Realitas Politik Adu-Domba
POLITIK ADU-DOMBA & PEMISAHAN KEUTUHAN ORANG ASLI PAPUA DENGAN RENCANA PEMEKARAN PROVINSI BARU DI PAPUA YANG TIDAK RASIONAL DAN REALISTIS KARENA JUMLAH PENDUDUK PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT HANYA 4.392.024 JIWA
Oleh Dr. Socratez Yoman,MA
“Jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa. Jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa. Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa.” TETAPI, jumlah Penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat HANYA 4.392.025 jiwa.”
HERAN, karena penguasa Indonesia menjadi penguasa yang bebal dan menjadi telinga tuli dan penuh dengan niat-niat jahat berjuang untuk pemekaran provinsi tanpa penduduk memadai. Pemekaran provinsi merupakan persoalan serius karena jumlah penduduk sangat tidak memenuhi syarat sebuah provinsi. Provinsi-provinsi yang direncanakan terlihat perpecahan dan penghancuran nilai-nilai kultur kekeluargaan dan kebersamaan sebagai orang-orang Melanesia. Karena Indonesia gagal pindahkan 2 juta orang asli Papua ke Manado, maka siasat baru yang dirancang oleh penguasa Indonesia ialah memisahkan orang asli Papua sesuai suku-suku. Ini kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM yang dilakukan Negara.
Penulis mengikuti pemaparan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian yang tidak RASIONAL dan REALISTIS untuk skenario Pemekaran Provinsi versi Pemerintah kepada Rapat Kerja Komisi I DPD RI di Jakarta pada 27 Januari 2021.
Menteri Dalam Negeri tidak memperhatikan standar dan persyaratan pengembangan wilayah pemerintahan baru misalnya seperti luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya manusia dan sumber daya dana dan sumber daya alam. Kriteria suatu pemerintahan baru sangat diabaikan, tetapi kepentingan politik dan REMILITERISASI menjadi misi utama. Secara jujur, bahwa rakyat dan bangsa West Papua tidak memerlukan banyak pemekaran kabupaten dan provinsi-provinsi. Provinsi-provinsi baru ini hanya untuk kepentingan politik dan REMILITERISASI dan untuk memindahkan kelebihan penduduk dari Jawa.
- Provinsi Papua ibu Kota Jayapura (Prov Induk ) meliputi :
a. Kota Jayapura
b. Kab Jayapura
c. Kab Keerom
d. Kab Sarmi.
e. Kab Maberamo Raya
f. Kab Waropen
g. Kab Kep. Yapen
h. Kab Biak Numfor
i. Kab Supiori. - Provinsi Papua Selatan, ibu kota Merauke, meliputin:
a. Kab Merauke
b. Kab Boven Gigoel
c. Kab Mappi
d. Kab Asmat
e. Kab Peg Bintang. - Provinsi Papua Tengah Timur, ibu kota Wamena, meliputi :
a. Kab Jayawijaya
b. Kab Lani Jaya
c. Kab Tolikora
d. Kab Nduga
e. Kab Maberamo Tengah
f. Kab Yalimo
g. Kab Yahukimo
h. Kab Puncak Jaya
i. Kab Puncak - Provinsi Papua Tengah Barat, ibu kota Mimika ( masih debatable ) meliputi :
a. Kab Mimika
b. Kab Paniai
c. Kab Deiyai
d. Kab Dogiay
e. Kab Nabire
f. Kab Intan Jaya - Provinsi Papua Barat Daya, ibu kota Sorong, meliputi :
a. Kota Sorong
b. Kab Sorong
c. Kab Sorong Selatan
d. Kab Maybrat
e. Kab Tambrauw
f. Kab Raja Ampat
Dengan demikian tambah Papua akan memiliki enam provinsi. Mekanisme pemekaran provinsi sesuai pasal 76 uu otsus dengan perubahan tambahan kewenangan bagi pemerintah pusat ketika terjadi deadlock di daerah.
Jumlah Penduduk West Papua saat ini dalam dua provinsi masing-masing: Provinsi Papua 3.322.526 jiwa dan Papua Barat 1.069.498 jiwa. Totalnya 4.392.024 jiwa.
Kalau dibagi penduduk secara merata dari total penduduk 4.392.024 jiwa untuk lima provinsi sebagai berikut:
- Provinsi Papua akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa.
- Provinsi Papua Barat akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa.
- Provinsi BONEKA I akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa.
