Surat Terbuka Tahun Baru 2021
Perihal : Janji Presiden Untuk Bertemu Dengan Kelompok Pro-REFERENDUM 2019
Kepada Yang Terhormat,
Presiden Negara Republik Indonesia,
Bapak Ir. Joko Widodo
Jl. Medan Merdeka Utara No. 3,
RT.2/RW.3, Gambir, Kec. Gambir Kota, Jakarta Pusat
Shalom dan Selamat Tahun Baru 2021.
Bapak Presiden yang mulia, doa dan harapan saya, surat terbuka pada awal tahun 2021 ini tiba di tangan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam keadaan baik dan sehat.
Saya menyampaikan surat terbuka ini berdasarkan iman saya sesuai ajaran Kitab Suci, Alkitab yang mengajarkan kepada saya untuk menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kasih, kedamaian, dan harapan serta kemerdekaan hidup setiap manusia. Dan TUHAN melalui Kitab Suci mengajarkan kepada saya harus berbicara yang benar dan jujur, maka saya sampaikan Surat Terbuka ini tentang apa yang digumuli dan dihadapi orang-orang asli Papua.
Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Presiden yang terhormat, yaitu:
1. Kapan Bapak Presiden memenuhi janji untuk penyelesaian kasus penembakan 4 siswa yang tewas di tangan TNI di Paniai pada 8 Desember 2014?
Janji Bapak Presiden sudah lewat enam tahun dan sekarang kita sudah memasuki tahun yang ke tujuh merupakan tahun baru 2021.
2. Kapan Bapak Presiden menghentikan Operasi Militer di Nduga, Intan Jaya, dan Puncak?
3. Kapan Bapak Presiden memenuhi janji untuk mengijinkan wartawan asing masuk Papua untuk melihat dan memotret hasil pembagunan dalam era Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001?
Sebelum Bapak Presiden memenuhi janji itu, media-media internasional sudah menangkap dan mempublikasikan Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang dideklarasikan Tuan Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan juga Presiden Sementara bangsa Papua Barat di Oxford, Inggris pada 1 Desember 2020.
Media-media utama dan terkemuka yang mempublikasikan Deklarasi Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat ini merupakan babak baru yang luar biasa dalam perjalanan panjang sejarah perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat. Karena sebelumnya media internasional jarang, bahkan belum pernah publikasi secara besar-besaran dan luas tentang persoalan Papua Barat.
Rakyat dan bangsa Papua Barat melalui wadah politik resmi ULMWP telah meraih kemenangan di jantung-jantung media utama dan terkemuka di tingkat internasional. Beberapa bukti yang saya daftarkan sebagai berikut:
“Provisional Government” of West Papua announced, rejects Indonesian “autonomy”
https://www.thetimes.co.uk/article/papuan-independence-battle-fought-from-oxford-village-3vkl0lw7n
https://time.com/5919228/west-papua-lives-matter-independence/
https://morningstaronline.co.uk/article/w/west-papuans-file-un-complaint-after-threats-benny-wenda
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/17/us-can-no-longer-turn-a-blind-eye-to-abuses-in-papua
‘A cancer at the heart of the UN’: Indonesia’s escalating West Papua conflict
4. Kapan Bapak Presiden memenuhi janji untuk kesediaan bertemu dengan kelompok Pro-Referendum Papua yang disampaikan ke publik pada 30 September 2019?
Berhubungan dengan janji Bapak Presiden ini, kami mengetahui, bahwa Tuan Benny Wenda, Ketua ULMWP dan sekarang Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat telah merespon dengan baik dan positif dan mengirimkan enam syarat kepada Bapak Presiden.
Saya lampirkan respon positif dari Tuan Benny Wenda yang disampaikan enam syarat itu sebagai berikut:
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA
International Secretariat, Winston Churchill Street, 1571 Port Vila, Republic of Vanuatu. www.ulmwp.org
———————————————————————
I, Chair of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), am aware of media reports that Indonesian President Joko Widodo is willing to hold a meeting with us. We have not, however, received an official letter from the President requesting a meeting. I hope that he is willing to sit down with me to discuss the future of West Papua.
The people of West Papua have been betrayed by Indonesia’s false promises for decades. Indonesia occupies our land, kills hundreds of thousands of West Papuans, and then claims they want to ‘talk’. We will not be fooled by kind gestures and hand shakes whilst our people are being killed in Nduga, in Wamena, in Jayapura.
We already sit around the table with Indonesia in the Melanesian Spearhead Group (MSG), a regional forum. We are already raising the issues of West Papua in the MSG and other international fora, but Indonesia has demonstrated no willingness to truly solve the root causes of the conflict. Indonesia has not shown a genuine willingness to engage – their only response has been to kill our people, undermine Pacific Islands’ action, and spread propaganda about the movement.
