Home / Article

Wednesday, 9 March 2022 - 20:00 WIB

Mereka (Indonesia)  Berpikir Kami Belum Mengerti Hak Politik Dan Hak Hidup Di Atas Tanah Leluhur  Kami

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Artikel

MEREKA (INDONESIA)  BERPIKIR KAMI BELUM MENGERTI HAK POLITIK DAN HAK HIDUP DI ATAS TANAH LELUHUR  KAMI

(Goodbye Indonesia. Sayonara Indonesia. Indonesia dan Papua akan menjadi tentangga yang baik dan selalu hidup saling membagi sejarah masa silam dan kini untuk keadilan, kesamaan derajat, martabat kemanusiaan dan kedamaian permanen)

Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman,MA

Awal tulisan ini, penulis mau mengutip kata-kata indah dan inspiratif ini, sebagai berikut:

“Penderitaan rakyat adalah penderitaan kami. Air mata rakyat adalah air mata kami. Kesedihan rakyat adalah kesedihan kami. Kesusahan rakyat adalah kekusahan kami. Perjuangan rakyat adalah perjuangan kami. Doa dan harapan rakyat adalah doa dan harapan kami juga. Kami sebagai bangsa bermartabat, adik-adik, pulang dengan tertib dan berdoa. Kita semua berdoa dan bekerja.” ( John NR Gobai, Anggota DPRP, 8 Maret 2022).

Penulis mengerti, bahwa Otsus jilid I, II, Operasi Militer, Pemekaran provinsi-provinsi boneka dan kesejahteraan bukan solusi, tapi itu semua sudah menjadi bagian dari persoalan konflik.

Pembaca yang mulia,  penulis mengganggu ketenangan Anda. Atau  menghibur dan menguatkan serta menginspirasi Anda yang mempunyai cita-cita, kerinduan doa dan harapan masa depan Papua yang damai dan aman dalam bangsa yang merdeka dan berdaulat di Tanah pusaka Anda.

Para pembaca yang mulia dan terhormat, Anda percaya atau tidak percaya, Anda terima atau tidak terima, Anda senang atau tidak senang, penulis mempunyai IMAN dan suara hati  mengatakan, bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat  pasti Merdeka sebagai sebuah bangsa yang berdaulat penuh di planet ini, dan hanya persoalan waktu.

Dalam perspektif historis, Papua tidak pantas berada dalam wilayah koloni modern Indonesia (sejarah New York Agreement 15/8/1962 dan Pepera 1969) semuanya cacat hukum dan moral yang melanggar prinsip hukum internasional. (Baca buku Jejak Kekerasan Negara Dan Militerisme (Yoman, 2021), Kami Bukan Bangsa Teroris (Yoman,2021).

1 Desember 1961 sudah menjadi bagian dari hidup rakyat dan bangsa Papua dan tanggal ini dirayakan secara luas di Papua dan diseluruh dunia di beberapa Negara terus menerus mengibarkan Bendera Bintang Kejora sebagai lambang bendera kebangsaan. Para diplomat Indonesia sudah tahu perkembangan signifikan ini.

Ir. Sukarno pada 19 Desember 1961 dari alun-alun Yogjakarta mengakui: BUBARKAN NEGARA BUATAN BELANDA. Atau Aneksasi Negara Buatan Belanda.  Pidato asli tidak ada kata Boneka.

Ada penemuan 13 (tiga belas) akar konflik  Indonesia-Papua yang rumit, sulit, berat. Sebanyak 13 akar konflik ini disembunyikan oleh penguasa kolonial modern Indonesia dengan jalan  memproduksi  mitos-mitos, label dan stigma mulai ditemukan.

Mitos-mitos, label, stigma: Anggota OPM, separatis,makar, kkb, teroris ini milik dari penguasa Indonesia,  karena merekalah yang memproduksi atau menciptakan dan merawat serta memelihara dengan moncong senjata dan kekerasan. Mitos-mitos, label, stigma itu hanya sebagai TOPENG atau TAMENG untuk penguasa bersembunyi dibalik itu semua dan membenarkan diri dari perilaku yang rasis, fasis dan barbar serta brutal selama ini.

