SUDAH WAKTUNYA PRESIDEN PRABOWO MENUNJUK SPECIAL ENVOY (UTUSAN KHUSUS) UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA BARAT
Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Pada 3 April 2025 di hotel Swiss-Belexpress, Dewan Pengurus Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPD-Gerindra) Provinsi Papua mengadakan ibadah syukuran atas terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8.
Saya salah satu pendukung Prabowo diundang untuk hadir oleh Ketua DPD Ibu Yanni.
Pada awalnya saya sampaikan tidak bersedia hadir. Dan saya tanya kepada Ketua DPD Gerinda, kalau saya hadir apa yang saya sampaikan atau saya hanya hadir sebagai undangan?
Ibu Yanni sampaikan:
“Pak Yoman hadir untuk sampaikan sambutan singkat, tapi tidak usah yang berat-berat. Ini kesempatkan baik pak Yoman”.
Saya hadir dan diberikan kesempatan untuk sampaikan sambutan singkat. Pada momentum berharga ini, saya sampaikan 3 hal:
- Saya mendukung Prabowo Subianto karena saya menjiwai semua pernyataannya merupakan ungkapan isi hatinya dengan jujur, polos, tulus tanpa edit atau poles-poles. Tidak ada karakter dan watak berpura-pura. Prabowo seorang pribadi yang berbudi luhur.
- Saya minta presiden Prabowo menghentikan operasi militer di Nduga dan Kabupaten Intan Jaya. Jangan mengusir rakyat dari Tanah leluhur mereka dengan alasan ada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Alasan sebenarnya ialah berburu tambang dan rakyat diusir dari Tanah dan kampung halaman mereka.
- Saya sampaikan pada kesempatan ini, Presiden Prabowo menunjuk Special Envoy dalam rangka proses penyelesaian konflik Papua Barat supaya Utusan Khusus bertugas untuk mengadakan komunikasi dengan para pwjuang Papua Barat merdeka dan juga sebagian rakyat dan bamgsa Papua Barat yang berbeda ideologi dengan Indonesia.
Mengapa dibutuhkan Special Envoy? Karena konflik di Papua Barat yang menahun ini sudah menjadi seperti luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia.
Seperti Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno menggambarkan berikut:
“Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”
“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).
“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Franz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).
Sementara Pastor Frans Lieshout, OFM sebagai Gembala dan Guru Bagi Papua mengungkapkan:
“..Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber bacaan: Pastor Frans Lieshout. Gembala Dan Guru Bagi Papua. hal.399, 601).
Ibu Dr. Anti Solaiman mengatakan:
“Papua itu luka dan isi lima buku Markus Haluk itu berisi luka semuanya yang belum ada solusinya. Luka itu bukan hanya dialami generasi tua, melainkan juga sudah dialami generasi anak dan bahkan generasi cucu” (Sumber: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, 11).
Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada suatu diskusi tentang Papua pernah mengungkapkan:
“Persoalan Papua hari ini sudah seperti luka bernanah yang belum sembuh, belum kering nanahnya tapi muncul luka yang baru di atasnya” (Sumber: Pdt. Ronald Rischard Tapilatu: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, xvi).
Masalah Papua seperti luka membusuk dan dan bernanah itu sudah dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah tertuang dalam buku Papua Road Map, yaitu 4 akar persoalan sebagai berikut:
(1). Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2). Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3). Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4). Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Dari semua kekejaman Negara ini disimpulkan dengan baik Senator dari Aceh Fachrul Razi dengan jujur mengajarkan kita semua.
“Kita harus jujur dan berani menyatakan kebenaran bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat di Papua…. saya melihat Otonomi Khusus Papua saat ini bukan otonomi sebenarnya. Jadi jangan lagi dijanji-janjikan otsus. Otsus itu kan saya lihat ujung-ujungnya tipu-tipu juga”.
(Sumber: Fachrul Razi Senator dari Aceh,Law Justice.co; 0 Presiden
Terima kasih. Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, 5 Mei 2025
- Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
- Anggota: Dewan Gereja Papua
(WPCC). - Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
- Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Kontak: 08124888458
