PEMERINTAH INDONESIA JANGAN BERSEMBUNYI ATAU MELEMPAR TANGGUNGJAWAB KEPADA PARA TOKOH PAPUA DENGAN JADIKAN TOPENG WAYANG JAWA UNTUK POLITIK ADU-DOMBA ANTAR ORANG ASLI PAPUA
(Indonesia segera menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang sudah ditemukan dan rumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengakhiri pelanggaran berat HAM dan menciptakan perdamaian permanen di Papua)
Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman, MA
Sekarang bukan waktunya lagi pemerintah Indonesia menggunakan politik primitif adu-domba. Kita sudah berada dalam era peradaban tinggi. Kita sudah berada dalam era modern dan teknologi yang semakin terbuka dan mengglobal. Dalam era keterbukaan ini tidak ada yang rahasia dan tersembunyi. Sekarang bukan waktunya Negara menggunakan cara-cara barbar dan kriminal yang menewaskan rakyat kecil dengan stigma atau mitos-mitos OPM, separatis, makar dan KKB yang tidak relevan.
Sekarang bukan waktunya lagi Negara mengadu-domba orang asli dengan orang asli Papua. Sekarang bukan saatnya lagi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan para tokoh orang asli Papua untuk mengkhianati rakyat dan bangsanya sendiri. Cara-cara seperti ini secara langsung atau tidak langsung tidak menyelesaikan akar persoalan di Papua sebagai luka membusuk dan luka bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia yaitu, empat akan persoalam yang sudah ditemukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Cara-cara penguasa Indonesia menggunakan dan memanfaatkan para tokoh Papua seperti ini tidak memberikan solusi yang baik. Ini sepertinya Negara menyuruh para tokoh bentrok “berperang” dan berbenturan dengan rakyatnya sendiri. Negara melempar tanggugungjawab dan bersembunyi tangan dari kejahatan Negara yang berwatak barbar dan kriminal selama ini. Persoalan Papua bukan ada pada para tokoh Papua, tetapi persoalan Papua ada pada pemerintah Republik Indonesia.
Ada persoalan besar antar Indonesia dengan rakyat Papua, yaitu persoalan RASISME, KETIDAKADILAN, dan Pelanggaran berat HAM merupakan tragedi kemanusiaan terlama atau terpanjang dalam sejarah di kawasan Asia Pasifik. Cara-cara ini memperpanjang kekerasan Negara yang pelanggaran berat HAM.
Contoh kasus terbaru, TNI menewaskan rakyat sipil di Kabupaten Puncak. West Papua telah dijadikan sebagai ladang pembantaian Orang Asli Papua dan bagian dari proses pemusnahan etnis secara sistematis dan terstruktur dilakukan Negara.
Pertanyaan kunci adalah apakah pembicaraan para tokoh Papua ini akan didengar dan dipercaya oleh seluruh rakyat Papua yang ada di Papua, di Indonesia dan di Luar Negeri?
Negara tampilkan para tokoh Papua ini hanya untuk mengadu-domba dan memperpanjang penderitaan rakyat dan juga tetesan darah serta cucuran air mata bangsanya sendiri. Untuk menginjak-injak wajah dan nurani bangsanya para tokoh Papua dijadikan tameng/topeng kejahatan Negara dalam Webinar pada 1 Desember 2020 dengan topik: “OTSUS UNTUK KEMERDEKAAN PAPUA” menampilkan para Tokoh dari Papua: 1. Dr. Freddy Numberi, Tokoh Senior Papua. 2. Dr. Michael Manufandu,MA, Duta Besar Senior Pamong Papua. 3. Balthasar Kambuaya, Wakil Ketua Steering Komite, Tim Penyusun Otsus 2001. 4. John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Thomas Eppe Safanfo, Wakil Bupati Asmat. 6. Moksen Idris Sirfefa, Pemerhati Papua. 7. Maydop Elfrina sebagai Host di KOMPAS TV).
Para tokoh Papua ini kalau masih ada hati nurani dan berniat baik untuk mengakhiri penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata bangsanya, penulis mengusulkan kepada para tokoh ini sebagai berikut.Pada momentum ini, para tokoh Papua sebaiknya menyatakan mendukung Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada 30 September 2019 untuk bertemu dengan Kelompok Pro-Referendum atau ULMWP untuk menyelesaikan empat akar persoalan Papua. Karena Dewan Gereja (WPCC) sudah menyatakan dukungan pernyataan Presiden RI dan juga penyelesaian empat akar persoalan Papua.
Para tokoh Papua yang akan tampil pada 1 Desember 2020 perlu ingat dan catat baik, bahwa Dewan Gereja Papua (WPCC) adalah Rumah Bersama, Perahu Bersama, Honai Bersama rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke. Dewan Gereja Papua (WPCC) beravialisi dengan Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) dan Dewan Gereja Dunia (WCC).
Artinya, Dewan Gereja Papua (WPCC), Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC) dan Dewan Gereja Dunia (WCC) bersama-sama mendorong dan mendukung penyelesaian pelanggaran berat HAM di West Papua dengan jalan damai yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral seperti penyelesaian persoalan Aceh antara Indonesia dengan GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Pemerintah Republik Indonesia dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) duduk setara di meja perundingan untuk menyelesaikan empat akar persoalan Papua dengan damai dan bermartabat yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Selamat membaca. Semoga bermanfaat.
Ita Wakhu Purom, 25 November 2020
Penulis
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Alliansi Baptis Dunia (BW