Mitos, label dan stigma negatif yang diproduksi dan digunakan para penguasa kolonial firaun modern  Indonesia ini juga untuk menjadi amunisi dan kekuatan untuk membungkam dan menindas rakyat dan bangsa Papua Barat dari waktu ke waktu.

BACA JUGA  ORANG ASLI PEGUNUNGAN PAPUA SEJAK DULU HIDUP BERMARTABAT, TERHORMAT, BERBUDAYA TINGGI DAN CINTA KEDAMAIAN

Mitos, label dan stigma separatis, makar, kkb, dan teroris itu tidak pernah ada di Tanah Papua, tetapi dibawa oleh penguasa asing kolonial firaun modern Indonesia dari luar dan mereka gunakan itu untuk membunuh dan memusnahkan orang asli Papua, merampok, mencuri, dan menjarah kekayaan sumber daya alam Papua.

Seperti sudah disebutkan tadi, mitos, label dan stigma itu milik bangsa kolonial dan digunakan HANYA untuk sembunyikan 13 akar konflik Papua, yaitu:

(1) Rasisme ;(2) Fasisme; (3) Kolonialisme; (4) Militerisme; (5) Kapitalisme; (6) Ketidakadilan; (7) Imperilisme; (8) Pelanggaran HAM berat; (9) Genosida; (10) Ekosida; (11) Marginalisasi; (12) Diskriminasi; (13) Status Politik dan Sejarah Penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia.

Mitos-mitos, label dan stigma serta 13 akar konflik ini membuat Papua LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Prof. Dr. Franz Magnis sudah sampaikan kesimpulan penderitaan rakyat Papua dengan sempurna dan jelas sebagai berikut.

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah LUKA MEMBUSUK di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme).

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).

Penyebab LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH dalam tubuh bangsa Indonesia juga sudah ditemukan  dan dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu empat akar sejarah konflik atau akar kekerasan Negara di Papua. Empat pokok akar konflik dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008),  yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Untuk sembuhkan dan pulihkan LUKA MEMBUSUK dan LUKA BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia ini bukan dengan Operasi Militer, Otonomi Khusus Jilid II, Pemekaran Provinsi Boneka, Kesejahteraan, atau dengan memelihara dan menyembunyikan 13 akar konflik dengan mitos-mitos, label, stigma: separatis, makar, kkb, separatis.

Persoalan semakin buruk ialah TNI-Polri sibuk memblokir dan membungkam ruang demokrasi dan kebebasan rakyat dan bangsa Papua. Menteri Dalam Negeri dan DPR RI sibuk mengurus pembentukan provinsi-provinsi boneka negara kolonial firaun modern Indonesia.

Sementara rakyat dan bangsa Papua Barat dengan elegen, inovatif, kreatif dan bermartabat membentuk rumah bersama, honai bersama, dan perahu bersama, yaitu ULMWP sebagai wadah politik resmi dan memenangkan panggung-panggung politik global yang didukung TPN-PN, KNPB dan semua organ pergerakan di dalam dan di Luar Negeri.

BACA JUGA  WEST PAPUAN COUNCIL OF CHURCHES (WPCC)

Ikutilah dengan saksama ulasan singkat ini. Sepertinya, penguasa Indonesia sedang panik karena adanya tekanan internasional persoalan pelanggaran berat HAM di Papua. Tapi, penguasa menganggap remeh persoalan Papua dan sibuk dengan bukan masalah-masalah krusial. Blokir para demo dan pemekaran provinsi boneka bukan masalah urgent (mendesak). Penguasa Indonesia, TNI-Polri jangan sibuk dengan hal-hal tidak penting dan mendesak serta sampingan. 

Penguasa Indonesia, TNI-Polri:  Ingat! Perhatian baik-baik. Sadar baik-baik. Apa yang sedang terjadi tentang persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan, rasisme, fasisme,  kolonialisme, genosida dan ekosida, marginalisasi, diskriminalisasi, dan pelanggaran berat HAM di Papua mulai terbuka, menjadi telanjang dan sudah tidak menjadi rahasia umum.

