Home / Reality/Fact

Wednesday, 19 August 2020 - 07:36 WIB

PERUNDINGAN INDONESIA-ULMWP DIMEDIASI PIHAK KETIGA YANG LEBIH NETRAL ADALAH SOLUSI PERDAMAIAN PERMANEN

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Gembala Dr. Socratez  Yoman, MA

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. Gembala Dr. Socratez Yoman, MA

Fakta dan Realitas

OTONOMI KHUSUS 2001 SUDAH MATI ATAU GAGAL TOTAL: PERUNDINGAN INDONESIA-ULMWP DIMEDIASI PIHAK KETIGA YANG LEBIH NETRAL ADALAH SOLUSI PERDAMAIAN PERMANEN

(Dewan Gereja Papua (WPCC) dan 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Gereja-Gereja di Papua Mendukung Perundingan Damai antara Pemerintah Indonesia-ULMWP).

Oleh Dr. Socratez S.Yoman,MA

“Melawan RASISME. Black Lives Matter. West Papua Lives Matter. Melanesian Lives Matter.”

1. LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001

Pemerintah Republik Indonesia jangan memutarbalikan dan menghilangkan fakta historis lahirnya Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal.

Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 adalah Undang-undang Win Win Solution (Penyelesaian Menang Menang) status politik bangsa West Papua dalam wilayah Indonesia.

Latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 karena
pasca tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998, seluruh rakyat dan bangsa West Papua merapatkan barisan dan membangun kekuatan bersama dan menuntut kemerdekaan dan berdaulat penuh bangsa West Papua dengan cara damai mengibarkan bendera Bintang Kejora di seluruh Tanah Papua. Banyak korban rakyat berjatuhan di tangan TNI-Polri.

1. Delegasi Tim 100 mewakili rakyat dan bangsa West Papua pertemuan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie di Istana Negara Republik Indonesia pada 26 Februari 1999.

BACA JUGA  MEDIA MASSA ADALAH JANTUNG BANGSA ATAU NEGARA DALAM NEGARA

“….dengan jujur kami menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa tidak ada alternatif lain untuk merundingkan atau mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia guna membangun Papua dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini, Jumat, 26 Februari 1999, kepada Presiden Republik Indonesia, kami bangsa Papua Barat menyatakan bahwa:

BACA JUGA  PEMEKARAN 6 PROVINSI BONEKA DI PAPUA UNTUK MEMPERLUAS KOLONIALISME DENGAN 6 KODAM, 6 POLDA, 35 KODIM, 35 POLRES, 10 KOREM: TANAH PAPUA MENJADI RUMAH MILITER DAN KEPOLISIAN KOLONIAL INDONESIA

Pertama, kami bangsa Papua Barat berkehendak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk merdeka dan berdaulat penuh di antara bangsa-bangsa lain di bumi.”

Kedua, segera membentuk pemerintahan peralihan di Papua Barat dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara demokratis, damai dan bertanggungjawab, selambat-lambatnya bulan Maret tahun 1999.

Ketiga, Jika tidak tercapai penyelesaian terhadap pernyataan politik ini pada butir kesatu dan kedua , maka;

(1) segera diadakan perundingan Internasional antara Pemerintah Republik Indonesia, Bangsa Papua Barat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

(2) Kami bangsa Papua Barat menyatakan, tidak ikut serta dalam pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 1999.

2. Musyawarah Besar (MUBES) 23-26 Februari 2000.

Dari 7 butir keputusan peserta MUBES, pada butir 4 dinyatakan:

"Bahwa kami bangsa Papua Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan pepera yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua Barat mengalami perlakuan-perlakuan keji dan tidak manusiawi: Pelanggaran berat HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pembodohan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah pada etnik dan kultur genocide bangsa Papua Barat,maka kami atas dasar hal-hal tersebut di atas menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka-memisahkan diri dari negara Republik Indonesia kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961."

3. Kongres Nasional II Rakyat dan Bangsa Papua Barat, 26 Mei - 4 Juni 2000

Kongres yang dibiayai oleh Presiden Republik Indonesia, Abdulrrahman Wahid ini diputuskan beberapa butir keputusan politik sebagai berikut:

1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961.

2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa Papua.

3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil pepera, karena dilaksanakan dibawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral diluar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.

4. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat,dan PBB harus mengakui hak politik dan kedaulatan Bangsa Papua Barat yang sah berdasarkan kajian sejarah, hukum, dan sosial budaya.

5. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang terjadi sebagai akibat dari konspirasi politik internasional yang melibatkan Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, harus diusut tuntas dan pelaku-pelakunya diadili di peradilan Internasional.

