Home / Reality/Fact

Tuesday, 8 March 2022 - 15:17 WIB

TNI-PORLI Sibuk Blokir Demo Rakyat Papua,  Menteri Dalam Negeri Dan DPR RI Sibuk Urus Pemekaran Provinsi-Provinsi Boneka Di Papua , Tetapi Diplomasi Luar Negeri Belum Berhasil Diblokir Dan  Dukungan  Komunitas Internasional Terus Meningkat Dari Waktu Ke Waktu

Demo Panolakan Pemekaran Provinsi Boneka Di Papua. Jayapura, 08/03/2022

Demo Panolakan Pemekaran Provinsi Boneka Di Papua. Jayapura, 08/03/2022

Fakta/Realitas

TNI-POLRI SIBUK BLOKIR DEMO RAKYAT PAPUA,  MENTERI DALAM NEGERI DAN DPR RI SIBUK URUS PEMEKARAN PROVINSI-PROVINSI BONEKA DI PAPUA , TETAPI DIPLOMASI LUAR NEGERI BELUM BERHASIL DIBLOKIR DAN  DUKUNGAN  KOMUNITAS INTERNASIONAL TERUS MENINGKAT DARI WAKTU KE WAKTU

Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman,MA

Ikutilah dengan saksama ulasan singkat ini. Sepertinya, penguasa Indonesia sedang panik karena adanya tekanan internasional persoalan pelanggaran berat HAM di Papua. Tapi, penguasa menganggap remeh persoalan Papua dan sibuk dengan bukan masalah-masalah krusial. Blokir para demo dan pemekaran provinsi boneka bukan masalah urgent (mendesak). Penguasa Indonesia, TNI-Polri jangan sibuk dengan hal-hal tidak penting dan mendesak serta sampingan. 

Ingat! Perhatian baik-baik. Sadar baik-baik. Apa yang sedang terjadi tentang persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan, rasisme, fasisme,  kolonialisme, genosida dan pelanggaran berat HAM di Papua.

DULU, hanya Negara Vanuatu yang bersuara dan mendukung untuk penyelesaian persoalan Papua. Belakangan ini, ada peningkatan dukungan komunitas global atau internasional dengan signifikan.

SEKARANG, Negara-negara Rumpun Melanesia (MSG), Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Negara-Negara Afrika, Carabia, Pasifik (ACP) terdiri dari 79 Negara dan Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara,  termasuk didalamnya Belanda Negara bekas penjajah Indonesia dan Inggris mendesak Indonesia untuk membuka akses Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.

BACA JUGA  ADA TIGA KELOMPOK GEREJA BAPTIS DI TANAH WEST PAPUA: ADA PEMIMPIN, ADA KANTOR & ADA LOGO BERBEDA

Tiga Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, yaitu: Francisco Cali Tzay, Morris Tidball-Binz, Cecilia Jimenez-Demay mendesak Indonesia untuk mendesak Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.

Sudah waktunya Indonesia membuka diri untuk Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua, sebelum Indonesia dihakimi komunitas internasional. Indonesia sudah berada dalam kategori Negara pelaku kejahatan kemanusiaan dan tidak bisa menyembunyikan muka dengan atas nama “jargon” kedaulatan Negara.

Contoh terbaru sebagai pelajaran berharga untuk penguasa Indonesia berkaca ialah Rusia tidak peduli dengan kedaulatan Ukraina. Pengalaman ini bisa terjadi di Indonesia atas nama  Martabat Kemanusiaan dan Keadilan untuk perdamaian semua orang.

SEKARANG,  rakyat dan bangsa Papua tidak sendirian untuk berjuang masa depan yang merdeka dan berdaulat penuh sebagai sebuah bangsa dan tidak pernah ada sebagai sebuah provinsi dibawah koloni modern Indonesia yang berwatak rasis, fasis, barbar yang berkultur militeristik.

BACA JUGA  MEDIA MASSA ADALAH JANTUNG BANGSA ATAU NEGARA DALAM NEGARA

Kemudian pemekaran provinsi-provinsi boneka di Tanah Papua adalah idenya Hendropriyono dan Karnavian Tito atau lebih tepat proyek Militer. Pemekaran ini tidak diberikan GRATIS, tapi para pejabat akan membeli dengan uang. Di Indonesia, hukum tidak berfungsi lagi, tapi kekuasaan menjadi  segala-galanya. Semuanya karena penguasa di Indonesia mempunyai bisnis di Papua  dan telah kehilangan hati nurani kemanusiaan. Para penguasa menjadi tamak, perampok, pembohong, pencuri dan pembunuh. Para penguasa Indonesia yang berwatak rasis, fasis dan berbudaya militeristik ini tidak merasa bersalah dan berdoa terhadap orang asli Papua.

Doa dan harapan penulis, supaya tulisan ini berguna dan ada pencerahan.

Waa….Waa….Kinaonak!

Ita Wakhu Purom, 8 Maret 2022

=========

Penulis:

  1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
  2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
  3. Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
  4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Share :

Baca Juga

Reality/Fact

Saya Sampaikan “Belasungkawa” Atau “Turut Berduka” Atas “Wafatnya” KPK Di Tangan Prof. Mahfud MD
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Reality/Fact

BANGSA INDONESIA MEMISKINKAN BANGSA PAPUA DENGAN SISTEMATIS SELAMA 58 TAHUN SEJAK 1 MEI 1963 SAMPAI SEKARANG 2021

Reality/Fact

Indonesia Tidak Ada Hak Kedaulatan Atas Tanah, Rakyat & Bangsa Papua
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

Reality/Fact

POLITIK ADU-DOMBA & PEMISAHAN KEUTUHAN ORANG ASLI PAPUA DENGAN RENCANA PEMEKARAN PROVINSI BARU DI PAPUA YANG TIDAK RASIONAL DAN REALISTIS KARENA JUMLAH PENDUDUK PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT HANYA 4.392.024 JIWA

Reality/Fact

Lukas Enembe Gubernur Papua Adalah Manusia Berbudi Luhur, Guru Hati Nurani, Dermawan Sejati,  Pemimpin Pendiam & Jujur Di Planet Ini

Reality/Fact

Gambaran buku Berjudul Pemekaran dan Kolonialisme Modern di Papua
Foto Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua

Reality/Fact

VIEW OF RACISM FROM THE GENERALS AND CIVIL LEADERS IN INDONESIA: GENERAL ALI MURTOPO, GENERAL M.H. HENDROPRIYONO, GENERAL BINSAR LUHUT PANJAITAN AND AMBRONCIUS I.M. NABABAN
pdt-socratez-sofyan-yoman

Reality/Fact

PEMEKARAN 6 PROVINSI BONEKA DI PAPUA UNTUK MEMPERLUAS KOLONIALISME DENGAN 6 KODAM, 6 POLDA, 35 KODIM, 35 POLRES, 10 KOREM: TANAH PAPUA MENJADI RUMAH MILITER DAN KEPOLISIAN KOLONIAL INDONESIA