Home / Reality/Fact

Wednesday, 25 November 2020 - 07:24 WIB

PEMERINTAH INDONESIA JANGAN BERSEMBUNYI ATAU MELEMPAR TANGGUNGJAWAB KEPADA PARA TOKOH PAPUA DENGAN JADIKAN TOPENG WAYANG JAWA UNTUK POLITIK ADU-DOMBA ANTAR ORANG ASLI PAPUA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Gembala Dr. Socratez  Yoman, MA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Gembala Dr. Socratez Yoman, MA

PEMERINTAH INDONESIA JANGAN BERSEMBUNYI ATAU MELEMPAR TANGGUNGJAWAB KEPADA PARA TOKOH PAPUA DENGAN JADIKAN TOPENG WAYANG JAWA UNTUK POLITIK ADU-DOMBA ANTAR ORANG ASLI PAPUA

(Indonesia segera menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang sudah ditemukan dan rumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengakhiri pelanggaran berat HAM dan menciptakan perdamaian permanen di Papua)

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman, MA

Sekarang bukan waktunya lagi pemerintah Indonesia menggunakan politik primitif adu-domba. Kita sudah berada dalam era peradaban tinggi. Kita sudah berada dalam era modern dan teknologi yang semakin terbuka dan mengglobal. Dalam era keterbukaan ini tidak ada yang rahasia dan tersembunyi. Sekarang bukan waktunya Negara menggunakan cara-cara barbar dan kriminal yang menewaskan rakyat kecil dengan stigma atau mitos-mitos OPM, separatis, makar dan KKB yang tidak relevan.

Sekarang bukan waktunya lagi Negara mengadu-domba orang asli dengan orang asli Papua. Sekarang bukan saatnya lagi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan para tokoh orang asli Papua untuk mengkhianati rakyat dan bangsanya sendiri. Cara-cara seperti ini secara langsung atau tidak langsung tidak menyelesaikan akar persoalan di Papua sebagai luka membusuk dan luka bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia yaitu, empat akan persoalam yang sudah ditemukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Cara-cara penguasa Indonesia menggunakan dan memanfaatkan para tokoh Papua seperti ini tidak memberikan solusi yang baik. Ini sepertinya Negara menyuruh para tokoh bentrok “berperang” dan berbenturan dengan rakyatnya sendiri. Negara melempar tanggugungjawab dan bersembunyi tangan dari kejahatan Negara yang berwatak barbar dan kriminal selama ini. Persoalan Papua bukan ada pada para tokoh Papua, tetapi persoalan Papua ada pada pemerintah Republik Indonesia.
Ada persoalan besar antar Indonesia dengan rakyat Papua, yaitu persoalan RASISME, KETIDAKADILAN, dan Pelanggaran berat HAM merupakan tragedi kemanusiaan terlama atau terpanjang dalam sejarah di kawasan Asia Pasifik. Cara-cara ini memperpanjang kekerasan Negara yang pelanggaran berat HAM.

BACA JUGA  SEPARATIS SESUNGGUHNYA PARA PENGUASA INDONESIA: JANGAN PAKSA KAMI UNTUK TUNDUK PADA HUKUM INDONESIA KARENA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SENDIRI MELAWAN DAN MELANGGAR HUKUM DAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS 2001

Contoh kasus terbaru, TNI menewaskan rakyat sipil di Kabupaten Puncak. West Papua telah dijadikan sebagai ladang pembantaian Orang Asli Papua dan bagian dari proses pemusnahan etnis secara sistematis dan terstruktur dilakukan Negara.

Pertanyaan kunci adalah apakah pembicaraan para tokoh Papua ini akan didengar dan dipercaya oleh seluruh rakyat Papua yang ada di Papua, di Indonesia dan di Luar Negeri?