Therefore, in order for a sincere meeting to take place, President Widodo must demonstrate that he is serious about addressing the root causes of the problems in West Papua. The ULMWP will only consider meeting the President once the following has taken place:
1. The people of West Papua’s long-standing demand for a referendum on selfdetermination is included in the agenda of the meeting;
2. The meeting is conducted through third-party mediation (for example, hosted by the United Nations or an agreed third-party state);
3. The UN High Commissioner for Human Right is allowed to visit West Papua in accordance with the call made by 18 Pacific states at the 50th Pacific Islands Forum in August 2019;
4. All additional 16,000 Indonesian military and police personnel deployed since August 2019 are immediately withdrawn;
5. All West Papuan political prisoners are released, including Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, and all students who have been arrested during the recent uprising;
6. All restrictions on entry to West Papua for international media and NGOs are lifted.
Indonesia has always ignored the will of the West Papuan people. In 1962, the Netherlands,
United States and UN handed us to Indonesia without consulting a single West Papuan. In
1969, we were promised a free and fair referendum, and this was snatched from us by the Indonesian State. Our cries for freedom, justice and a referendum to decide our own destiny have been ignored by Indonesia ever since.
In order for us to believe that this has changed, Indonesia must show good faith and agree to our pre-conditions. Our will to achieve a democratic referendum, to uphold our right to selfdetermination, has never been stronger.bBenny Wenda
Chairman ULMWP.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo perlu mengetahui bahwa berkaitan dengan niat baik Bapak Presiden, Dewan Gereja Papua (WPCC) juga mendukung Bapak Presiden Ir. Joko Widodo untuk bertemu dengan Kelompok Pro-Referendum melaui Surat Terbuka tertanggal 7 Oktober 2020. Bunyi surat Dewan Gereja Papua sebagai berikut:
“Kepada Presiden Joko Widodo Selaku Panglima Tertinggi TNI/POLRI: Rakyat Papua Bukan Musuh NKRI, Stop Remiliterisasi Tanah Papua dan Tindaklanjuti Janji Presiden untuk Bertemu Kelompok Pro-Referendum Papua.”
“Seruan-seruan ini mengingatkan kami terhadap janji Bapak Presiden tanggal 30 September 2019 lalu; bahwa Bapak Presiden bersedia bertemu dengan ‘kelompok Pro-Referendum’ Papua.”
Akhir dari Surat Terbuka ini, Dewan Gereja Papua (WPCC) menyampaikan: ” Dan kepada Bapak Presiden Jokowi, kiranya Pancasila & Instrumen HAM bisa memberi Bapak pijakan untuk mewujudkan janji Bapak Presiden Jokowi untuk ‘bertemu dengan kelompok Papua Pro-Referendum’ tanggal 30 September 2019 lalu. Proposal inipun kami percaya, bukan hal baru, mengingatkan kita semua sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan Konflik Berdarah dengan Aceh.”
Dewan Gereja Papua telah menyampaikan jalan Perundingan Damai, melalui Surat Gembala 26 Agustus 2019, yang mendesak Pemerintah RI untuk menunjukkan keadilan kepada rakyat Papua dengan solusi: berundingan dengan ULMWP sebagaimana jalan Perundingan yang pernah ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam menghadapi Konflik Berdarah dengan Aceh yang berakhir dengan Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005
Dewan Gereja Papua (WPCC) melalui
Surat Gembala tertanggal, 26 Agustus 2019 telah disampaikan kepada Presiden Indonesia sebagai berikut:
“We ask for the justice of the Republic of Indonesia in addressing the Papua problem as shown to GAM in Aceh. Vice President Yusuf Kalla actively encouraged dialogue with GAM mediated by the international side, while ULMWP was stigmatized by the KKB and faced a military approach. Therefore, we demand that the Indonesian government dialogue with ULMWP mediated by neutral third parties.”
Surat Gembala tertanggal, 13 September 2019, berbunyi: “Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan Seruan Gembala yang pada tanggal 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura.”
Surat Gembala Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal, 1 Oktober 2019, berbunyi: “Agar masalah Papua diselesaikan dengan perundingan damai sebagai mana yang Pemerintah Indonesia sudah melakukan dengan Aceh/GAM yang berakhir dengan Perjanjian Helsinky. Dalam semangat demikian kami sudah menyarahkan Surat Gembala kami tertanggal 26 Agustus 2019 kepada Kapolri dan Panglima TNI; butir 6 Surat Gembala mendesak agar Pemerintah Indonesia bertindak adil terhadap Papua dengan berundingan dengan ULMWP yang bisa melahirkan Perjanjian Sydney, New York atau Washington atau Amsterdam (tergantung tempat mana yang disepakati oleh ULMWP dan NKRI).