DULU, hanya Negara Vanuatu yang bersuara dan mendukung untuk penyelesaian persoalan Papua. Belakangan ini, ada peningkatan dukungan komunitas global atau internasional dengan signifikan.

SEKARANG, Negara-negara Rumpun Melanesia (MSG), Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Negara-Negara Afrika, Carabia, Pasifik (ACP) terdiri dari 79 Negara dan Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara,  termasuk didalamnya Belanda Negara bekas penjajah Indonesia dan Inggris mendesak Indonesia untuk membuka akses Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.

Tiga Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, yaitu: Francisco Cali Tzay, Morris Tidball-Binz, Cecilia Jimenez-Demay mendesak Indonesia untuk mendesak Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.

Sudah waktunya Indonesia membuka diri untuk Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua, sebelum Indonesia dihakimi komunitas internasional. Indonesia sudah berada dalam kategori Negara pelaku kejahatan kemanusiaan dan tidak bisa menyembunyikan muka dengan atas nama “jargon” kedaulatan Negara.

Contoh terbaru sebagai pelajaran berharga untuk penguasa Indonesia berkaca ialah Rusia tidak peduli dengan kedaulatan Ukraina. Pengalaman ini bisa terjadi di Indonesia atas nama  Martabat Kemanusiaan dan Keadilan untuk perdamaian semua orang.

SEKARANG,  rakyat dan bangsa Papua tidak sendirian untuk berjuang masa depan yang merdeka dan berdaulat penuh sebagai sebuah bangsa dan tidak pernah ada sebagai sebuah provinsi dibawah koloni modern Indonesia yang berwatak rasis, fasis, barbar yang berkultur militeristik.

Kemudian pemekaran provinsi-provinsi boneka di Tanah Papua adalah idenya Hendropriyono dan Karnavian Tito atau lebih tepat proyek Militer. Pemekaran ini tidak diberikan GRATIS, tapi para pejabat akan membeli dengan uang. Di Indonesia, hukum tidak berfungsi lagi, tapi kekuasaan menjadi  segala-galanya. Semuanya karena penguasa di Indonesia mempunyai bisnis di Papua  dan telah kehilangan hati nurani kemanusiaan. Para penguasa menjadi tamak, perampok, pembohong, pencuri dan pembunuh. Para penguasa Indonesia yang berwatak rasis, fasis dan berbudaya militeristik ini tidak merasa bersalah dan berdoa terhadap orang asli Papua.

Doa dan harapan penulis, supaya tulisan ini berguna dan ada pencerahan.

Waa….Waa….Kinaonak!

Ita Wakhu Purom, 9 Maret 2022

=========

Penulis:

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
  2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
  3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
  4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Share :

Baca Juga

Article

SIAPA SESUNGGUHNYA BERWATAK TERORIS, RASIS DAN FASIS DI TANAH PAPUA?

Article

DILARANG JUAL TANAH ATAU JANGAN MENJUAL TANAH (Kejadian 2:15)

Article

DILARANG JUAL TANAH ATAU JANGAN MENJUAL TANAH (Kejadian 2:15)
Image

Article

RAKYAT PAPUA TELAH KEHILANGAN KEPERCAYAAN KEPADA INDONESIA DAN PERUNDINGAN DAMAI TANPA SYARAT ANTARA INDONESIA-ULMWP YANG DIMEDIASI PIHAK KETIGA YANG NETRAL MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

PUTRA PUTRI PEJUANG PEPERA PAPUA (P5) SIAP UNTUK MENJAGA HASIL SEJARAH PEPERA 1969 DI PAPUA

Article

HUBUNGAN HARMONIS GURU MUSLIM DENGAN MURID KRISTEN DI PEDALAMAN PAPUA TAHUN 1977-2019.
Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA

Article

UNTUK SIAPA 3 PROVINSI BARU DI TANAH PAPUA?
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Indonesia Sedang & Akan Dihakimi Komunitas Internasional Tentang Rasisme, Militerisme, Ketidakadilan, Pelanggaran Berat Ham Dan Kolonialisne Terhadap Rakyat & Bangsa Papua