Release:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA HARUS MEMBERIKAN AKSES/IJIN PENGOBATAN VICTOR YEIMO
Gembala Dr. Socratez Yoman,MA
Sebenarnya, sesuai hukum martabat kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan sesama manusia, pihak pemerintah Indonesia HARUS memberikan hak mendapat pelayanan kesehatan Victor Yeimo, Jurubicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Pembiaran atau pelambatan pemberian akses untuk pengobatan Victor Yeimo merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM. Terlihat kekejaman Negara sistematis, terstruktur, masif dan kolektif terhadap orang asli Papua berjalan telanjang di depan mata kita dalam era peradaban modern dewasa ini sejak 1 Mei 1963 sampai 2021.
Demi kemanusiaan dan keadilan serta kesamaan derajat, saya minta kepada Pemerintah Republik Indonesia HARUS memberikan akses dan ijin pengobatan untuk keselamatan nyawa Victor Yeimo.
Saya meminjam pernyataan Haris Azhar, “Kasus rasisme terjadi di Surabaya, pelakunya tidak ditangkap, giliran korban orang Papua marah dan protes dibilang monyet, disalahkan, ditangkap, dibilang perusuh. Hukum apa yang mau ditegakkan kalau pelakunya dibiarkan bebas dan korbannya ditangkap.” (Haris Azhar).
Pengobatan kesehatan Victor Yeimo menjadi kepeduliaan dan keprihatinan semua orang yang memiliki iman kepada Tuhan dan nurani kemanusiaan.
Victor Yeimo dikenal luas sebagai salah satu pemimpin perjuangan keadilan, perdamaian, kesamaan derajat kemanusiaan, hak penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat dengan jalan damai.
Ita Wakhu Purom, Minggu, 29 Agustus 2021
- Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
- Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
- Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
- Anggota Baptist World Alliance (BWA).
