Home / Article / Papua

Wednesday, 30 December 2020 - 10:05 WIB

“KETIKA IR. SUKARNO DAN KAWAN-KAWANNYA MELAWAN PENJAJAHAN, IA DAN KAWAN-KAWANNYA DISTIGMA SEPARATIS OLEH KOLONIAL BELANDA.

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Ungkapan Nurani Kemanusiaan

MENGAPA MATA DAN TELINGA PENGUASA INDONESIA TERBUKA DENGAN MITOS: SEPARATIS, MAKAR, OPM DAN KKB, TETAPI BUTA MATA & TELINGA TULI TERHADAP, RASISME, KETIDAKADILAN, PELANGGARAN BERAT HAM & TRAGEDI KEMANUSIAAN DIALAMI ORANG ASLI PAPUA SELAMA 57 TAHUN ?

“Seluruh rakyat Indonesia selama ini dan sampai saat ini ditipu atau dibohongi oleh para penguasa dan petinggi Indonesia, bahwa pengiriman pasukan TNI-Polri jumlah banyak ke Papua untuk menjaga NKRI dan berperang dengan kelompok separatis, makar, opm, dan kkb. Mitos-mitos separatis, makar, opm dan kkb itu bukan untuk tujuan menjaga dan melindungi keamanan dan kepentingan nasional atau kepentingan NKRI. Mitos-mitos itu sebenarnya diproduksi, dipelihara dan dilestarikan dan digunakan diberbagai media dan dengan moncong senjata untuk melindungi dan menjaga sumber daya alam dan perusahaan-perusahaan milik para penguasa dan para petinggi kolonial di Jakarta.”

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

“Ketika Ir. Sukarno dan kawan-kawannya melawan penjajahan, ia dan kawan-kawannya distigma separatis oleh kolonial Belanda. Pada saat Nelson Mandela memperjuangkan hak kesetaraan dan keadilan dan martabat kemanusiaan, ia distigma komunis oleh kolonial Apartheid di Afrika Selatan. Mahadma Gandhi berjuang untuk martabat bangsanya India, ia distigma pembela dan penasihat kelas coolie. …Watak kolonial Belanda dan Apartheid sudah menjadi ilmu atau pelajaran bagi kolonial Indonesia yang menduduki, menjajah dan merampok hak hidup dan politik rakyat dan bangsa West Papua dengan memberikan stigma OPM, separatis, makar dan KKB/KKSB. Pendudukan dan penjajahan Indonesia di West Papua harus diakhiri.” (Sumber: MELAWAN RASISME dan STIGMA DI TANAH PAPUA: Yoman, 2020:17).

Negara harus bertanggungjawab dan menyelesaikan persoalan ketidakadilan, rasisme dan pelanggaran berat HAM serta tragedi kemanusiaan yang sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemerintah dan TNI-Polri tidak selamanya berlindung dan bersembunyi dibalik mitos-mitos dan stigma kuno dan usang serta ketinggalan zaman seperti: Separatis, Makar, OPM dan mitos terbaru yang diproduksi dan dimiliki serta digunakan TNI-Polri seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sebenarnya TNI-Polri tidak sadar bahwa merekalah kaum babar dan kriminal bukan kami orang asli Papua. Watak dan perilaku babar dan kriminal TNI-Polri digambarkan dengan jelas oleh Pastor Frans Lieshout dalam kesaksian tentang pengalaman hidupnya sebagai berikut:

BACA JUGA  DULU, ABRI MENIPU ORANG TUA KAMI YANG BELUM TAHU MEMBACA DAN MENULIS PADA PEPERA 1969, KINI, TNI-POLRI MENGHADAPI KAMI ANAK CUCU MEREKA YANG SUDAH SEKOLAH

“Pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian. Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” ( Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020, hal. 593).

Jelas di sini, kaum babar dan kriminal, perampok, pencuri, penjarah dan pembunuh ini memproduksi mitos-mitos separatis, makar, OPM, dan KKB untuk mempertahankan kekejaman dan kebrutalan mereka di Tanah Papua. Ketidakadilan, rasisme dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Negara dan TNI-Polri terhadap orang asli Papua selama 57 tahun sejak 1 Mei 1963 telah menjadi luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia. Prof. Franz Magnis dan Pastor Frans Lieshout mengatakan:

“Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.”( Magnis, 2015:255). “Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” ( Lieshout: 2020:601).

