Home / Open Letter

Tuesday, 8 February 2022 - 20:54 WIB

Surat Terbuka : Kepada Pemerintah Provinsi Papua Mataram, 8 Februari 2022

Logo Pemerintah Provinsi Papua

Logo Pemerintah Provinsi Papua

SURAT TERBUKA: KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 

Mataram, 8 Februari 2022

Kepada Yth.

Bapak Gubernur papua Lukas Enembe, S.I.P., M.H.

Di-

Provinsi papua 

Bapak Gubernur papua yang terhormat,

Teriring salam semoga Bapak gubernur papua beserta jajarannya senantiasa berada dalam keadaan sehat wal afiat. Melalui surat ini, perkenankan kami menyampaikan keprihatinan atas sebuah masalah yang dalam pandangan kami semestinya tidak lagi selaras dengan perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia. Masalah tersebut adalah masih adanya sejumlah orang papua mahasiswa papua, afirmasi, adem dan Adik di diskriminasi, direpresif, rasisme,membatasi ruang kebebasan akademik bahkan ditangkap tanpa surat penangkapan ataupun surat perintah penyeledak barang-barang milik orang lain. Seolah-olah kami ini hewan peliharaan negara republik Indonesia sehingga kami selalu dikontrol, diawasi, dipantau dengan alat represif negara. Kami butuh berekspresi, kami butuh mengeluarkan pendapat, kami butuh mengembangkan ide-ide dan gagasan kami dengan bebas tanpa adanya intimidasi, teror, diskriminasi dan rasisme oleh tentara Indonesia, polisi Indonesia, intelijen Indonesia dan birokrasi kampus.tidak ada kebebasan akademik bagi kami mahasiswa papua ketika kami mengadakan lapak baca dan diskusi selalu dibubarkan paksa oleh intelijen Indonesia didukung oleh birokrasi kampus inilah adalah pembungkaman ruang demokrasi dan pembunuhan karakter mahasiswa papua yang pro HAM dan Demokrasi. 

Kami juga tidak butuh dihukum semata-mata karena mengekspresikan pendapatnya secara damai. Kami mencatat, saat ini setidaknya terdapat 23 orang dipenjara di Fak-Fak, 11 orang di Sorong, 10 orang di Ambon, dan seorang berkewarganegaraan Polandia yang dipenjara di Wamena.

Para tahanan hati nurani tersebut divonis dengan hukuman kurungan atas tuduhan makar berdasarkan Pasal 106 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kami menilai, aparat penegak hukum kerap menerapkan pasal-pasal makar tersebut di luar yang diizinkan oleh hukum hak asasi manusia internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005.

Merujuk pada kaidah tersebut, mereka tidak seharusnya dihukum sejak awal karena mereka hanya menjalankan haknya untuk berpendapat, berekspresi dan berkumpul secara damai. Bahkan di masa lalu, pemerintah telah memberikan amnesti dan abolisi untuk membebaskan tanpa syarat mereka yang dihukum atas tuduhan serupa.

Bapak Gubernur Papua yang kami hormati,

Kami rakyat west papua ini seolah-olah hewan peliharaan negara republik Indonesia sehingga kami selalu dikontrol, diawasi, dipantau dengan ketat oleh militer Indonesia, tentara Indonesia, polisi Indonesia,intelijen Indonesia dan organisasi reaksioner mendukung kekerasan negara lainnya. Kami adalah anak afirmasi adem papua angkatan 2016 SMA negeri 4 Singaraja disana kami mengalami diskriminasi dan rasisme yang masif oleh guru-guru dan teman-teman sekolah seperti monyet hitam papua,bodoh,primitif dan orang hutan. Kami anak-anak Adem dan Adik,kami bukan hewan peliharaan negara tapi kami adalah manusia papua yang ingin belajar dengan bebas dari diskriminasi, rasisme, pantauan, krontrolan dan pembatasan oleh birokrasi kampus maupun militer Indonesia. Kami anak afirmasi ingin berekspresi, ingin menyampaikan pendapat dengan secara ilmiah,secara akademisi, secara intelektual, secara demokratis dan bermartabat karena kami adalah orang-orang terpelajar dan orang-orang-orang terdidik.kami bukan manusia primitif, kami bukan manusia ketinggalan, kami bukan manusia bodoh yang harus ikut kata tuannya.

