Home / Papua / ULMWP

Wednesday, 10 March 2021 - 22:27 WIB

PANITIA AKSI NASIONAL WEST PAPUA MENDUKUNG 83 NEGARA UNTUK INTERVENSI KOMISI TINGGI HAM PBB KE WEST PAPUA

Ilustrasi PBB(Alexandros Michailidis

Ilustrasi PBB(Alexandros Michailidis

PANITIA AKSI NASIONAL WEST PAPUA MENDUKUNG 83 NEGARA UNTUK INTERVENSI KOMISI TINGGI HAM PBB KE WEST PAPUA

Konflik Status Politik West Papua adalah masalah Internasional yang harus segera diselesaikan melalui jalur Hukum, Politik dan HAM Internasional. Untuk menyelesaikan status Politik tersebut maka melalui MSG, West Papua diterima sebagai keluarga Melanesia; Melalui Pasifik Island Forum (PIF) dan Afrika, Carribean dan Pasifik (ACP) suara rakyat dikumandangkan. Dan kini dunia Internasional melalui 83 Negara telah mendesak Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi HAM PBB turun ke West Papua guna melihat situasi Pelanggaran HAM di West Papua.
Sampai saat ini Indonesia belum membuka Akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua.

BACA JUGA  PENGUASA INDONESIA SEDANG PANIK

Dalam situasi desakan Internasional tersebut, Indonesia melakukan maneuver politik dengan memberikan OTSUS jilid II dan Pemekaran-Pemekaran. Bangsa Papua tahu, Itu hanya “gula-gula” politik Kolonial Indonesia untuk membungkam aspirasi Merdeka. Oleh karena itu Rakyat Papua telah menolak Otsus jilid II dan Pemekaran. Rakyat Papua sudah menyatakan Sikap Politik: SELF DETERMINATION sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua.

Penolakan gula-gula politik kolonial Indonesia dari Rakyat Papua dibalas oleh Indonesia dengan melakukan berbagai operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Timika, Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya. Operasi militer dilakukan oleh colonial Indonesia hanya untuk merampas kekayaan alam Papua.

BACA JUGA  GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE TIDAK SETUJU PEMEKARAN PROVINSI PAPUA

Rakyat bangsa Papua tidak sendiri, rakyat Papua sedang bersama komunitas Internasional. Maka dari itu, kami menyerukan kepada rakyat Bangsa Papua untuk konsisten mendukung dan mengawal agenda:
Mendukung Desakan 83 Negara anggota PBB kepada Indonesia untuk membuka akses bagi Tim Investigasi komisi Tinggi HAM PBB turun ke West Papua
Mendukunng Referendum di West Papua sebagai solusi penyelesaian konflik.
Mendukung Pemerintahan Sementara West Papua untuk anggota penuh di MSG

Tabi, West Papua 10 Maret 2021

JURU BICARA

ICHE MORIP

Share :

Baca Juga

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Dr. Socratez Sofyan

Inspirasi

SAYA MEMANG ANAK DARI KAMPUNG TAPI SAYA BUKAN ANAK KAMPUNGAN
2021-03-29 at 14.48.07

Papua

ADA APA DIBALIK KAMPANYE PITA MERAH PUTIH PADA ANAK-ANAK PAPUA
Dr. Ibrahim Peyon

Papua

SISTEM POLITIK DI PEGUNUNGAN ITU SISTEM BIG MAN DENGAN BANYAK ISTILAH SEPERTI AP KAIN (HUBULA), AP DUNGON/AP SUWON (YALI), TONOWI (MEE), SONOWI (MONI), DLL
pdt-socratez-sofyan-yoman

Papua

JUMLAH BUKU YANG AKAN DICETAK SEBANYAK 10.000 BUAH (SEPULU RIBU BUKU).
pdt-socratez-sofyan-yoman

Papua

KOMUNIS CHINA LEBIH MANUSIAWI DAN MENGHORMATI KESETARAAN MANUSIA
West Papuan Council of Churches

Papua

Dewan Gereja Papua (WPCC) Menolak Pelabelan Opm Label Teroris Oleh Kolonial Indonesia

Papua

NILAI-NILAI LUHUR & ILAHl DALAM PERADABAN HIDUP SUKU LANI

Papua

ULMWP: CAP OPM-KKB TERORIS CIPTAAN KOLONIAL