Home / Papua

Monday, 15 February 2021 - 14:27 WIB

SISTEM POLITIK DI PEGUNUNGAN ITU SISTEM BIG MAN DENGAN BANYAK ISTILAH SEPERTI AP KAIN (HUBULA), AP DUNGON/AP SUWON (YALI), TONOWI (MEE), SONOWI (MONI), DLL

Dr. Ibrahim Peyon, Antropolog Papua

Dr. Ibrahim Peyon, Antropolog Papua

POLITIK BIG MAN

“Sistem politik di pegunungan itu sistem big man dengan banyak istilah seperti ap kain (hubula), ap dungon/ap suwon (yali), tonowi (mee), sonowi (moni), dll.

Para Big Man dasarnya berbasis klen dan kampung, bila dalam kaitan dengan perang, pesta raja dan politik modern sekarang pengaruhnya diperluas pada tingkat konfederasi atau aliansi mencakup beberapa kampung sekitar.

Konfederasi juga dibentuk dilandasi historis tertentu. Big Man memiliki kekuasaan di wilayahnya sendiri, dan tidak diluar itu. Seseorang menjadi Big Man diperoleh melalui pencapaian, maka dia diakui sebagai Big Man. Seorang Big Man tidak diangkat atau diteguhkan oleh lembaga tertentu, tetapi orang melihat kepribadian dan pencapaiannya kemudian diakui secara otomatis sebagai orang besar.


Dalam masyarakat pegunungan Papua baik di wilayah Lapago maupun Mepago tidak mengenal sistem kepemimpin KEPALA SUKU, sistem ini baru dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk kepentingan PEPERA tahun 1969, dan dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengamankan kekuasaan pemerintah Indonesia.

BACA JUGA  GUBERNUR PAPUA LUKAS ENEMBE TIDAK SETUJU PEMEKARAN PROVINSI PAPUA

Orang-orang yang klaim diri sebagai kepala suku di daerah pegunungan ini adalah kepala suku yang diangkat oleh pemerintah atau diklaim dirinya sebagai kepala suku untuk kepentingan tertentu, yang tidak didasarkan pada akar budaya atau sistem Big Man tadi. Maka seseorang yang klaim diri sebagai kapala suku besar, atau apa pun istilahnya itu tidak memiliki legitimasi rakyat.

Kepala suku macam ini berdiri di atas udara, tanpa mendapat legitimasi oleh masa rakyat. Siapa saja bisa mengklaim sebagai kepala suku, atau kepala suku besar untuk memperoleh kepentingan tertentu, uang, kekuasaan, dan sumber daya lain.


Baik dalam konteks Big Man maupun sistem kepala suku modern milik Indonesia ini, tidak satu pemimpin tunggal untuk sebuah wilayah setingkat sub suku, Suku dan areal kultural tertentu. Tidak ada kepala suku umum juga untuk sebuah wilayah setingkat Kabupaten, atau Provinsi. Realita yang ada itu, seseorang Big Man termasuk juga kepala suku itu daerah kekuasaannya terbatas hanya pada tingkat klen, kampung dan konfederasi. Di luar itu, bukan miliknya.

BACA JUGA  SERUAN MORAL DEWAN GEREJA PAPUA (West Papua Council of Churches)

Karena setiap kampung dan konfederasi memiliki seorang pemimpin sendiri. Dengan demikian tidak ada seorang Big Man atau Kepala suku tunggal untuk sebuah suku semisal suku Yali, Hubula, dan atau suku Lanni.

Share :

Baca Juga

Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Article

“KETIKA IR. SUKARNO DAN KAWAN-KAWANNYA MELAWAN PENJAJAHAN, IA DAN KAWAN-KAWANNYA DISTIGMA SEPARATIS OLEH KOLONIAL BELANDA.

Papua

NOKEN PAPUA BERISI TULANG BELULANG BANGSA PAPUA DI TANGAN IBU NANAIA MAHUTA MENLU NEW ZEALAND

Open Letter

Dewan Gereja Papua (WPCC) mengutuk Presiden Jokowi dalam surat terbuka News | 15 Juni 2021

Papua

ULMWP: CAP OPM-KKB TERORIS CIPTAAN KOLONIAL
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Papua

Pemerintah Indonesia Dan DPR RI Adalah Separatis

Papua

SERUAN MORAL DEWAN GEREJA PAPUA (West Papua Council of Churches)
West Papuan Council of Churches

Papua

Dewan Gereja Papua (WPCC) Menolak Pelabelan Opm Label Teroris Oleh Kolonial Indonesia
West Papuan Council of Churches

Papua

Dewan Gereja Papua (WPCC) Meminta Kepada PBB Segera Melakukan Intervensi Kemanusiaan Di Papua