BACA JUGA  Kami Bukan Bangsa Teroris : Kami Manusia Bermatabat Dan Pemilik Sah Tanah Papua

Bapak Gubernur papua yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa kami anak-anak afirmasi bukan hewan yang harus buang begitu saja ditangan bangsa lain atau orang lain lalu biarkan tapi kami butuh kasih sayang dari orang tua kami provinsi papua dan kami butuh diperhatikan serta kami butuh dilindungi karena kami adalah pengurus bangsa West Papua kami adalah tulang punggung rakyat west papua dan kami adalah pengantin bapak Gubernur papua dan sejajarnya.karena bangsa lain atau orang lain mereka tidak akan pernah pikirkan tentang nasib kami rakyat west papua tapi mereka pikirkan adalah sumber daya alam papua(Ali mortopu kami penguasa Indonesia tidak membutuhkan orang papua tapi kami membutuhkan adalah sumber daya alam papua tahun 1962).oleh sebab itu,nasib masa depan orang papua ditangan kita sendiri bukan ditangan negara Indonesia. 

Rasisme adalah daging dan darah dijantung negara Indonesia sehingga mereka terus menerus terapkan rasisme kepada orang papua dengan suka-suka mereka. Contoh rasis terhadap kawan boy kogeya tahun 2016 diyogyakarta oleh aparat tapi pelakunya tidak dihukum. Rasis terjadi disurabaya tahun 2019 terhadap mahasiswa papua tapi pelaku rasis tidak dihukum. 26 Januari 2022 kemarin rasis terhadap pelajar papua  Adem dijember oleh seorang guru tapi pelaku tidak dihukum dan 1 februari 2022 polda Ntb kriminalisasi mahasiswa papua  atau anak afirmasi mahasiswa papua yang bernama Nyamuk Karunggu didalam kampus universitas negeri mataram yang didukung oleh rektor universitas negeri mataram ini merupakan kriminal dan membunuhan karakter mahasiswa papua yang ada dipulau Indonesia. Lalu kemudian menangkap mahasiswa papua diasrama universitas negeri mataram pukul 17:30 dengan tanpa surat penangkapan ataupun surat perintah penyeledak barang-barang milik orang lain.

ADAPUN BARANG-BARANG YANG MEREKA RAMPAS ANTARA LAIN ADALAH:

  1. Sabuah Bendera Bintang Kejora yang buat sendiri pake zat. 
  2. Satu buah bendera Amp
  3. Satu noken bermotif Bendera Bintang Kejora 
  4. Satu buah Bhalio 
  5. Kunci kamar, Asrama Universitas Negeri Mataram. 
  6. Empat buah buku; (a) berjudul marxisme.(b)mengapa kami Sosialisme?.(c), hukum internasional.(d) dokter revolusioner.
  7. Dua buah poster: satu bertulis TPNPB-OPM bukan teroris dan bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat karena Victor adalah korban rasisme bukan pelaku rasisme. 

Bapak Gubernur Papua yang kami hormati

Perlu kami sampaikan bahwa bendera bintang kejora adalah bendera milik rakyat west papua, jati diri orang papua,harga diri orang papua dan daerah papua merupakan daerah otonomi khusus bahkan gusdur pernah memperbolehkan kibarkan bendera bintang kejora sebagai jati diri orang papua atau cultrul orang papua namun pihak-pihak akademisi dan militer Indonesia belum paham hal-hal ini.karena negara ini dipimpin oleh orang bodoh dan orang buta sehingga semua orang menjadi bodoh dan buta.

Pada 1 februari 2022 kami melakukan aksi dilapangan rektorat universitas negeri mataram dalam rangka memperingati hut amp-kk lombok yang ke-1 serta kami kibarkan bendera kami rakyat west papua Bk ini merupakan kami mengakui dan menunjukkan harga diri kami orang papua kepada publik bahwa inilah kami orang papua yang  sebenarnya.kami melakukan aksi didepan lapangan rektorat unram berdasarkan: uu no.12 tahun.2012 tentang kebebasan akademik dan otomon akademik.uu no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan pendapat dimuka umum dengan bebas.uu no.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. uu RI tahun 1945 Pasal 28E (ayat 3) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat dimuka umum baik lisan maupun tulisan. uu no.21 tahun 2001 tentang Otsus papua diatur bendera,partai lokal dan sebagainya.UUD 1945 Alinea  pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.pasal 73e piagam PBB tentang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa jajahan dan universal hak asasi manusia sedunia tahun 1948 yang mengatur tentang kebebasan, berekspresi, kemerdekaan, mendirikan partai politik dan sebagainya. 

