KPK Mengkudeta Lukas Enembe Gubernur Papua Pada 10 Januari 2023

KPK kudeta hati NURANI bangsa Papua

KPK MENGKUDETA LUKAS ENEMBE GUBERNUR PAPUA PADA 10 JANUARI 2023

“Lukas Enembe Gubernur Papua adalah pemberian atau anugerahTuhan bagi Penduduk Orang Asli Papua (POAP). Lukas Enembe adalah Guru Hati Nurani, Guru keluguan dan kepolosan, simbol KEJUJURAN bagi umat Tuhan di era ini.”

Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman

“Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya.”_ • In Memoriam Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy.

Apakah benar KPK mengkudeta Lukas Enembe Gubernur Papua?

Saya yakin penggulingan pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe secara tiba-tiba, paksa, secara tidak sah dan dengan kekerasan oleh sekelompok kecil dari kesatuan BRIMOB pada 10 Januari 2023 adalah unsur kudeta.

Karena, prasyarat utama kudeta adalah kendali atas semua atau sebagian angkatan bersenjata, polisi, dan elemen militer, dan Brimob.

Peristiwa kudeta menimpa Partai Demokrat dan orang-orang Demokrat secara sistematis, masif dan kolektif.

Contohnya Kudeta dalam Partai Demokrat juga pernah terjadi pada tahun 2021. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pihak-pihak yang ingin mengkudeta Partai Demokrat.

Tudingan upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

KPK mengkudeta Lukas Enembe Gubernur Papua dengan tuduhan 1 milyar uang pribadi Lukas Enembe dan KPK sedang mencari-cari informasi dan data untuk memperkuat hasil kudeta mereka.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu, 25 Januari 2023 menyampaikan:

“Kami berharap peran masyarakat yang apabila memiliki data dan informasi lain terkait dugaan kirupsi terkait proyek-proyek infrastruktur di Papua, silahkan dapat disampaikan ke KPK.”

Kudeta KPK terhadap Lukas Enembe Gubernur Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari kriminalisasi, politisasi, diskriminasi berbasis rasial  yang sangat bertolak belakang dengan  penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Rakyat Papua ketahui bahwa KPK RI  memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua, tahun anggaran 2021. 

Predikat terbaik ini terasa sangat spesial bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe sebagai gubernur, telah berhasil mencatat tinta emas dengan mengantongi predikat Opini WTP sebanyak 8 kali sejak 2015 lalu.

Ada pertanyaan sebagai berikut:

1. Dimana kerugian Negara yang ditemukan oleh BPK?
2. Apakah KPK menggunakan atas dasar laporan BPK  menangkap Lukas Enembe Gubernur Papua?
3. Apakah KPK tangkap Lukas Enembe hanya dengan tuduhan tanpa dasar (baseless) dengan 1 milyar uang pribadi Lukas Enembe?
4. Mengapa KPK meminta data kepada rakyat Papua?
5. Apakah KPK tidak punya data korupsi Lukas Enembe Gubernur Papua?

Lukas Enembe Gubernur Papua, berulang kali dengan JUJUR sampaikan bahwa “saya tidak korupsi. Uang 1 milyar itu uang pribadi saya”. Pernyataan yang tulus dan jujur seperti ini tidak diindahkan oleh KPK.  KPK tetap menggerakkan kekuatan Negara mengkudeta (menangkap) Lukas Enembe Gubernur Papua pada 10 Januari 2023 seperti seorang penjahat. Perilaku KPK dan Brimob sangat kejam, tidak beradab, dan tidak manusiawi.

Doa dan harapan saya, tulisan singkat ini memberikan pencerahan para pembaca yang mulia dan terhormat.

Terima kasih. Selamat membaca. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom,  26 Januari 2023

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA)

___

Nomor Kontak: 08128888712; 08124888458