- Provinsi BONEKA II akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa.
- Provinsi BONEKA III akan dihuni dengan jumlah penduduk 878.404 jiwa.
Pertanyaannya ialah apakah jumlah penduduk masing-masing provinsi 878.404 jiwa layak dan memenuhi syarat untuk menjadi sebuah provinsi?
Sangat penting untuk komparasi atau perbandingan jumlah penduduk provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Jumlah Penduduk Jawa Barat 46.497.175 jiwa.
- Jumlah Penduduk Jawa Tengah 35.557.248 jiwa.
- Jumlah Penduduk Jawa Timur 38.828.061 jiwa.
Pertanyaannya ialah mengapa pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan pemekaran provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumpah penduduk terbanyak?
Konsekwensi dari kekurangan jumlah penduduk di provinsi ini, penguasa Indonesia akan memindahkan kelebihan penduduk orang-orang Melayu Indonesia ke provinsi-provinsi boneka ini.
Lima provinsi ini juga dengan tujuan utama untuk membangun 5 Kodam, 5 Polda, puluhan Kodim dan puluhan Polres dan berbagai kesatuan. Tanah Melanesia ini akan dijadikan rumah militer, polisi dan orang-orang Melayu Indonesia.
Akibat-akibat akan ditimbulkan ialah orang asli Papua dari Sorong-Merauke akan kehilangan tanah karena tanah akan dirampok dan dijarah untuk membangun gedung-gedung kantor, markas Kodam, Polda, Kodim, Polres. Manusianya disingkirkan, dibuat miskin, tanpa tanah dan tanpa masa depan, bahkan dibantai dan dimusnahkan seperti hewan dengan cara wajar atau tidak wajar seperti yang kita alami dan saksikan selama ini.
Ada fakta proses genocide (genosida) dilakukan penguasa kolonial moderen Indonesia di era peradaban tinggi ini. Kejahatan penguasa kolonial Indonesia terus mulai terungkap di depan publik. Tahun 1969 ketika bangsa West Papua diintegrasikan ke dalam Indonesia, jumlah populasi OAP sekitar 809.337 jiwa. Sedangkan PNG berkisar 2.783.121 jiwa. Saar ini pertumbuhan penduduk asli PNG sudah mencapai 8.947.024 juta jiwa, sementara jumlah OAP masih berada pada angka 1, 8 juta jiwa.
Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia adalah benar-benar penguasa kolonial moderen yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua.
Dr. Veronika Kusumaryati, seorang putri generasi muda Indonesia dalam disertasinya yang berjudul: Ethnography of Colonial Present: History, Experience, And Political Consciousness in West Papua, mengungkapkan:
“Bagi orang Papua, kolonialisme masa kini ditandai oleh pengalaman dan militerisasi kehidupan sehari-hari. Kolonialisme ini juga bisa dirasakan melalui tindak kekerasan yang secara tidak proporsional ditunjukan kepada orang Papua, juga narasi kehidupan mereka. Ketika Indonesia baru datang, ribuan orang ditahan, disiksa, dan dibunuh. Kantor-kantor dijarah dan rumah-rumah dibakar. …kisah-kisah ini tidak muncul di buku-buku sejarah, tidak di Indonesia, tidak juga di Belanda. Kekerasan ini pun tidak berhenti pada tahun 1960an” (2018:25).
Pemerintah Indonesia mengulangi seperti pengalaman penguasa kolonial Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1978, Peter W. Botha menjadi Perdana Menteri dan ia menjalankan politik adu-domba dengan memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan mendirikan Negara-negara boneka:
- Negara Boneka Transkei.
- Negara Boneka Bophutha Tswana.
- Negara Boneka Venda.
- Negara Boneka Ciskei.
(Sumber: 16 Pahlawan Perdamaian Yang Paling Berpengaruh: Sutrisno Eddy, 2002, hal. 14).
Ancaman serius dan tersingkirnya orang asli Papua di Tanah leluhur mereka dengan fakta di kabupaten sudah dirampok oleh orang-orang Melayu dan terjadi perampasan dari hak-hak dasar dalam bidang politik OAP. Lihat bukti dan contohnya sebagai berikut:
1.Kabupaten Sarmi 20 kursi: Pendatang 13 orang dan Orang Asli Papua (OAP) 7 orang.