6. PBB, AS, dan Belanda agar meninjau kembali keterlibatan mereka dalam proses aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya secara jujur, adil dan benar kepada rakyat Papua pada 1 Desember 2000.

Para pembaca yang mulia dan terhormat. Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tidak turun sendiri dari langit. Otonomi Khusus 2001 lahir karena ada tuntutan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat.

Menjadi jelas dan terang latar belakang lahir Otonomi Khusus melalui proses dari Tim 100, Mubes 23-26 Februari 2000 dan Kongres II Nasional rakyat dan bangsa Papua Barat pada 26 Mei-4 Juni 2000, yaitu rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan pada 1 Desember 1961.

Jawabannya: Keberhasilan Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa diukur dari wilayah kota, tetapi harus menjadi barometer keberhasilan dilihat dari kaca mata daerah-daerah pedesaan dan pedalaman.

Persoalan Pendidikan dan Kebudayaan ini Paradoks, ada kesenjangan atau ada jurang yang besar antara kota dengan daerah-daerah pedesaan dan pedalaman, maka perlu ada penelitian yang lebih jujur, terbuka dan konprehensif untuk mengukur kemajuan bidang pendidikan.

Tetapi, pada umumnya pendidikan dalam Otonomi Khusus terjadi kemunduran signifikan. Karena fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Kesediaan tenaga pengajar yang sangat minim, bahkan ada sekolah yang tidak ada guru. Tenaga pengajar tinggalkan tugas dari daerah alasan tidak nyaman karena operasi militer Indonesia.

17. Apakah Bab XVII Kesehatan sungguh-sungguh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: Pelayanan Kesehatan semakin buruk dan kematian orang Asli Papua memingkat secara signifikan. Kejadian ini sangat kontras dengan pelayanan kesehatan pada zaman pemerintahan Belanda dan misionaris asing. Apakah bangsa Indonesia membawa malapetaka untuk orang Asli Papua? Jadi, jawabannya: Pelayanan Kesehatan GAGAL.

18. Apakah Bab XVIII Kependudukan dan Ketenagakerjaan benar-benar Orang Asli Papua mendapat perlindungan dan keberpihakan dari Pemerintah Republik Indonesia? Jawabannya: GAGAL TOTAL. Karena, OAP sudah menjadi tamu di atas Tanah leluhur mereka.

19. Apakah Bab XIX Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.

20. Apakah Bab XX Sosial benar dan serius dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan perlindungan OAP dalam interaksi sebagai masyarakat adat Papua? Jawabannya: GAGAL.

21. Apakah Bab XXI Pengawasan dapat berfungsi secara benar dan maksimal sesuai UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL TOTAL.

22. Apakah Bab XXII Kerjasama Dan Penyelesaian Perselisihan dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan amanat konstitusi Nomor 21 Tahun 2001? Jawabannya: GAGAL.

Dari semua Bab dan Pasal yang tercantum dalam Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, satupun tidak dilaksanakan. Karena itu, Otonomi Khusus GAGAL Total. Rakyat Papua menyatakan Otsus gagal. Dewan Gereja Papua (WPCC) menyatakan Otonomi Khusus sudah mati.

3. ADA 5 AKAR PERSOALAN PAPUA

Akar persoalan Papua sudah jelas dalam penjelasan LATAR BELAKANG HISTORIS LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS 2001. Bagian ini, perlu diketahui 4 (empat) akar persoalan Papua yang dipetakkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map.

Menurut LIPI ada 4 akar persoalan Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) melihat ada akar masalah yang perlu dilihat sebagai jantungnya persoalan Papua, yaitu RASISME dan KETIDAKADILAN yang melahirkan 4 akar masalah yang dirumuskan LIPI. Jadi, sesungguhnya ada 5 akar persoalan Papua.

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

(5) Rasisme dan Ketidakadilan sebagai sumber dari akar masalah butir 1-4.

4. SUARA DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC), 57 PASTOR KATOLIK PRIBUMI PAPUA DAN PARA PEMIMPIN GEREJA DI TANAH PAPUA

Untuk penyelesaian 5 akar persoalan Papua, Dewan Gereja Papua (WPCC), 57 Pastor Katolik Pribumi Papua dan Para pemimpin Gereja mendesak Pemerntah Republik Indonesia untuk perundingan damai dan serara dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Berikut ini pernyataan dukungan dari para pemimpin Gereja-gereja di Papua:

1. Pada 21 Juli 2020 dari 57 Pastor Katolik Pribumi Papua menyatakan: KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKHIRI KONFLIK BERKEPANJANGAN DI TANAH LELUHUR KAMI-PAPUA DENGAN CARA DIALOG. Sejauh yang kami lihat dan dengar dan ikuti di media sosial, semua elemen Masyarakat akar Rumput di Papua, mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk BERDIALOG DENGAN ULMWP yang DIMEDIASI OLEH PIHAK KETIGA yang NETRAL, sebagaimana yang pernah dilakukan dengan GAM di Aceh.

