KAMI MAU MERDEKA DI ATAS TANAH LELUHUR KAMI DAN OTSUS ADA KARENA TUNTUTAN MERDEKA BANGSA PAPUA BARAT DARI SORONG-MERAUKE
( Orang Asli Papua tewas ditembak TNI-Polri dari waktu ke waktu selama 57 tahun sejak 1 Mei 1963, tetapi ideologi Papua Barat Merdeka tidak pernah dibunuh dan hilang bahkan dari waktu ke waktu terus bertumbuh, berakar, berkembang dan berbuah, bahkan bayi masih dalam rahim ibupun berteriak Papua Barat Merdeka).
Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman, MA
“Suatu bangsa yang tidak lagi tahu apa itu JUJUR pasti akan hancur…sebuah proses pembusukkan berjalan…Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. (Franz Magnis: 2015:17, 255). “Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada di hati mereka, aspirasi mereka itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi mayoritas di negeri sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia” (Pastor Frans Lieshout, 2020: 399, 601).
“Fakta dan dinamika tuntutan rakyat dan mahasiswa Papua menolak pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II dan menuntut kemerdekaan dan kedaulatan penuh sangat rasional dan realitis sesuai dengan fakta KEGAGALAN pelaksanaan Otsus 2001 di Papua.”
Para pembaca setia artikel penulis, isi tulisan ini sudah dimuat dalam artikel pada Kamis, 13 Agustus 2020 dengan topik: “SUDAH MENCAPAI 99% RAKYAT PAPUA BERKEINGINAN MERDEKA: KAMI SEKARANG MENGERTI ALASAN MENGAPA ORANG ASLI PAPUA MENUNTUT MAU MERDEKA.”
Penulis kembali membagikannya dengan topik yang berbeda dengan isi yang sama dan modifikasi seperlunya. Ini bukan plagiat atau copy paste. Ini karya penulis dan penulis memiliki hak untuk memuat kembali sebagai proses pendidikan dan kesadaran yang berkelanjutan untuk rakyat dan bangsa West Papua dan Indonesia.
Pada 12 Agustus 2020, seorang teman berinisial FF yang secara rutin membaca artikel saya memberikan komentar.
“Menurut saya tulisan bapak sangat bagus dan luar biasa sangat mencerahkan. Melalui tulisan bapak sehingga kami bisa mengerti mengapa OAP menuntut mau merdeka.”
Teman yang sama setelah membaca artikel penulis tertanggal 2 Agustus 2020 yang bertopik: TIRANI PENGUASA INDONESIA YANG MENYEBABKAN TRAGEDI KEMANUSIAAN TERHADAP ORANG ASLI MELANESIA DI WEST PAPUA SELAMA 59 TAHUN HARUS DIAKHIRI DENGAN SOLUSI REFERENDUM YANG BERMARTABAT DIAWASI PBB” memberikan komentar:
“Memang betul sekali tulisan Bapak.
Saya sudah survei setiap mahasiswa OAP yang ada di Sulawesi dan Jawa dan pada umumnya mereka 99% ingin Papua merdeka. Kami sebagai warga negara Indonesia tetap netral dan tetap menghargai keinginan hati nurani OAP untuk merdeka. Semoga pemerintah Indonesia di berikan hati yang bijaksana untuk menanggapi keinginan hati nurani OAP sehingga masalah di Papua bisa terselesaikan dan tidak terjadi banyak korban lagi.”
Ada pula seorang teman yang berinisial SBD pada 12 Desember 2019 memberikan komentar:
“Selama ini, saya dan mungkin orang lain juga yang kebanyakan tinggal di luar Papua hanya mendapat berita dari satu arah saja. Tulisan bapak sangat berimbang, karena saya yakin bapak membuat tulisan dengan fakta dan sesuai riset. Tindakan yang sangat tepat sekali, saya sangat setuju sekali kalau kita semua bertindak atas dasar kemanusiaan walaupun keyakinan dan keimanan kita berbeda. Sekarang saya sangat beruntung bisa berteman dengan bapak dan dapat menerima berita terbaru tentang kondisi Papua.”