Negara tampilkan para tokoh Papua ini hanya untuk mengadu-domba dan memperpanjang penderitaan rakyat dan juga tetesan darah serta cucuran air mata bangsanya sendiri. Untuk menginjak-injak wajah dan nurani bangsanya para tokoh Papua dijadikan tameng/topeng kejahatan Negara dalam Webinar pada 1 Desember 2020 dengan topik: “OTSUS UNTUK KEMERDEKAAN PAPUA” menampilkan para Tokoh dari Papua: 1. Dr. Freddy Numberi, Tokoh Senior Papua. 2. Dr. Michael Manufandu,MA, Duta Besar Senior Pamong Papua. 3. Balthasar Kambuaya, Wakil Ketua Steering Komite, Tim Penyusun Otsus 2001. 4. John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Thomas Eppe Safanfo, Wakil Bupati Asmat. 6. Moksen Idris Sirfefa, Pemerhati Papua. 7. Maydop Elfrina sebagai Host di KOMPAS TV).

Para tokoh Papua ini kalau masih ada hati nurani dan berniat baik untuk mengakhiri penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata bangsanya, penulis mengusulkan kepada para tokoh ini sebagai berikut.Pada momentum ini, para tokoh Papua sebaiknya menyatakan mendukung Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada 30 September 2019 untuk bertemu dengan Kelompok Pro-Referendum atau ULMWP untuk menyelesaikan empat akar persoalan Papua. Karena Dewan Gereja (WPCC) sudah menyatakan dukungan pernyataan Presiden RI dan juga penyelesaian empat akar persoalan Papua.

Para tokoh Papua yang akan tampil pada 1 Desember 2020 perlu ingat dan catat baik, bahwa Dewan Gereja Papua (WPCC) adalah Rumah Bersama, Perahu Bersama, Honai Bersama rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong-Merauke. Dewan Gereja Papua (WPCC) beravialisi dengan Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) dan Dewan Gereja Dunia (WCC).

BACA JUGA  Kebodohan & Ketidaktahuan Rakyat Selalu Menjadi Senjata Ampuh Bagi Bangsa Kolonial

Artinya, Dewan Gereja Papua (WPCC), Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC) dan Dewan Gereja Dunia (WCC) bersama-sama mendorong dan mendukung penyelesaian pelanggaran berat HAM di West Papua dengan jalan damai yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral seperti penyelesaian persoalan Aceh antara Indonesia dengan GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Pemerintah Republik Indonesia dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) duduk setara di meja perundingan untuk menyelesaikan empat akar persoalan Papua dengan damai dan bermartabat yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Selamat membaca. Semoga bermanfaat.


Ita Wakhu Purom, 25 November 2020

Penulis
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Alliansi Baptis Dunia (BW

Share :

Baca Juga

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Reality/Fact

VIEW OF RACISM FROM THE GENERALS AND CIVIL LEADERS IN INDONESIA: GENERAL ALI MURTOPO, GENERAL M.H. HENDROPRIYONO, GENERAL BINSAR LUHUT PANJAITAN AND AMBRONCIUS I.M. NABABAN
PGBBWP

Perspektif

Perdamaian Tanpa Keadilan Bukan Perdamaian Karena Syarat Utama Perdamaian Permanen Adalah Keadilan & Kebenaran
Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA

Reality/Fact

DOB Provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pengunungan Tengah merupakan upaya terakhir pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia
Gembala DR. A.G. Socratez Yoman,MA

Reality/Fact

Dosa-Dosa Dan Kebohongan Para Penguasa Indonesia Terhadap Bangsa Papua
pdt-socratez-sofyan-yoman

Reality/Fact

Gereja Membisu Dan Diam Yang Memelihara Kejahatan Negara Di Papua

Papua

NILAI-NILAI LUHUR & ILAHl DALAM PERADABAN HIDUP SUKU LANI
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Reality/Fact

POLITIK ADU-DOMBA & PEMISAHAN KEUTUHAN ORANG ASLI PAPUA DENGAN RENCANA PEMEKARAN PROVINSI BARU DI PAPUA YANG TIDAK RASIONAL DAN REALISTIS KARENA JUMLAH PENDUDUK PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT HANYA 4.392.024 JIWA
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Reality/Fact

POLITICS OF DIVIDE AND CONQUER AND SEPARATION OF THE INTEGRITY OF INDIGENOUS PAPUANS WITH THE IRRATIONAL & UNREALISTIC CREATION OF NEW PROVINCES IN PAPUA DUE TO THE FACT THAT THE TOTAL POPULATION OF THE PROVINCE OF PAPUA AND WEST PAPUA IS ONLY 4,392,024 PEOPLE