- Kab Boven Digul 20 kursi: Pendatang 16 orang dan OAP 6 orang
- Kab Asmat 25 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 14 orang
- Kab Mimika 35 kursi: Pendatang 17 orang dan OAP 18 orang
- Kab Fakfak 20 kursi: Pendatang 12 orang dan OAP 8 orang.
- Kab Raja Ampat 20 kursi: Pendatang 11 orang dan OAP 9 orang.
- Kab Sorong 25 kursi: Pendatang 19 orang dan OAP 7 orang.
- Kab Teluk Wondama 25 kursi: Pendatang 14 orang dan OAP 11 orang.
- Kab Merauke 30 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP hanya 3 orang.
- Kab. Sorong Selatan 20 kursi. Pendatang 17 orang dan OAP 3 orang.
- Kota Jayapura 40 kursi: Pendatang 27 orang dan OAP 13 orang.
- Kab. Keerom 23 kursi. Pendatang 13 orang dan OAP 7 orang.
- Kab. Jayapura 25 kursi. Pendatang 18 orang dan OAP 7 orang.
Sementara anggota Dewan Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai berikut:
- Provinsi Papua dari ari 55 anggota 44 orang Asli Papua dan 11 orang Melayu/Pendatang.
- Provinsi Papua Barat dari 45 anggota 28 orang Melayu/Pendatang dan hanya 17 Orang Asli Papua.
Nubuatan Hermanus (Herman) Wayoi sedang tergenapi: “Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggatinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan mendatangkan transmigrasi dari luar daerah dalam jumlah ribuan untuk mendiami lembah-lembah yang subur di Tanah Papua. Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah ini…” (Sumber: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal. 143). Dikutip dari Makalah Tanah Papua (Irian Jaya) Masih Dalam Status Tanah Jajahan: Mengungkap Hati Nurani Rakyat Tanah Papua ( Bandar Numbay, Medyo Februari 1999).
Pemekaran kabupaten/provinsi di West Papua sebagai operasi militer itu terbukti dengan dokumen-dokumen Negara sangat rahasia.
Departemen Dalam Negeri, Ditjen Kesbang dan LINMAS: Konsep Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan Komunikadi dalam Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) untuk Merdeka dan Melepaskan Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Sumber: Nota Dinas. No.578/ND/KESBANG/D IV/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan radiogram Gubernur (caretaker) Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya No. BB.091/POM/060200 tanggal 2 Juni 2000 dan No.190/1671/SET/tertanggal 3 Juni 2000 yang berhubungan dengan tuntutan penentuan nasib sendiri orang Asli Papua.
Adapun data lain: “Dokumen Dewan Ketahanan Nasional Sekretariat Jenderal, Jakarta, 27 Mei 2003 dan tertanggal 28 Mei 2003 tentang: ‘Strategi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Separatisme di Provinsi Papua melalui Pendekatan Politik Keamanan.”
Lembaga-lembaga yang melaksanakan operasi ini ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Luar Negeri, khusus untuk operasi diplomasi, Kepolisian Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), Badan Intelijen Stategis (BAIS TNI), KOSTRAD dan KOPASSUS.
Penguasa Pemerintah Indonesia jangan menipu rakyat dan membebani rakyat Indonesia hampir 85% rakyat miskin. Karena, Bank Indonesia(BI) mencatat Utang Luar Negeri ( ULN) Indonesia pada Februari 2020 dengan posisi 407,5 miliar dollar AS. Dengan begitu, utang RI tembus Rp 6.376 triliun (kurs Rp 15.600). (Sumber: Kompas.com, 15 April 2020).
Indonesia sebaiknya menyelesaikan luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia yaitu 4 pokok akar masalah Papua. Terlihat bahwa Pemerintah dan TNI-Polri bekerja keras dengan berbagai bentuk untuk menghilangkan 4 akar persoalan Papua yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008). Empat akar persoalan sebagai berikut:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
“Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua” (Sumber: Franz Magnis:Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015: 255).
“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua teteplah luka bernanah di Indonesia.” ( Sumber: Pastor Frans Lieshout, OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, 2020:601).
Jadi, kebutuhan mendesak ialah JALAN PENYELESAIAN persoalan Papua yang manusiawi dan terhormat harus ditempuh antara Indonesia dan ULMWP duduk setara di meja perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga yang netral seperti contoh GAM Aceh dengan Indonesia Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Waa….Waa…..Waa…..Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, Jumat, 29 Januari 2021
Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
Anggota:
- Dewan Gereja Papua (WPCC)
- Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)
- Aliansi Baptis Dunia (BWA).