Perbandingan keinginan merdeka rakyat dan bangsa Papua pada pelaksanaan Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969 tidak pernah berubah selama 51 tahun 1969-2020 sekarang ini.
Pada 1969 keinginan OAP yang berkeinginan merdeka 95% dan selama 51 tahun sejak 1969 sampai 2020 sekarang OAP yang berkeinginan merdeka telah meningkat 99%.
Apakah ada bukti? Fakta historis memberikan kesaksian tentang kebenaran ini.
Pada Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat mengatakan kepada Dr. Fernando Ortiz Sanz, sebagai berikut.
“..bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.”
(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat utk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA).
Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui:
“Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.”
(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126).
Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969:
“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka.”
(Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47).
Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan:
“Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat yang dilaporkan administrasi lokal (Indonesia) sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka.”
(Sumber: Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea 243, hal. 47).
Piter Sirandan saksi sejarah yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan Pepera 1969, pada awal Desember 2009, setelah membaca buku penulis: “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat (2007), memberikan kesaksian:
“Pak Yoman, saya tiba di Jayapura, 1 Desember 1964. Saya menyaksian ABRI menembak mati Elly Uyok di Bioskop Rex (sekarang: Kantor Pos Jayapura). Saya ikut angkat mayat itu dan darahnya tampias ke baju saya.
Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang Papua yang mau berkata benar waktu itu. Kami benar-benar menipu orang Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka.
Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan Pepera 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan.
Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000; ( tujuh juta) dari pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan Pepera 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka.”
(Sumber: Yoman, Integrasi Belum Selesai, 2010, hal. 91-92; Yoman: Gereja dan Politik di Papua Barat, 2011, hal. 21; Yoman: Saya Bukan Bangsa Budak, 2012, hal.177).
ABRI (sekaran: TNI) benar-benar merusak dan menghancurkan hati nurani dan keinginan rakyat dan bangsa West Papua yang berkeinginan merdeka.
Sintong Panjaitan mengakui:
“Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka.”
(Sumber: Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando: 2009:hal.169).
Kolonel Inf. Soepomo memerintahkan:
“Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan.”
(Sumber: Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA
tahun 1969).
“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 Anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…”
(Sumber: Laporan Resmi PBB Annex 1, paragraf 189-200).
Dinamika dan semangat serta kerinduan hati rakyat dan bangsa West Papua yang tidak pernah padam itu tergambar jelas dengan pernyataan-pernyataan ini.
Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Jayapura yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua (JDP) dan dihadirkan para pembicara: Menkopolhukam Djoko Suyanto, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Uskup Jayapura Dr. Leo Laba Ladjar, OFM, Dr. Toni Wanggai, Pdt. Dr. Benny Giay, dan saya, Dr. Socratez S.Yoman. Peristiwanya:
Pada giliran Pangdam XVII menyampaikan materi, dimulai dengan permintaan kepada para peserta Konferensi:
“Saudara-saudara, kalau saya sebut “Papua” saudara-saudara perserta menyahut dengan kata “Damai” tiga kali. Pembicara sebut Papua dan peserta jawab “Merdeka, Merdeka, Merdeka sampai tiga kali.”
Pada 17-19 Oktober 2011, Pdt. Dr. Marthen Luther Wanma dan saya mengadakan pertemuan dengan rakyat Manokwari di gedung ibadah jemaat GKI Effata Manokwari untuk kami berdua memberikan penjelasan hasil pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Dr. Bambang Susilo Yudhoyono di Cikeas pada 16 Desember 2011. Sebelum kami berdua menyampaikan penjelasan, saya mengajukan pertanyaan.
“Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas Tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?”
Responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan: “Merdeka, Merdeka, Merdeka.” Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu ada tiga orang PNS, salah satunya, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
Pada 20 Januari 2012 pertemuan dengan rakyat di Sorong dengan misi yang sama. Pada pertemuan itu yang mewakili Danrem dari Korem 181/Praja Vira Tama(PVT) Sorong hadir dan Kapolres dari Kaporesta Sorong juga hadir.
