Perspektif
PERDAMAIAN TANPA KEADILAN BUKAN PERDAMAIAN KARENA SYARAT UTAMA PERDAMAIAN PERMANEN ADALAH KEADILAN & KEBENARAN
“Berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah” (Matius 5:9).
Oleh Dr. Socratez Yoman,MA
“KEADILAN dan KEBENARAN akan menciptakan perdamain abadi dan Permanen di Papua” (Yesaya 9:6).
Dom Helder Camara mengatakan: “KEADILAN adalah persyaratan, jalan dan cara untuk terciptanya dunia yang damai. Hanya untuk melalui KEADILAN, perdamaian yang murni dan permanen akan tercapai. Tuhan sebagai sumber perdamaian dan tahu perdamaian dari KEADILAN akan memakai dan menguatkan orang-orang yang bermaksud mulia untuk memperjuangkan perdamaian” (Sumber: Spiral Kekerasan: 2005).
Camara menegaskan: “Tuhan yang mencintai perdamaian dan tahun perdamaian berasal dari KEADILAN, akan membantu orang-orang yang bermaksud baik.”…Perdamaian adalah cita-cita kami. Bukan sembarang perdamaian. Bukan perdamaian palsu. Perdamaian murni yang diberikan Kristus kepada semua orang yang berkehendak baik.” (2005: 63, 25).
Dr. Budi Hernawan mengatakan: “Pencarian damai ini telah menjadi kerinduan besar berbagai pihak di Tanah Papua mulai dari kalangan rakyat, kalangan menengah, kalangan pemimpin agama, hingga kalangan pejabat. Makna ‘damai’ sendiri pelan-pelan keropos karena terlalu banyak dipakai sebagai slogan dan spanduk” (Yoman: Tebing Terjang Perdamaian di Tanah Papua: Yoman, 2019:xii).
Dr. Adriana Elisabeth dalam buku yang sama menyatakan: “Ibarat rel kereta api, “Papua dan Jakarta” selama ini berjalan bersama, namun tidak pernah ketemu. Menjelang 72 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2017, Papua masih terasa terasing di dalam rumah Indonesia. Namun Jakarta justru menganggap tidak ada masalah serius di Papua. Kesenjangan persepsi ini menjadi sumber konflik yang menjauhkan terwujudnya perdamaian di Papua. Jangan kan perdamaian dalam jangka panjang, perdamaian negatif atau berhentinya kekerasan masih sulit diwujudkan di Papua.” (Yoman, 2019:ix).
Kebanyakan orang, terutama TNI-Polri berpandangan dan berkeyakinan bahwa keamanan yang dikendalikan atau diciptakan dengan kekerasan moncong senjata itu adalah kedamaian. Jargon TNI-POLRI ialah keadaan kondusif, aman dan terkendali. Pada kenyataannya hanya tercipta kedamaian semu dan bersifat sementara karena akar persoalannya tidak diselesaikan.
Pada 22 Oktober 2020, penulis membagikan tulisan Realitas/Fakta dengan topik: “TETESAN DARAH, CUCURAN AIR MATA, DAN PENDERITAAN RAKYAT NDUGA BELUM BERAKHIR.”
Pada 23 Oktober 2020, jam 06.12, penulis mendapat penghormatan dengan tanggapan dari seorang teman anggota TNI. Tanggapannya sebagai berikut:
“MARILAH KITA CIPTAKAN PAPUA AMAN , DAMAI DAN KASIH MARILAH KITA CIPTAKAN PEMBANGUNAN YG MERATA DI PAPUA.PAPUA DAMAI DAN MAJU..
TUHAN MEMBERKATI TANAH PAPUA DAN MASYARAKAT PAPUA.TUHAN MEMBERKATI KITA SEMUA.
GBU BAPAK PENDETA SOCRATES.”
Ini ajakan yang positif. Penulis respek dengan ajakan ini. Papua damai pasti Papua maju. Itu harapan, doa, kerinduan dan dambaan semua orang di Tanah Papua dan di seluruh planet ini.
Jujur saja, kalau TNI-POLRI mengatakan kata “Perdamaian untuk Papua”, bagi penulis meragukannya. Karena “biang kerok” kekerasan di Papua itu salah satunya TNI-POLRI.
Dalam “Refleksi Iman” pada 19 Oktober 2020, penulis membagikan pikiram dengan topik: “KAMI BUKAN KKB, SEPARATIS, MAKAR. KAMI MANUSIA PUNYA MARTABAT DAN PEMILIK TANAH MELANESIA”, cukup memadai tentang sumber kekerasan di Tanah Papua.
“Kami manusia bermartabat yang hidup di atas Tanah pusaka kami. Kami bukan KKB, separatis, makar. Hargai kami sebagai manusia. Jangan merendahkan martabat kemanusiaan kami di atas Tanah leluhur kami sendiri. Hargai dan hormati kami sebagai manusia, kami pun hargai dan hormati Anda.”