Surat Gembala tertanggal, 13 Oktober 2019, berbunyi: “As the best solution to stop the prolonged conflict in the Land of Peace, we reaffirm the contents of the Pastoral Letter dated August 26, 2019, that is, we demand that the Gomernment of Indonesia must hold formal dialogue with ULMWP mediated by a neutral third party (international) as they help a Dialogue with the people of Aceh.”
Bapak Presiden Jokowi yang Mulia, persoalan rasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM dilakukan Negara yang sudah berlangsung lama sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini tidak dapat diselesaikan dengan REMILITERISASI Papua dalam era Otonomi Khusus. Otonomi Khusus juga telah gagal menjawab akar persoalan Papua. Otonomi Khusus telah menciptakan masalah baru yang lebih sulit, yaitu ada peningkatan REMELITERISASI DAN PELANGGARAN BERAT HAM. Penyelesaian persoalan Papua dengan pendekatan militer dan Otonomi Khusus justru menyebabkan masalah Papua seperti LUKA MEMBUSUK & BERNANAH dalam tubuh bangsa Indonesia.
Prof. Dr. Franz Magnis mengatakan: “Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia… “Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).
“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Franz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).
Sementara Pastor Frans Lieshout, OFM sebagai Gembala dan Guru Bagi Papua mengungkapkan: “..Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber bacaan: Pastor Frans Lieshout. Gembala Dan Guru Bagi Papua. hal.399, 601).
Bapak Presiden Jokowi yang Mulia, ada
mitos-mitos dan stigma yang tidak pantas diproduksi Negara, TNI-POLRI selama ini dari waktu ke waktu: separatis, makar, opm, kkb merupakan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran berat HAM dan rasisme yang merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan orang asli Papua yang sudah menjadi luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia. Harapan saya mitos-mitos dan stigma yang rasis yang sudah menjadi luka membusuk dan bernanah ini harus disembuhkan dan dipulihkan dalam memasuki tahun baru 2021.
Untuk mengobati dan memulihkan luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia dengan menemukan penyebab luka membusuk dan bernanah, yaitu empat akar persoalan. Jadi, masalah kemanusiaan, pelanggaran berat HAM, ketidakadilan dan rasisme serta tragedi kemabusiaan tidak bisa disembunyikan dengan mitos-mitos dan stigma-stigma. Akar persoalan Papua sudah jelas dan terang benderang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map, yaitu 4 akar persoalan sebagai berikut:
(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Akar atau pokok persoalan Papua, yaitu rasisme, ketidakadilan, kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM dan status politik Papua Barat yang telah menjadi LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH dalam tubuh bangsa Indonesia diharapkan diselesaikan perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga antara Pemerintah Republik Indonesia dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat, Tuan Benny Wenda.
Bapak Presiden yang terhormat, akhir dari surat terbuka ini, saya mengutip:
PESAN PENTING UNTUK SELURUH RAKYAT DAN BANGSA WEST PAPUA DARI MODERATOR DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) PDT. DR BENNY GIAY UNTUK MENJAGA RUMAH BESAR ULMWP pada 2 Januari 2021, sebagai beikut:
“Persoalan Papua sudah diambil oleh orang lain, bukan diurus oleh orang Papua sendiri. Kita tidak bisa berada pada pola lama seperti tahun 1970-an. Kita berada dalam era sudah berubah. Perjuangan sekarang bukan perjuangan kelompok-kelompok suku seperti dulu. Komunitas internasional sudah tangkap apa yang sudah dibuat oleh pimpinan ULMWP pada 1 Desember 2020 di Inggris. Saya tertinggal banyak. Banyak hal yang saya belum ikuti. Dunia memang cepat bergerak. Kita harus bekerja ikuti irama global. Deklarasi Benny Wenda ditangkap oleh media asing dan mereka memanfaatkan deklarasi itu dan menekan Indonesia. Coba baca media-media bahasa Inggris. Ini tidak main-main. Sekarang banyak orang sudah mengerti persoalan Papua. Banyak orang mendukung orang Papua secara global. Bagaimana kita jaga dan dukung ULMWP. ULMWP lahir setelah 50 tahun lebih orang Papua berjuang dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang tidak boleh ada orang yang lawan ULMWP. Karena ULMWP wadah politik milik rakyat Papua, rumah bersama, bukan milik perorangan, kelompok atau suku. Karena itu, saya sendiri jaga ULMWP karena wadah itu rumah yang Tuhan buat untuk orang Papua yang sudah lama menderita dan terus menderita ini. Orang-orang baik sudah lihat dan mengerti penderitaan kita. Mari, jaga dan dukung rumah besar dan rumah bersama ULMWP.”
Terima kasih. Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, Senin, 4 Januari 2021
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Amggota: Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____
Kontak Person: 08124888458