Saya mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu, “Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas Tanah leluhur orang-orang Melanesia ini?”
Responnya ialah semua rakyat yang hadir dan memenuhi gedung itu berdiri serentak dan angkat tangan dan mengatakan: “Merdeka….Merdeka…Merdeka.” Yang tidak ikut berdiri pada waktu itu yang mewakili Danrem dan Kapolres.
Jantung persoalannya ialah pada pelaksanaan Pepera 14 Juli -2 Agustus 1969 penduduk orang asli Papua berjumlah 809.337 jiwa.
ABRI (sekarang: TNI) pilih hanya 1.025 orang. ABRI menyiapkan penyataan dan peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) diminta menyatakan setuju untuk tinggal dengan Indonesia.
Logikanya dari total pemduduk OAP 809.337 yang ditunjuk ABRI 1.025 berarti OAP yang tidak ikut terlibat memilih dan menyetujui pernyataan yang disiapkan ABRI sebanyak 808.312 orang.
14 Juli 1969 di Merauke hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 144.171 jiwa tidak terlibat dalam proses Pepera itu.
Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 144.171 orang Merauke untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Merauke.
16 Juli 1969 di Jayawijaya hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 165.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera itu.
Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 165.000 orang Jayawijaya untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Jayawijaya.
19 Juli 1969 di Paniai hanya 175 orang dan 156.000 jiwa belum terlibat dalam Pepera.
Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 156.000 orang Paniai untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Paniai.
23 Juli 1969 di Fak-Fak hanya 75 orang dan 43.187 jiwa belum terlibat dalam Pepera.
Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 43.287 orang Fak-Fak untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 75 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Fak-Fak.
26 Juli 1969 di Sorong hanya 110 orang dan 75.474 jiwa belum terlibat dalam Pepera.
Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 75.474 orang Sorong untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Sorong.
29 Juli 1969 di Manokwari hanya 75 orang dan 49.875 jiwa tidak terlibat dalam Pepera.
Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 49.875 orang Manokwari untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 75 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Manokwari.
31 Juli 1969 di Teluk Cenderawasih hanya 130 orang dan 83.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera 1969.
Apakah 130 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 83.000 orang Teluk Cenderawasih untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Teluk Cenderawasih.
2 Agustus 1969 di Jayapura hanya 110 orang dan 81.246 jiwa tidak terlibat dalam Pepera.
Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 81.246 orang Jayapura untuk memilih Indonesia? Jawabannya: TIDAK. 110 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Jayapura. (Sumber: Agus Alue Alua: Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan: 2000, hal.76).
Dari uraian pelaksanaan Pepera 1969 terbukti bahwa ABRI-lah yang memenangkan Pepera 1969, bukan Orang Asli Papua. Karena penduduk OAP pada tahun 1969 berjumlah 809.337 jiwa dan hanya 1.025 orang yang dipilih ABRI dan 808.312 tidak pernah ikut terlibat dalam Pepera 1969.
Duta Besar Pemerintah Ghana dalam Sidang Umum PBB pada 20 November 1969 memprotes atas keterlibatan ABRI.
“Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat? Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur, dengan kata lain, perwakilan pemerintah? Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?”
(Sumber: Dokumen Laporan Resmi Sidang Umum PBB, agenda item 108, 20 November 1969, paragraf 11, hal. 2).
Persoalan mendasar ialah tidak ada legitimasi hukum dan dukungan dari rakyat dan bangsa West Papua kepada Indonesia untuk berada di West Papua. Indonesia menduduki dan menjajah bangsa West Papua secara ilegal.
Amirudin al Rahab mengatakan:
“Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dilanggar oleh Indonesia dengan memilih dan mengangkat secara sepihak 1.025 orang Papua dan non-Papua sebagai pemilih pada Referendum tersebut untuk mewakili 809.337 jiwa penduduk Papua Barat ketika itu. Ke-1.025 manusia boneka itu kemudian ditodong dengan moncong senjata untuk memilih 100% agar Papua Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sistem one man one vote (satu orang satu suara) yang biasanya digunakan di dalam setiap pemilihan sama sekali diabaikan oleh Indonesia. Semua pasal-pasal dalam Perjanjian New York yang menyangkut hak-hak rakyat Papua dilanggar oleh Indonesia.”
