Fakta/Realitas
TNI-POLRI SIBUK BLOKIR DEMO RAKYAT PAPUA, MENTERI DALAM NEGERI DAN DPR RI SIBUK URUS PEMEKARAN PROVINSI-PROVINSI BONEKA DI PAPUA , TETAPI DIPLOMASI LUAR NEGERI BELUM BERHASIL DIBLOKIR DAN DUKUNGAN KOMUNITAS INTERNASIONAL TERUS MENINGKAT DARI WAKTU KE WAKTU
Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman,MA
Ikutilah dengan saksama ulasan singkat ini. Sepertinya, penguasa Indonesia sedang panik karena adanya tekanan internasional persoalan pelanggaran berat HAM di Papua. Tapi, penguasa menganggap remeh persoalan Papua dan sibuk dengan bukan masalah-masalah krusial. Blokir para demo dan pemekaran provinsi boneka bukan masalah urgent (mendesak). Penguasa Indonesia, TNI-Polri jangan sibuk dengan hal-hal tidak penting dan mendesak serta sampingan.
Ingat! Perhatian baik-baik. Sadar baik-baik. Apa yang sedang terjadi tentang persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan, rasisme, fasisme, kolonialisme, genosida dan pelanggaran berat HAM di Papua.
DULU, hanya Negara Vanuatu yang bersuara dan mendukung untuk penyelesaian persoalan Papua. Belakangan ini, ada peningkatan dukungan komunitas global atau internasional dengan signifikan.
SEKARANG, Negara-negara Rumpun Melanesia (MSG), Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Negara-Negara Afrika, Carabia, Pasifik (ACP) terdiri dari 79 Negara dan Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara, termasuk didalamnya Belanda Negara bekas penjajah Indonesia dan Inggris mendesak Indonesia untuk membuka akses Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.
Tiga Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, yaitu: Francisco Cali Tzay, Morris Tidball-Binz, Cecilia Jimenez-Demay mendesak Indonesia untuk mendesak Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.
Sudah waktunya Indonesia membuka diri untuk Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua, sebelum Indonesia dihakimi komunitas internasional. Indonesia sudah berada dalam kategori Negara pelaku kejahatan kemanusiaan dan tidak bisa menyembunyikan muka dengan atas nama “jargon” kedaulatan Negara.
Contoh terbaru sebagai pelajaran berharga untuk penguasa Indonesia berkaca ialah Rusia tidak peduli dengan kedaulatan Ukraina. Pengalaman ini bisa terjadi di Indonesia atas nama Martabat Kemanusiaan dan Keadilan untuk perdamaian semua orang.
SEKARANG, rakyat dan bangsa Papua tidak sendirian untuk berjuang masa depan yang merdeka dan berdaulat penuh sebagai sebuah bangsa dan tidak pernah ada sebagai sebuah provinsi dibawah koloni modern Indonesia yang berwatak rasis, fasis, barbar yang berkultur militeristik.
Kemudian pemekaran provinsi-provinsi boneka di Tanah Papua adalah idenya Hendropriyono dan Karnavian Tito atau lebih tepat proyek Militer. Pemekaran ini tidak diberikan GRATIS, tapi para pejabat akan membeli dengan uang. Di Indonesia, hukum tidak berfungsi lagi, tapi kekuasaan menjadi segala-galanya. Semuanya karena penguasa di Indonesia mempunyai bisnis di Papua dan telah kehilangan hati nurani kemanusiaan. Para penguasa menjadi tamak, perampok, pembohong, pencuri dan pembunuh. Para penguasa Indonesia yang berwatak rasis, fasis dan berbudaya militeristik ini tidak merasa bersalah dan berdoa terhadap orang asli Papua.
Doa dan harapan penulis, supaya tulisan ini berguna dan ada pencerahan.
Waa….Waa….Kinaonak!
Ita Wakhu Purom, 8 Maret 2022
=========
Penulis:
- Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
- Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
- Anggota: Konferensi Gereja-Gereja⁰ Pasifik (PCC).
- Anggota Baptist World Alliance (BWA).
