuk dengan mitos KKB hasil produksi TNI-Polri yang sudah tidak relevan dengan era teknologi dan globalisasi. Mitos KKB tidak ada nilai jual di fora-fora atau panggung global/internasional. Karena United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sudah memenangkan diploma di fora internasional bahwa di West Papua telah terjadi pelanggaran berat HAM yang dilakukan Negara, TNI-Polri sejak 1 Mei 1963 secara institusional, sistematis, masif dan kolektif.
Persoalan Papua sudah menjadi konsumsi dan suara bagi seluruh media asing. Artinya, persoalan ketidakadilan, rasisme, pelanggaran berat HAM sudah menjadi persoalan yang berdimensi Internasional, bukan persoalan domestik Indonesia. Karena itu, penguasa Indonesia, TNI-Polri lebih baik mengevaluasi diri tentang kegagalan demi kegagalan dengan pendekatan-pendekatan militeristik yang keliru selama ini.
Media-media utama dan terkemuka yang mempublikasikan Deklarasi Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat ini merupakan babak baru yang luar biasa dalam perjalanan panjang sejarah perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat. Karena sebelumnya media internasional jarang, bahkan belum pernah publikasi secara besar-besaran dan luas tentang persoalan Papua Barat.
Rakyat dan bangsa Papua Barat melalui wadah politik resmi ULMWP telah meraih kemenangan di jantung-jantung media utama dan terkemuka di tingkat internasional. Beberapa bukti yang saya daftarkan sebagai berikut:
https://www.thetimes.co.uk/article/papuan-independence-battle-fought-from-oxford-village-3vkl0lw7n
https://time.com/5919228/west-papua-lives-matter-independence/
https://morningstaronline.co.uk/article/w/west-papuans-file-un-complaint-after-threats-benny-wenda
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/17/us-can-no-longer-turn-a-blind-eye-to-abuses-in-papua
https://southeastasiaglobe.com/west-papua-independence/
Akhir dari tulisan ini, penulis bertanya kapan Bapak Presiden memenuhi janji untuk kesediaan bertemu dengan kelompok Pro-Referendum Papua yang disampaikan ke publik pada 30 September 2019?
Berhubungan dengan janji Bapak Presiden ini, kami mengetahui, bahwa Tuan Benny Wenda, Ketua ULMWP dan sekarang Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat telah merespon dengan baik dan positif dan mengirimkan enam syarat kepada Bapak Presiden. Langkah perundingan damai, setara dan bermartabat antara pemerintah RI-ULMWP atau Pemerintahan Sementara bangsa West Papua yang dipimpin Tuan Benny Wenda sebagai segera dimulai.
Terima kasih. Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, Rabu, 17 Februari 2021
Penulis:
- Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
- Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
- Amggota: Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
- Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Kontak Person: 08124888458