“Sementara itu, Indonesia melalui TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang telah menduduki Papua Barat sejak 1 Mei 1963 melancarkan aksi kekerasan dengan mengintimidasi, menghilangkan dan membunuh rakyat Papua sebelum pelaksanaan Pepera 1969 dan setelah itu hingga sampai hari ini. Kemenangan Indonesia 100% melalui Pepera 1969 adalah tidak wajar karena kemenangan mutlak tidak pernah dikenal di dalam praktek pemilihan demokratis.”
(Sumber: Makalah Pertemuan Aceh-Papua-Timor Leste: Mencari Penyelesaian Damai Atas Konflik Papua: Dikutip dalam buku: Saya Bukan Bangsa Budak: Yoman, 2012, hal. 215).
Fakta dan dinamika Tuntutan rakyat dan mahasiswa Papua menolak pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid II dan menuntut kemerdekaan dan kedaulatan penuh sangat rasional dan realitis sesuai dengan sudah dijabarkan dalam artikel ini dan juga fakta selama 20 tahun pelaksanaan Otsus 2001.
Ustadz Saiful Islam Al Payage, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Papua pada 27 Juli 2020 mengatakan:
“Selama Otsus diberlakukan selama 20 tahun di Papua, telah gagal sejahterakan orang Papua dan juga telah gagal meng-Indonesia-kan orang Papua. Faktanya orang Papua susah di-Indonesia-kan.
Bukti bahwa Otsus gagal Indonesiakan orang Papua adalah adik-adik saya mahasiswa-mahasiswa kita baik di Uncen universitas cenderawasih baik di Jogja, Manado, Surabaya pokoknya seluruh Indonesia meneriakkan supaya pisah dari NKRI. Padahal tujuan Otsus itu untuk meredam suara-suara ini. Tapi setelah 20 tahun, itu ini tidak mereda. Tetapi justru nyatanya hingga Otsus akan berakhir ini, isu memisahkan dari NKRI ini tambah meningkat.”
Pasca tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998, seluruh rakyat dan bangsa West Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama dan menuntut kemerdekaan bangsa West Papua dengan cara damai da bermartabat dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua. Banyak korban rakyat berjatuhan di tangan TNI-Polri.
A. DELEGASI TIM 100
Delegasi Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa West Papua pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999.
“….dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:
Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi.”
Kedua, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.
Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua , maka;
(1) segera diadakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
(2) Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999.
B. MUSYAWARAH BESAR (MUBES) 23-26 Februari 2000.
Dari 7 butir keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan:
“Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961.”
C. KONGRES NASIONAL II RAKYAT DAN BANGSA PAPUA BARAT Rakyat, 26 Mei – 4 Juni 2000
Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia, Abdulrrahman Wahid ini diputuskan beberapa butir keputusan politik sebagai berikut:
1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.
2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.
3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil pepera, karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral diluar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.
4. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat,dan PBB harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.
5. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan Internasional.
6. PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.
Menjadi jelas dan terang latar belakang lahirnya Otonomi Khusus yaitu rekayasa Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI dengan menghancurkan Orang Asli Papua yang berkeinginan kuat untuk merdeka hampir 95% Pelanggaran berat HAM sebagai kejahatan Negara dan tuntutan rakyat Papua melalui dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000 dan Kongres II Nasional rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961.
Luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia adalah 4 pokok akar masalah Papua. Pemerintah Republik Indonesia HARUS menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada 30 September 2019 untuk bertemu dengan Kelompok Pro-Refrendum harus didukung untuk menemukan jalan penyelesaian yang lebih bermatabat dan berprospek keadilan dan kedamaian ialah Pemerintah RI-ULMWP duduk setara dan berunding tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral seperti contoh Pemerintah RI menjadikan GAM Aceh sebagai mitra dialog damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.
Ita Wakhu Purom, 24 November 2020
Penulis
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Alliansi Baptis Dunia (BWA).
