Home / Reality/Fact

Thursday, 26 November 2020 - 13:08 WIB

JUSUF KALLA BAGIAN DARI KEKERASAN DAN KEJAHATAN NEGARA DAN TIDAK LAYAK MENJADI MEDIATOR UNTUK PENYELESAIAN PERSOALAN PAPUA

Foto Muhammad Jusuf Kalla bersama Pak Lukas Enumbe

Foto Muhammad Jusuf Kalla bersama Pak Lukas Enumbe

JUSUF KALLA BAGIAN DARI KEKERASAN DAN KEJAHATAN NEGARA DAN TIDAK LAYAK MENJADI MEDIATOR UNTUK PENYELESAIAN PERSOALAN PAPUA

” Wakil Presiden H.Jusuf Kalla: “Kasus ini ya polisi dan TNI operasi besar-besaran, karena ini jelas mereka, kelompok bersenjata yang menembak. (Sumber:
Tribunnews.com/6/12/2018).

Oleh Dr. Socratez Yoman,MA

Saya sebagai salah satu anak asli Papua menghargai niat baik bapak Mohammad Jusuf Kalla, tapi persoalan besar, yaitu ada hambatan moral politik karena Jusuf Kalla sering merendahkan martabat kemanusiaan kami orang asli Papua dan melihat persoalan Papua dari perspektif bisnis dengan berbagai bentuk pernyataan (statements). Walaupun pada iNews.id di Jayapura, 15/11-2020, Ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla mengaku siap menjadi mediator dialog pemerintah dengan masyarakat Papua agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. “Jika saya diminta menjadi mediator dialog tetap siap,” Sabtu (14/11/2020).

Ketikdaknetralan sebagai hambatan kemauan moral politik terbukti dalam menyikapi persoalan di Kabupaten Nduga pada 2 Desember 2018, Muhammad Jusuf Kalla, pada waktu menjadi wakil Presiden Ir. Joko Widodo pernah mendukung diadakan operasi militer besar-besaran di Nduga. Akibatnya banyak rakyat tewas di tangan TNI. Operasi militer Indonesia sedang berlangsung sampai sekarang memasuki bulan November 2020.

Melihat dari fakta historis ini, Jusuf Kalla sangat tidak layak berperan menjadi mediator untuk penyelesaian persoalan pelanggaran berat HAM dimana dia juga mendukung dalam pelaksanaan Operasi Militer yang terlihat dengan kutipan tadi.

Jusuf Kalla juga pernah berkomentar:
“Semua sudah dikasih ke daerah, kecuali kemerdekaan. Kita ini sudah mensubsidi Papua luar biasa, pemerintahan politik juga sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati di Papua harus orang asli.” (Sumber; CNN Indonesia (11/12/2018).

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengatakan:
“Politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apalagi yang bisa didialogkan. Maka tinggal pemahaman masing-masing pihak pimpinan supaya semua bisa menikmati.”

Jusuf Kalla mempunyai hambatan besar untuk menjadi mediator penyelesaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Negara selama 57 tahun sejak 1 Mei 1963. Karena Jusuf Kalla merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekejaman, kekerasan dan kejahatan Negara yang menyebabkan pelanggaran berat HAM di Papua.

Yusuf Kalla saat menjabat Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan: “pemerintah siap menggunakan senjata mengatasi persoalan di Papua Barat jika dialog gagal.”

“Pemerintah tak segan melawan dengan senjata jika ada kelompok separatis yang ingin memisahkan provinsi paling timur Indonesia itu.”

“Siapa pun yang mau ambil langkah-langkah seperti separatis, ya, dicegah. Kalau bisa dengan cara diplomatis ya diplomatis, tapi kalau berkeras pakai senjata, ya pakai senjata, tidak ada cara lain,” Jakarta, Selasa (29/1-2019).

Jusuf Kalla patut diapresiasi karena memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah konflik GAM dengan Indonesia melalui perundingan damai antara RI-GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Jusuf Kalla pernah menggunakan pengalaman dialog damai RI-GAM untuk menyelesaikan masalah kekerasan dan kejahatan Negara di West Papua dengan mengutus Utusan Khusus (Special Envoy) Farid Hussein. Sepertinya upaya dengan niat baik Jusuf Kalla itu gagal di tengah jalan. Farid Hessein sebagai orang yang dipercayakan Jusuf Kalla sudah bekerja maksimal, tetapi sepertinya niat baik itu dihalangi dan digagalkan.