Persoalan ketidakadilan dan rasisme serta kekerasan Negara yang sistematis dan terstruktur yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan tragedi kemanusiaan adalah luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia. Terjadi tragedi kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang terjadi dalam era Otonomi Khusus Papua 2001 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan TNI-Polri secara sistematis dan terstruktur serta masif.

Untuk mengobati dan memulihkan luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia dengan menemukan penyebab luka membusuk dan bernanah, yaitu empat akar persoalan. Jadi, masalah kemanusiaan, pelanggaran berat HAM, ketidakadilan dan rasisme serta tragedi kemabusiaan tidak bisa disembunyikan dengan mitos-mitos dan stigma-stigma kuno dan usang: separatis, makar, opm dan kkb. Akar persoalan Papua sudah jelas dan terang benderang seperti luka membusuk dan dan bernanah itu sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah tertuang dalam buku Papua Road Map, yaitu 4 akar persoalan sebagai berikut:

BACA JUGA  PEPERA 1969 DI PAPUA DIMENANGKAN ABRI (SEKARANG; TNI-POLRI)

(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Gereja dalam konteks West Papua, dalam melihat dan menggumuli empat akar persoalan Papua sebagai luka membusuk dan bernanah ini, dari mimbar suci atau mimbar Gereja HARUS bersuara mendesak penguasa Indonesia yang tuli telinga, tuli nurani dan mata untuk penyelesaikan empat akar persoalan Papua dan sekaligus membela dan melindungi serta membebaskan umat Tuhan yang dimitoskan separatis, makar, opm dan kkb yang dilakukan TNI-Polri. Oleh karena itu: MARI, BERDIRI BERSAMA GEMBALA DR. SOCRATEZ YOMAN UNTUK BERSUARA DENGAN IMAN DALAM KRISTUS RAJA DAMAI UNTUK MELAWAN DAN MENGHENTIKAN MITOS DAN STIGMA SEPARATIS, MAKAR, OPM, KKB YANG MERENDAHKAN MARTABAT KEMANUSIAAN ORANG ASLI PAPUA. Mari, kita membela harkat dan martabat kemanusiaan orang asli Papua.

Akar persoalan Papua adalah tragedi kemanusiaan, ketidakadilan, rasisme, pelanggaran berat HAM. Jadi, penguasa dan TNI-Polri jangan berlindung dan bersembunyi dibalik mitos-mitos separatis, makar, opm dan kkb.

Terima kasih. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, Senin,28 Desember 2020.

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Amggota: Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____

Kontak Person: 08124888458

Share :

Baca Juga

Article

SIAPA SESUNGGUHNYA BERWATAK TERORIS, RASIS DAN FASIS DI TANAH PAPUA?
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Saya Tidak Pernah Provokasi Bangsa Saya, Tapi Saya Mendidik Bangsa Saya Untuk Belajar Dan Mengetahui Sejarah Perjalanan Bangsanya Yang Gelap Dan Kelam
Moderator Dewan Gereja Papua (Wpcc) Pdt. Dr Benny Giay

Opinion

‘INDONESIA BELUM MENGINDONESIAKAN PAPUA,WALAUPUN INDONESIA SUDAH MERDEKA 74 TAHUN’: GUB PROV. PAPUA’, LE.
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

KEDAULATAN NKRI BERLAWANAN/BERTOLAK BELAKANG DENGAN KEDAULATAN MANUSIA PAPUA
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

RAKYAT DAN BANGSA WEST PAPUA HIDUP DALAM PENJARA MITOS-MITOS & IDEOLOGI KOLONIAL BANGSA INDONESIA
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Papua

ORANG YANG MENJUAL TANAH ADALAH MANUSIA PALING BODOH DAN MANUSIA TERKUTUK DI PLANET INI

Article

Membongkar Akar Konflik Papua-Indonesia Yang Menyebabkan Luka Membusuk, Luka Bernanah, Kanker Atau Tumor Ganas Di Dalam Tubuh Bangsa Indonesia
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

THE INDONESIAN TYRANICAL RULE THAT HAS CAUSED HUMANITARIAN TRAGEDY FOR THE INDIGENOUS MELANESIANS IN WEST PAPUA FOR THE LAST 59 YEARS SHOULD BE ENDED WITH A REFERENDUM SOLUTION ON SELF DETERMINATION SUPERVISED BY THE UN