OTSUS LAHIR KARENA TUNTUTAN MERDEKA BUKAN KESEJAHTERAAN
Oleh: Gembala Dr. Socratez S. Yoman, MA.
Pemerintah Indonesia, Rakyat West Papua dan Komunitas internasional harus jujur mengakui topik artikel ini. Kita jangan membuat kabur roh dari latar belakang mengapa otonomi Khusus 2001 ada di West Papua? Para penguasa Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua berusaha dengan berbagai bentuk siasat untuk mereduksi Esensi dari Background lahirnya Otsus di West Papua.
Lihat dari Komentar Muh. Jusuf Kalla, “masalah Papua adalah masalah kesejahteraan” (TVOne, 8 Noveber 2018). Ketua Umum Pimpinan pusat Muhammadiah M. Din Syamsuddin dan ketua Umum Pengurus Besar NU, Said Agil Siroj menyatakan: “akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan, terutama dalam kesejahteraan ekonomi…” (Kompas, 11 November 2011). Kata “Kesejahteraan” itu mitos lama yang terus di ulang-ulang dan dikumandangkan dalam berbagai forum dan kesempatan untuk menutupi dan menghilangkan akar persoalan bangsa West Papua yang sesungguhnya, yaitu Status Politik.
Pemerintah Indonesia pernah berjanji kepada peserta PEPERA 1969 pada 14 Juli 1969 di Merauke. Menteri Dalam Negeri Indonesia berjanji: “…. Pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat …. ” sejak dari janji ini, kita bandingkan dengan keadaan rakyat dan bangsa West Papua sangat Paradoks.
LAHIRNYA OTSUS
Otonomi Khsus 2001 ialah alat bargaining atau tawar-menawar politik bukan pembangunan atau kesejahteraan. Pada 1998 seluruh rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke dan keluar dari Indonesia.
Pada 26 Februari 1999 Tim 100 mewakili bangsa West Papua secara bermartabat dan terhormat menyampaikan kepada Prof. Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia di Istana Indonesia: “Bahwa Permasalahan mendasar yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan di Papua Barat (Irian Jaya) sejak 1963 sampai sekarang ini, bukanlah semata-mata karena kegagalan pembangunan, melainkan status Politik Papua Barat yang pada 1 Desember 1961 dinyatakan sebagai sebuah Negara Merdeka diantara bangsa-bangsa di muka bumi …. oleh sebab itu, dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
“Maka pada hari ini, jumat, 26 Februari 1999, Kepada Presiden Republik Indonesia, Kami Bangsa Papua Barat menyatakan bahwa: Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka dan berdaulat penuh diantara bangsa-bangsa lain di bumi.” Kedua …. (Silahkan Baca selengkapnya dalam buku: Otonomi Khusus Papua telah Gagal: Yoman, 2012, hal.30).
Rakyat dan bangsa West Papua dalam musyawah Besar (Mubes) pada 23-26 Februari 2000 merumuskan dan menyatakan pada point 3.2. “Pemerintah Indonesia melaksanakan act of self dertemination yang disebut Pepera dengan cara meniadakan hak-hak dan kebebasan Politik rakyat Papua yang menentang cara-cara Indonesia dalam melaksanakan Pepera yang tidak sesuai dengan New York Agreement 15 Agustus 1962” ( Selengkapnya baca dalam buku: Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, hal.32-34).
Perjuangan West Papua Merdeka tidak berhenti pada Tim 100 dan Mubes. Rakyat dan Bangsa West Papua dalam memperjuangkan hak politiknya diadakan Kongres Nasional II pada 26 Mei – 4 Juni 2000. Dalam Kongres Nasional II sampaikan beberapa pernyataan politik, diantaranya, Bangsa West Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan Negara sejak 1 Desember 1961 (Selanjutnya lebih lengkap dibaca dalam buku: Otonomi Khusus Papua Telah Gagal, hal.34-38).
Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001 adalah alat tawar politik Papua Merdeka dengan Indonesia. Otsus tidak dirancang karena kesejahteraan dan masalah Perut, makan dan minum. Karena itu, para sarjana dan Intelektual Bangsa West Papua Jangan kaburkan akar masalah bangsa West Papua dengan pernyataan yang tidak jelas. Para Sarjana sebaiknya kawal masalah mendasar ini.
Tokoh Senior dan kenamaan Bangsa West Papua, Freddy Numbery dalam Opini dengan Topik: Satu Dasawarsa Otsus Papua pernah dengan sempurna menyatakan: “Sumber-sumber Milik Agraria milik masyarakat adat di eksploitasi dalam skala besar tanpa menyejahterakan pemiliknya. Sebaliknya marjinalisasi berlangsung di mana-mana. Pelurusan Sejarah yang juga diamanatkan Undang-undang Otsus tidak pernah di sentuh. Persoalan kekerasan oleh negara tidak diselesaikan, malah bereskalasi. Penambahan pasukan dari luar berlangsung tanpa pengawasan. Kebijakan demi kebijakan untuk Papua sudah diterapkan Jakarta, tapi tak bertaji menyelesaikan masalah” (Kompas, 6 Juli 2012, hal.6). Jadi, status Politik atau sejarah digabungkan west Papua kedalam Indonesia dengan tekanan militer dan pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan negara menjadi luka membusuk dalam tubuh bangsa Indonesia.
Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, pernah bernubuat seperti ini, “Tinggal Soal Waktu saja kita senang atau tidak, mau atau tidak akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal” (Detiknews, Rabu, 16/12/2011).
IWP, 31 Oktober 2018; 09:53AM