BACA JUGA  SURAT GEMBALA DEWAN GEREJA PAPUA DALAM RANGKA 166 TAHUN PERAYAAN INJIL MASUK DI TANAH PAPUA 5 FEBRUARI 2021

Atas dasar itu kami menjalankan dengan konstitusi negara republik Indonesia, hukum internasional dan uu Otsus papua kami tidak asal-asalan atau kami tidak melanggar ketentuan hukum yang ada muka bumi ini melainkan kami mematuhi hukum tersebut. 

Bapak Gubernur papua yang terhormat,

Kami mendesak dan memohon kepada pemerintah provinsi papua bahwa;

  1. Kepala dinas pendidikan provinsi papua dan majelis rakyat papua(MRP) segera memantu dan melihat keadaan yang dialami oleh mahasiswa papua afirmasi maupun non afirmasi papua yang ada dipulau Indonesia yang terutama universitas negeri mataram- Nusa TenggaraBarat. 
  2. Kami mendesak kepada bapak Gubernur papua bapak  Lukas Enembe segera mengutus dinas pendidikan provinsi papua agar bisa membicarakan masalah rasisme,diskriminalisasi, teror dan intimidasi yang sangat masif dihadapi oleh anak-anak Adem dan Adik dipulau Indonesia. 
  3. Kami meminta dukungan tekanan dari pemerintah provinsi papua terhadap rektor Unram dan Polda NTB yang menahan barang-barang milik kami tanpa surat penangkapan ataupun surat perintah penyeledak barang-barang pada 1 februari 2022 yang lakukan diasrama universitas negeri mataram kunci kamar asrama pun belum dikembalikan sampai hari ini sehingga kami tidur diluar. Nomor kontak polda Ntb Made Ali +62 853-3855-5353.
  4. Semua produk dari jakarta adalah permainan seperti uu no.21 tahun 2001 tentang Otsus papua, otsus Jilid dan afirmasi adem/adik,uu UP4B,polisi noken papua dan sebagainya adalah tidak benar hanya memohongi orang papua.oleh sebab itu,kami mahasiswa  papua yang ada  seluruh Indonesia mendesak kepada pemerintah provinsi papua dan papua barat bahwa; kembalikan barang-barang buatan boneka Jakarta(NKRI) dan mengadakan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua sebagai solusi demokratis.

Sebagai penutup, kami tidak memiliki sikap apapun atas posisi politik provinsi mana pun diIndonesia, termasuk seruan kemerdekaan. Tapi kami meyakini bahwa negara wajib menjunjung tinggi penghormatan kemerdekaan warganya untuk berpendapat dan berekspresi secara damai. Hal ini telah dijamin dalam hukum hak-hak asasi manusia internasional termasuk dalam Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Demikian surat ini disampaikan. Atas segala perhatian Gubernur Papua, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tembusan surat ini :

  1. majelis rakyat papua (MRP)
  2. Dewan Rakyat Papua (DRP)
  3. Kepala dinas pendidikan provinsi Papua. 
  4. Pimpinan Gejara diseluruh tanah papua 
  5. Bupati seluruh tanah papua 
  6. DPRD-DPR dan DPD diseluruh tanah papua.
  7. LBH papua 

Narahubung : 

(1) Nyamuk Karunggu (081344777208)

Komite mahasiswa peduli HAM dan Demokrasi. 

Share :

Baca Juga

Article

REFLEKSI: HARI INJIL KE-165 DI TANAH PAPUA PADA 5 FEBRUARI 2020

Open Letter

Bahaya Virus Corona Ancaman Kemanusiaan: Tutup Akses Bandara dan Pelabuhan ke Papua Sementara Waktu

Open Letter

Surat: Terbuka Kepada Seluruh Penduduk Orang Asli Papua dari Sorong-Merauke.
pdt-socratez-sofyan-yoman

Open Letter

SURAT TERBUKA KEPADA INDONESIA Perihal: Kejahatan Negara Dan Pelanggaran HAM Berat di TANAH Papua
Papua Church Council

Open Letter

SURAT GEMBALA DEWAN GEREJA PAPUA DALAM RANGKA 166 TAHUN PERAYAAN INJIL MASUK DI TANAH PAPUA 5 FEBRUARI 2021

Open Letter

President GIDI Tidak Menghadiri Undangan Menag

Open Letter

PERIHAL: 7 LANGKAH PEMERINTAH RI TIDAK AKAN MENYELESAIKAN 4 AKAR PERSOALAN PAPUA YANG DITEMUKAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) DAN SEMUA PELANGGARAN BERAT HAM SERTA TRAGEDI KEMANUSIAAN DI PAPUA

Open Letter

TUTUP LAPANGAN TERBANG DAN PELABUHAN LAUT SEMENTARA WAKTU BUKAN LIBURKAN KANTOR DAN SEKOLAH