Ada keunggulan Jusuf Kalla. Tetapi, ada masalah yang menjadi halangan besar bagi Jusuf Kalla untuk menjadi mediator dalam konteks penyelesaian persoalan kekerasan Negara yang menahun (kronis) di West Papua yang sudah melewati lebih dari lima dekade (1 Mei 1963-sekarang 2020).

Jusuf Kalla sebenarnya bagian dari masalah dan ia tidak pernah menempatkan diri sebagai negarawan. Ia waktu menjadi wakil presiden menjadi bagian dari masalah kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di West Papua. Jusuf Kalla menyatakan beberapa pernyataan yang melukai hari rakyat dan bangsa West Papua yang sudah disebutkan tadi.

Jusuf Kalla melihat masalah Papua yang kronis ini dari perspektif bisnis. Ini persoalan besar bagi mediator. Pada acara peluncuran buku karya dr. Farid Husein yang berjudul: Keeping The Trust for Peace, Kisah dan Kiat Menumbuhkembangkan Damai di Aceh, pada 8 November 2012l1 di Hotel Sahid Jakarta, Jusuf Kalla menyatakan:

“Masalah Papua adalah masalah kesejahteraan. Semuanya dikasih jadi mereka menuntut dan meminta apa lagi” (bandingkan juga di TVOne, 8 November 2011).

Jusuf Kalla melihat persoalan Papua dari perspektif ekonomi atau bisnis. Ia berpikir bahwa rakyat dan bangsa West Papua meminta makan dan minum. Pemikiran itu terlalu rendah dan penghinaan bagi bangsa West Papua. Karena rakyat dan bangsa West tidak pernah kelaparan dan mati miskin. Rakyat dan bangsa West Papua adalah pemilik Tanah dan pemilik tambang emas dan segala kekayaan yang melimpah. Hanya, semua berkat Tuhan itu sedang dirampok, dicuri, dijarah dan diangkut pergi oleh kolonial modern Indonesia dan Amerika Serikat dan beberapa Negara perampok lainnya.

Jusuf Kalla masih memiliki paradigma lama. Ia masih menggunakan paradigma lama dan juga masih pada narasi-narasi sudah tidak relevan dengan dinamika dan kemajuan-kemajuan yang dicapai ULMWP di fora internasional. Jusuf Kalla masih hidup dalam Status Quo dan tetap berfikir tentang cara-cara devide et empira atau politik adu domba. Terlihat dengan pernyataan Jusuf Kalla pada 14 Oktober 2020, sebagai berikut.

“Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Jadi begitu kita ngomong di level atas maka di bawah pasti akan patuh. Berbeda halnya dengan kelompok bersenjata di Papua, ada banyak faksi di sana dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten atau kampung lainnya tidak terhubung garis komando.”

Salah satu persyaratan atau kriteria utama untuk memainkan peran sebagai mediator, yaitu orang yang benar-benar faham seluruh dinamika dan sejarah perjuangan rakyat dan bangsa West Papua sejak 1960-an sampai 2020, dan lebih khusus orang yang mengerti tentang ULMWP.

Pemikiran Jusuf Kalla ini sama dengan paradigma TNI-Polri yang selama ini selalu berpegang pada narasi statis dan semu, yaitu NKRI harga mati, lebih parah lagi TNI-Polri memproduksi mitos-mitos murahan seperti Kelompok Kriminal Bersenjta (KKB). Dan juga yang paling parah lagi ialah Menkopolhukam, Mahfud MD yang selama ini menjadi pembuat “kegaduhan” perpolitikan di Indonesia dan lebih khusus di Papua.

Untuk gambaran lebih jelas, penulis mengutip artikel 17 Oktober 2020 berjudul:
ULMWP LEMBAGA POLITIK RESMI MILIK RAKYAT DAN BANGSA WEST PAPUA BUKAN WADAH KOORDINATIF/DIASPORA

ULMWP sama dengan ANC dulu Afrika Selatan. ULMWP itu sama dengan PLO di Palestina. ULMWP juga sama dengan Fretilin dulu di East Timor. ULMWP bukan organisasi diaspora. ULMWP juga bukan wadah koordinatif. ULMWP adalah lembaga politik resmi milik rakyat dan bangsa West Papua.

Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua(ULMWP) didirikan di Vanuatu pada 7 Desember 2014 yang menyatukan tiga arus utama atau gerakan kemerdekaan politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Nugini Barat (Papua Barat), yaitu:

(1) Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua) yang disingkat NRFPB);

(2) Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation) yang disingkat WPNCL);

(3) Parlemen Nasional Papua Barat (National Parliament of West Papua) yang disingkat NPWP).

