Home / Opinion / Reality/Fact

Monday, 7 December 2020 - 08:13 WIB

MEDIA MASSA ADALAH JANTUNG BANGSA ATAU NEGARA DALAM NEGARA

Media Massa atau Pers adalah Negara dalam Negara

Media Massa atau Pers adalah Negara dalam Negara

(MEDIA INTERNASIONAL MENDENGARKAN SUARA PRESIDEN PAPUA BARAT, DAN JUGA KETUA ULMWP BENNY WENDA)

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA

Siapa yang menguasai Media Massa atau Pers adalah pemenangnya. Karena Media Massa atau Pers adalah jantungnya dan roh penggerak sebuah Negara. Media Massa memiliki kemampuan yang dahsyat untuk membangun, mendidik, memajukan, mempersatukan, memperkokoh sebuah bangsa dan mencerdaskan rakyat dan bahkan sebaliknya Media Massa memiliki kemampuan menghancurkan dan memporak-porandakan Negara dan masyarakat. Kecanggihan Negara bentuk apapun, dalam sekejab saja peran Media Massa mampu menghancurkannya dan bangsa itu biasanya tinggal dalam kenangan sejarah. Karena itu, para penguasa juga sering takut dan juga bisa dikatakan “tunduk” pada Media Massa.

Dengan kata lain siapa menguasai Pers atau Media Massa, dia mengawasi dan mengontrol serta mengarahkan pikiran dan hati rakyat. Karena Pers atau Media Massa adalah jantung dari keberlangsungan sebuah Negara dan masyarakat. Pers atau Media mampu dan sanggup menjangkau masyarakat secara luas tanpa batas-batas wilayah dan Negara.

Media Massa atau Pers adalah Negara dalam Negara. Media Massa adalah jantung, nafas dan urat nadi dari sebuah Negara dan cahaya untuk bangsa. Negara kuat karena Media Massa kuat. Negara kuat dan kokoh karena Media Massa dapat mengontrol dan mengawasi roda pemerintahan dengan baik.

Dalam pengertian Media Massa adalah Negara dalam Negara, maka Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri melarang dengan ketat Media Asing masuk ke Papua Barat. Dengan kata lain, media asing tidak pernah diijinkan masuk ke Papua Barat.

Kalau penulis tidak salah, apabila ada wartawan asing ingin masuk ke West Papua, mereka harus melewati sekitar 24 atau 26 Instutusi atau Departemen di Jakarta. Suatu prosedur administrasi yang berbelit-belit, melelahkan dan membosankan. Mengapa ada 24 atau 26 institusi yang harus dilewati para media asing?

Jawabannya, pemerintah penguasa Indonesia dan TNI-Polri sadar bahwa mata dan telinga awak Media, wartawan ada dimana-mana, bahkan selalu ada di pusat-pusat kekuasaan. Media Massa atau Perss itu seperti burung elang, mencari mangsanya dengan teliti, hati-hati, dan mengukur dengan tepat untuk menangkap mangsanya.

BACA JUGA  Kado/Hadiah bagi anggota DPR RI dan Pemerintah Indonesia yang betelinga tuli, mata buta dan tidak punya hati nurani dan  manusia-manusia yang telah kehilangan martabat kemanusiaan

Dalam kesadaran konsekwensi dan bahaya kekuatan besar serta dampak Media Massa seperti itu, maka selama ini, Penguasa Indonesia, TNI-Polri menutup diri dengan media asing. Media asing tidak pernah diijinkan ke West Papua. Penguasa dan TNI-Polri menjaga ketat dan melarang media asing untuk masuk West Papua untuk melihat keadaan yang sebenarnya dialami orang asli Papua di West Papua dari Sorong-Merauke. Penguasa Indonesia menjaga dan menyembunyikan rapat-rapat persoalan West Papua dengan moncong senjata seakan-akan dunia ini diatur atau dikendalikan oleh Indonesia. Kata lain, sepertinnya dunia ini ada dalam genggaman NKRI.

Momentum yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke telah menyatakan Merdeka dengan membangun kendaraan politik bersama, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Wadah politik resmi milik rakyat dan bangsa West Papua, ULMWP yang diakui MSG, PIF, ACP.