Leluhur kami tidak mewariskan nama kami KKB, Separatis, Makar. Orang tua kami tidak menyembut kami KKB, separatis, makar. Tuhan kami tidak menyebut kami KKB, separatis, makar. Misionaris asing tidak mitoskan kami KKB, separatis, makar.
Alkitab tidak menyebut kami KKB, separatis, makar. Alkitab mengajarkan kami manusia, gambar dan rupa Tuhan.
Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita…” (Kejadian 1:26).
Di Tanah Melanesia di West Papua ini tidak pernah dikenal marga KKB, separatis, makar. Di atas Tanah ini manusia-manusia bermartabat yang memiliki sebutan marga dengan jelas dan garis keturunan yang jelas dan pasti.
Darimana mitos KKB, separatis, makar ini datang? Siapa yang menciptakan mitos KKB, separatis, makar ini? Mengapa manusia ciptakan dan gambar Allah dimitoskan KKB, separatis, makar?
Pemerintah Indonesia, TNI-Polri sebagai kolonial modern, jangan mendirikan Kerajaan dan Pemerintahan Iblis di atas tanah leluhur rakyat dan bangsa West Papua dengan memproduksi mitos-mitos yang sangat tidak pantas atas hidup kami. Kami tahu, mengerti dan sadar, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, TNI-POLRI, memang berniat buruk untuk memusnahkan rakyat dan bangsa West Papua dan ingin menguasai Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) serta mau merampok, mencuri, menjarah emas di atas Tanah kami, jangan dengan cara kolonialisme dan kekerasan yang merendahkan martabat kemanusiaan kami. Jangan berikan nama kami KKB, separatis, makar. Perbuatan itu secara iman sangat berdosa dan secara etika itu sangat salah.
Sebelum 1 Mei 1963, penguasa Indonesia, TNI-Polri menduduki dan membangun Kerajaan dan Pemerintahan kekerasan di Papua, rakyat dan bangsa West Papua ada kehidupan bersama TUHAN tanpa sebutan nama KKB, separatis dan makar.
Mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu diproduksi penguasa Pemerintah dan TNI-POLRI. Mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu milik penguasa kolonial modern Indonesia. Mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu bagian dari memperlebar dan memperluas Kerajaan kekerasan dan kejahatan di bumi. Karena mitos KKB, mitos separatis, mitos makar itu belum pernah dan hidup di Tanah Melanesia sebelum tanggal 1 Mei 1963.”
Pastor Frans Lieshout melihat bahwa “Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601).
Pastor Frans Leishout,OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam surat kabar Belanda De Volkskrant ( Koran Rakyat) diterbitkan pada 10 Januari 2020, menyampaikan pengalamannya di Tanah Papua.
” Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”
Pastor Frans menggambarkan tentang siapa sebenarnya Indonesia. “Wajah Indonesia dari semula wajah sebuah kuasa militer.” ( Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020: 594).
Karena kekerasan yang dilakukan TNI-POLRI, Pastor Frans Lieshout mengatakan bahwa “Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia” (2020:601).
Amirudin al Rahab membenarkan dan memperkuat, “…orang-orang Papua secara perlahan, baik elite maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. Singkatnya dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.” (Sumber: Heboh Papua, 2010, hal.43.
“Perdamaian di Papua tidak dapat terwujud dalam suasana ketidakadilan. Kedamaian tidak dapat tercipta dalam iklim ketidakbenaran dan kemunafikan. Perdamaian tidak bisa terbangun sepanjang masih terjadi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Nduga dan Intan Jaya dan di seluruh Tanah Papua.” …PERDAMAIAN di Papua tidak bisa diwujudkan dengan slogan-slogan kosong yang tertulis pada spanduk di jalan-jalan, di depan kantor dan dimana saja di Tanah Papua, seperti: “Damai Itu Indah”. Sementara yang membuat slogan itu, masih saja melakukan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua atas slogan NKRI harga mati dan demi kedaulatan dan keamanan nasional.” (Yoman: 2019:4)
Yang perlu disadari oleh penguasa kolonial Indonesia dan TNI-POLRI yang menduduki dan menindas rakyat dan bangsa West Papua, bahwa “KEDAMAIAN akan tercipta dan terpelihara secara langgeng dalam setiap kehidupan manusia, terutama di Tanah Papua, kalau kita mengakui dan menghargai hak milik sesama kita seperti: hak hidup, bahasa, sejarah, budaya, keyakinan iman, ideologi, latar belakang pendidikan, kehidupan ekonomi, hak atas tanah dan sebagainya.” (Yoman, 2019:1).
Demi PERDAMAIAN Permanen di Papua KEADILAN harus menjadi syarat utama dengan jalan solusi terhormat dan manusiawi adalah pemerintah Indonesia menyelelesaikan 4 akar masalah. Empat akar persoalan Papua sudah berhasil ditemukan dan dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008).
Empat akar persoalan Papua sebagai berikut:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Ita Wakhu Purom, 23 Oktober 2020
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
———–