2. Surat pastoral Dewan Gereja Papua (WPCC) tertanggal 16 Februari 2019, dan 26 Agustus 2019 serta 13 September 2019 sebagai berikut.

2.1. Meminta Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong dialog yang bermartabat dan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dalam menyelesaikan masalah sejarah politik Pepera 1969 yang melibatkan pihak ketiga yang lebih netral." (Surat tertanggal, 16 Februari 2019).

2.2 Kami meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)

2.3. Mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. (Isi surat 13 September 2019).

3. Ada seruan bersama dari Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) sebanyak 33 Sinode pada 28 Juli 2009 sebagai berikut:
"Pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua menyerukan kepada pemerintah pusat agar segera melaksanakan Dialog Nasional dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah-masalah di Tanah secara bermartabat, adil, dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral."

4. Para Pimpinan Gereja di Tanah Papua pada 18 Oktober 2008 menyatakan keprihatinan: " Untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan agar orang Papua tidak menjadi korban terus-menerus, kami mengusulkan agar PEPERA 1969 ini diselesaikan melalui suatu dialog damai. Kami mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah PEPERA ini melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, persoalan Papua perlu diselesaikan melalui dialog damai antara pemerintah dan orang Papua. Kami yakin bahwa melalui dialog, solusi damai akan ditemukan."

5. Konferensi Gereja dan Masyarakat Papua pada 14-17 Oktober 2008 menyerukan: "Pemerintah Pusat segera membuka diri bagi suatu dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua dalam kerangka evaluasi Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 tentang OTSUS dan Pelurusan Sejarah Papua. Menghentikan pernyataan-pernyataan stigmatisasi 'separatis, TPN, OPM, GPK, makar' dan sejenisnya yang dialamatkan kepada orang-orang asli Papua dan memulihkan hak dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan sehingga azas praduga tak bersalah harus sungguh-sungguh ditegakkan."

6. Gereja-gereja di Tanah Papua pada 3 Mei 2007 menyatakan: "Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua menjadi masalah baru dan mengalami kegagalan maka solusinya dialog yang jujur dan damai seperti penyelesaian kasus Aceh. Dialog tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan yang diminta dan disetujui oleh orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia."

7. Pimpinan Agama dan Gereja dalam Loka Karya Papua Tanah Damai pada 3-7 Desember 2007 mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan perbedaan ideologi di Papua dengan sebuah dialog yang jujur dan terbuka antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disetujui oleh kedua belah pihak."

Selamat Membaca. Tuhan memberkati.

Ita Wakhu Purom, 22 Juli 2020.

Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
____
Nomor Kontak: 08124888458

Share :

Baca Juga

Benny Wenda

Reality/Fact

IRONI BERPIKIR PARA PENGUASA KOLONIAL MODERN INDONESIA UNTUK MEMUTARBALIKAN FAKTA OPERASI MILITER DAN PELANGGARAN BERAT HAM DI TANAH PAPUA YANG TERJADI SEJAK 1 MEI 1963 SAMPAI TAHUN 2021
pdt-socratez-sofyan-yoman

Article

Ralat/koreksi: Dalam artikel ini ada ĺKutipan pandangan Theo van den Broek: yang benar dan seharusnya”….Dan, hal ini BUKAN berita baik bagi Papua.”

Reality/Fact

ADA TIGA KELOMPOK GEREJA BAPTIS DI TANAH WEST PAPUA: ADA PEMIMPIN, ADA KANTOR & ADA LOGO BERBEDA

Papua

Papua Luka Membusuk & Bernanah Di Tubuh Bangsa Indonesia

Reality/Fact

SUDAH WAKTUNYA PERUNDINGAN DAMAI INDONESIA-ULMWP: DEWAN GEREJA PAPUA (WPCC) MEREKOMENDASIKAN DEWAN GEREJA DUNIA (WCC) MENDUKUNG ULMWP UNTUK PERUNDINGAN DAMAI DAN SETARA DENGAN INDONESIA

Opinion

MEDIA MASSA ADALAH JANTUNG BANGSA ATAU NEGARA DALAM NEGARA
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Reality/Fact

BANGSA INDONESIA MEMISKINKAN BANGSA PAPUA DENGAN SISTEMATIS SELAMA 58 TAHUN SEJAK 1 MEI 1963 SAMPAI SEKARANG 2021
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Reality/Fact

Press Release : Gembala Dr. Socratez S.Yoman,MA, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.