Melalui ULMWP sebagai rumah bersama, perahu bersama dan honai bersama rakyat dan bangsa West Papua telah lahir Presiden Bangsa Papua Barat Sementara, Benny Wenda yang juga sebagai Ketua ULMWP.

Penguasa boleh saja mengatakan pengumuman itu hanya Benny Wenda dari Luar Negeri dan keadaan di West Papua tetap “landai/datar” dan tidak ada yang menonjol.

Letak pokok persoalannya ialah bukan “di Luar Negeri dan keadaan tetap landai/datar” di West Papua. Tetapi, kekerasan Negara yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan hak politik yang diabaikan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah sampaikan 4 akar persoalan Papua yang harus diselesaikan Indonesia.

BACA JUGA  “Saya Datang Dari Bangsa Lani Untuk Selamatkan Bangsa Lani.” Warisan Otonomi Dan Kedaulatan Harus Diselamatkan Dan Dipertahankan.

Penguasa Indonesia, TNI-Polri harus tinggalkan mitos-mitos kuno dan primitif yang sudah usang dan tidak relevan untuk dipertahankan dan dijual di media Internasional, yaitu mitos makar, separatis dan juga mitos terbaru milik TNI-Polri, yaitu KKB. Mitos-mitos seperti ini sangat memalukan dan memang sangat “muak” kendengarannya karena sudah ketinggalan zaman.

Benny Wenda telah menjadi Presiden Sementara dan media-media Internasional tidak menyebut Benny Wenda pembuat makar dan tidak disebut separatis. Sebaliknya, suara Benny Wenda didengar, dihormati dan diterima sebagai Presiden bangsa West Papua.

Ada beberapa contoh media yang memuat atau publikasi pernyataan Presiden bangsa West Papua Benny Wenda sebagai berikut:

Kesimpulannya. Media Massa memiliki kemampuan yang dahsyat untuk membangun, mendidik, memajukan, mempersatukan dan memperkokoh serta memcerdaskan sebuah bangsa dan penduduknya dan bahkan sebaliknya Media Massa memiliki kemampuan yang menghacurkan dan memporak-porandakan Negara dan masyarakat. Karena, Media Massa adalah Negara dalam Negara dan jantung dan urat nadi Negara dan masyarakat.

Selamat membaca. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 5 Desember 2020.

Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
3. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____

Share :

Baca Juga

Reality/Fact

ADA TIGA KELOMPOK GEREJA BAPTIS DI TANAH WEST PAPUA: ADA PEMIMPIN, ADA KANTOR & ADA LOGO BERBEDA
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Papua

Pemerintah Indonesia Dan DPR RI Adalah Separatis
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Reality/Fact

VIEW OF RACISM FROM THE GENERALS AND CIVIL LEADERS IN INDONESIA: GENERAL ALI MURTOPO, GENERAL M.H. HENDROPRIYONO, GENERAL BINSAR LUHUT PANJAITAN AND AMBRONCIUS I.M. NABABAN

Reality/Fact

APAKAH BENAR KEKERASAN DI PAPUA DILAKUKAN OLEH TPN-PB ?  ADA 11 TUJUAN KONFLIK KEKERASAN NEGARA DI PAPUA
PGBBWP

Perspektif

Perdamaian Tanpa Keadilan Bukan Perdamaian Karena Syarat Utama Perdamaian Permanen Adalah Keadilan & Kebenaran
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Reality/Fact

SEPARATIS SESUNGGUHNYA PARA PENGUASA INDONESIA: JANGAN PAKSA KAMI UNTUK TUNDUK PADA HUKUM INDONESIA KARENA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SENDIRI MELAWAN DAN MELANGGAR HUKUM DAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS 2001
Mr. Theo Hesegem

Opinion

Pemerintah Jakarta Sering Gagal, Melibatkan Orang-Orang Pro Terhadap Papua Merdeka Atau Orang-Orang Pejuang Perdamaian Dan Keadilan
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Reality/Fact

Kita Berbeda Dalam Pandangan Ideologi Dan Keyakinan Iman, Tapi, Kita Tetap Bersaudara Dalam Nilai Kemanusiaan & Kesamaan Derajat