Jadi, yang jelas dan pasti, ULMWP itu sama dengan Africa National Congress (ANC). ANC didirikan pada 8 Januari 1912 di Bloemfontein, Afrika Selatan. Didirikan oleh John Langalibalele Dube, Sol Plaatje, Pixley ka Isaka Seme, Josiah Tshangana Gumede. Tujuan Partai ini ialah untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak kaum mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan.

ULMWP juga setara dengan Palestine Liberation Organization (PLO) yang dibentuk pada 28 Mei 1964. Tujuannya wadah PLO ialah untuk memperjuangkan Kemerdekaan Palestina.

ULMWP juga setara dengan FRETILIN merupakan kependekan dari Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (bahasa Portugis) dan dalam bahasa Indonesia adalah Gerakan Pertahanan yang berjuang untuk Kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia, Pendiri: José Ramos Horta dan didirikan: 11 September 1974.

ULMWP bukan wadah Diaspora di Luar Negeri. ULMWP bukan wadah koordinatif. ULMWP memiliki otoritas dari mandat rakyat dan bangsa West Papua. ULMWP adalah rumah bersama, honai bersama dan perahu bersama seluruh rakyat dan bangsa West Papua. ULMWP ada bersama rakyat dan bangsa West Papua di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo sangat faham dan memahami posisi dan kedudukan ULMWP seperti ANC, PLO dan FRETILIN dan karena itu pada 30 September 2019 Presiden menyatakan pemerintah Indonesia bersedia bertemu dengan Kelompok Pro-Referendum, yaitu ULMWP.

Jadi, sudah waktunya Pemerintah RI-ULMWP duduk setara untuk perundingan damai tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Kemungkinan perundingan itu terbuka, karena Pemerintah RI-ULMWP berada dalam satu rumah orang Melanesia, yaitu rumah MSG. Pemerintah sebagai Associated Member dan ULMWP sebagai Observer.

Memang kita tahu tujuan Pemerintah RI hadir di MSG untuk menghalangi dan mengeluarkan ULMWP dari rumah MSG. Persoalannya ialah ULMWP ada dalam keluarga dan rumahnya sendiri dalam MSG. Sementara Pemerintah RI seorang tamu yang datang untuk mengganggu keutuhan dan keharmonisan kehidupan keluarga Melanesia dan Pasifik.

Sebagai kesimpulan bahwa yang jelas dan pasti, yang biasanya memainkan peran sentral dan penting sebagai mediator untuk memediasi konflik antar negara dan negara dan antar masyarakat ialah pribadi sebagai tokoh, lembaga negara atau negara dan universitas yang NETRAL dan TIDAK MEMIHAK.

Selamat Membaca. Semoga berguna dan ada pencerahan. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 20 November 2020.

Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____

Share :

Baca Juga

Papua

Papua Luka Membusuk & Bernanah Di Tubuh Bangsa Indonesia

Opinion

MEDIA MASSA ADALAH JANTUNG BANGSA ATAU NEGARA DALAM NEGARA

Papua

NILAI-NILAI LUHUR & ILAHl DALAM PERADABAN HIDUP SUKU LANI
SEKOLAH SEMINARI BAPTIS PAPUA

Reality/Fact

PARA SARJANA PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAK MENGERTI SYARAT-SYARAT PEMEKARAN PEMERINTAHAN BARU
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Reality/Fact

Kita Berbeda Dalam Pandangan Ideologi Dan Keyakinan Iman, Tapi, Kita Tetap Bersaudara Dalam Nilai Kemanusiaan & Kesamaan Derajat
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Reality/Fact

POLITICS OF DIVIDE AND CONQUER AND SEPARATION OF THE INTEGRITY OF INDIGENOUS PAPUANS WITH THE IRRATIONAL & UNREALISTIC CREATION OF NEW PROVINCES IN PAPUA DUE TO THE FACT THAT THE TOTAL POPULATION OF THE PROVINCE OF PAPUA AND WEST PAPUA IS ONLY 4,392,024 PEOPLE
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Reality/Fact

POLITIK ADU-DOMBA & PEMISAHAN KEUTUHAN ORANG ASLI PAPUA DENGAN RENCANA PEMEKARAN PROVINSI BARU DI PAPUA YANG TIDAK RASIONAL DAN REALISTIS KARENA JUMLAH PENDUDUK PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT HANYA 4.392.024 JIWA
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Opinion

Topeng-Topeng Rasisme, Kolonialisme, Militerisme, Kapitalisme Penguasa Kolonial Modern Indonesia Di Papua Barat